Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Kampus Swasta Diusulkan Bebas Pajak 2 Tahun

A+
A-
11
A+
A-
11
Kampus Swasta Diusulkan Bebas Pajak 2 Tahun

Ilustrasi. 

KUALA LUMPUR, DDTCNews – Mantan Menteri Pendidikan Malaysia Mazslee Malik mengusulkan kepada pemerintah agar memberi insentif berupa pembebasan pajak untuk lembaga pendidikan tinggi swasta.

Maszlee mengatakan pemberian tax holiday akan membantu kampus swasta bertahan di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, tax holiday harus diberikan setidaknya 2 tahun sebelum akhirnya kampus-kampus swasta tersebut pulih kembali.

"Saya menyarankan agar lembaga pendidikan tinggi swasta yang menawarkan beasiswa kepada mahasiswa diberikan pembebasan pajak berdasarkan jumlah beasiswa yang diberikan," katanya, Rabu (28/7/2021).

Baca Juga: Ini Sebab Insentif Pajak Rumah Dilanjutkan Meski Kurang Dimanfaatkan

Maszlee mengatakan pandemi Covid-19 menjadi tantangan besar bagi kampus swasta yang mengandalkan pemasukan dari pembayaran mahasiswa. Ketika berbagai aktivitas ekonomi masyarakat menurun, kampus swasta juga ikut terdampak dan menghadapi tekanan berat.

Selain insentif pajak, pemerintah juga perlu mempertimbangkan pemberian subsidi biaya pendidikan kepada mahasiswa dari keluarga kelas menengah ke bawah. Dengan subsidi, beban biaya yang harus dibayarkan mahasiswa akan berkurang serta potensi mereka menghentikan pendidikannya lebih kecil.

Di sisi lain, Maszlee menyerukan pembebasan visa dan biaya pengelolaan visa Education Malaysia Global Services (EMGS) kepada mahasiswa asing yang ada di Malaysia. Menurutnya, keringanan itu dibutuhkan para mahasiswa asing yang telah ada di Malaysia tetapi mengikuti kuliah online selama pandemi.

Baca Juga: Kurangi Polusi, Jasa Penerbangan Bakal Kena Pajak

"Inisiatif bantuan itu diperlukan karena pandemi Covid-19 telah mengancam kelangsungan hidup kampus swasta yang sebagian besar kesulitan mendapatkan mahasiswa baru, terutama mahasiswa internasional," ujarnya, seperti dilansir malaymail.com.

Pemerintah, sambung Maszlee, harus memberikan perhatian lebih kepada kampus swasta. Pasalnya, pada saat ini, terdapat 537.434 mahasiswa yang menjalani pendidikan di berbagai kampus swasta di Malaysia. (kaw)

Baca Juga: Batas Omzet Tak Kena Pajak Rp500 Juta untuk UMKM Berfungsi Jadi PTKP
Topik : Malaysia, tax holiday, insentif pajak, kampus swasta, kebijakan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Annisa Syahfitri Meizarini Zulkarnaini

Kamis, 29 Juli 2021 | 10:08 WIB
Kebijakan yang sangat baik diterapkan di masa pandemi, harapannya semoga insentif ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan memberikan dampak yang positif bagi dunia pendidikan

Henry Dharmawan

Rabu, 28 Juli 2021 | 20:05 WIB
Usulan yang sangat menarik dari Mantan Menteri Pendidikan Malaysia. Kondisi pandemi Covid-19 seperti ini tentunya sangat berpengaruh terhadap sektor pendidikan, khususnya universitas. Pemberian tax holiday bisa menjadi salah satu opsi untuk meringankan kampus dalam menjalankan kegiatannya.
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 13 Januari 2022 | 16:00 WIB
PMK 226/2021

Insentif PPh untuk Produsen Alkes Disetop, Ini Alasan Kemenkeu

Kamis, 13 Januari 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Pajak Nakes Diperpanjang, BKF: Bentuk Apresiasi Pemerintah

Kamis, 13 Januari 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sektor Penerima Insentif Pajak Bakal Mirip Seperti 2021, Apa Saja?

Kamis, 13 Januari 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sinyal Kemenkeu Tak Lanjutkan Insentif PPh Pasal 21 DTP, Ini Kata BKF

berita pilihan

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:30 WIB
KABUPATEN TEMANGGUNG

NJOP Naik Drastis, Paguyuban Kades Kompak Menolak

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Tanggung Jawab Renteng atas Pembayaran PPN

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA

Simak Profil Pajak Kota Mutiara dari Priangan Timur

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN SUKAMARA

Optimalkan Pajak Pusat dan Daerah, Pemda Teken MoU dengan DJP

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022

77,24% Peserta Debat Setuju Sidang Online Tetap Ada Pascapandemi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:00 WIB
GHANA

Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:52 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Objek Tak Kena PPN Dikurangi, Sektor Informal Diharapkan Masuk Sistem

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:35 WIB
UU HPP

Dirjen Pajak Sebut Pengesahan UU HPP Tak Sulut Konfrontasi