Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Kajian Jalan Terus, Pemerintah Enggan Terburu-buru Pangkas PPh Badan

1
1

Wakil Presiden Jusuf Kalla.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tidak mau terburu-buru dalam mengeksekusi penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) korporasi meskipun sudah masuk dalam rencana. Sikap pemerintah ini menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Selasa (16/4/2019).

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah masih melakukan kajian yang mendalam terkait rencana penurunan tarif PPh wajib pajak (WP) Badan. Pasalnya, penurunan tarif akan berdampak negatif pada penerimaan negara dalam jangka pendek.

“Itu lagi distudi [dikaji] Menko [Perekonomian] dan Menkeu. Memang kalau pengurangan [tarif PPh korporasi] itu tingkatkan investasi, tapi di lain pihak, kalau terlalu cepat [pemangkasan tarif], penerimaan negara kurang. Ini berarti pembangunan juga akan menurun,” jelasnya.

Baca Juga: Menkeu Sebut Loyonya Penerimaan Pajak Jadi Indikasi Lesunya Ekonomi

Seperti diketahui dalam janji-janji kampanye, kedua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2019 menjanjikan penurunan tarif pajak korporasi. Langkah ini dinilai mampu mendongkrak investasi dan meningkatkan daya saing perusahaan nasional.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti topik pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan WP Badan. Hingga Senin (15/4/2019), jumlah penyampaian SPT Tahunan WP Badan tercatat sebanyak 347.000. Jumlah tersebut naik 11,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu 311.000.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Setoran PPh Badan Melambat Signifikan, Ini Kata Sri Mulyani
  • Menghindari Kesalahan Pengambilan Kebijakan

Kajian penurunan tarif PPh badan, menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, dilakukan secara mendalam untuk menghindari kesalahan pengambilan kebijakan. Apalagi, Indonesia masih membutuhkan penerimaan pajak untuk mendanai rencana-rencana pembangunan.

“Bisa dihitung berapa perbandingannya. Kalau pajak diturunkan investasi bisa naik. Kalau perusahaan untungnya 100 kemudian pajak dikurangi, dia bisa investasi banyak lagi. Itu teorinya dan itu harapannya sekarang tentu dihitung berapa dibutuhkan anggaran kita,” katanya.  

  • Mendorong Penggunaan E-Filing

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Humas DJP Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mendorong agar WP Badan menyampaikan SPT Tahunan secara online melalui e-Filing. Meskipun tidak seperti pelaporan SPT WP orang pribadi (OP) yang naik signifikan, penggunaan e-Filing oleh WP badan sudah meningkat.

Baca Juga: Duh, Penyelesaian Berkas Penyidikan Pidana Pajak Masih Lama

“SPT yang disampaikan secara online sejauh ini sekitar 65%, meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya 33%,” tutur Hestu.

  • Kepercayaan Investor Asing Diklaim Meningkat

Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Februari 2019 senilai US$388,7 miliar (sekitar Rp5.467 triliun) atau tumbuh 8,8% (yoy). Peningkatan ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya 7,2% (yoy). Bank Indonesia (BI) melaporkan peningkatan ULN ini lebih banyak dipengaruhi ULN pemerintah.

Posisi ULN pemerintah pada Februari 2019 tercatat senilai US$190,8 miliar atau tumbuh 7,3%. Padahal, posisi pada bulan sebelumnya, ULN pemerintah tercatat hanya tumbuh 3,9% (yoy). Pertumbuhan ini lebih dipengaruhi arus masuk dana investor asing di pasar surat berharga negara (SBN) domestik.

Baca Juga: Sebanyak 23 Komoditas Perkebunan Diusulkan Bebas PPN

“Ini menunjukkan peningkatan kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko.

  • Batasan Defisit Fiskal Diusulkan Lebih Longgar

Batas maksimal defisit anggaran diusulkan lebih longgar sehingga bisa melebihi 3% dari produk domestik bruto (PDB). Hal ini diungkapkan mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah. Menurutnya, patokan 3% PBD bisa dibuat untuk rata-rata dalam 5 tahun atau satu periode pemerintahan.

“Kenapa kita dibatasi defisit 3% per tahun? Kenapa kita tidak berpikir 5 tahun deh, average 3%. Jadi, kalau sekarang perekonomian sedang lesu, kita perbesar defisitnya dan kita kasih stimulus. Kadang 5% atau 6%, tapi dalam akhir 5 tahun itu dibatasi rata-rata 3%. (kaw)

Baca Juga: Berbekal Ini DJP Bisa Optimalkan Penerimaan 2019

“Itu lagi distudi [dikaji] Menko [Perekonomian] dan Menkeu. Memang kalau pengurangan [tarif PPh korporasi] itu tingkatkan investasi, tapi di lain pihak, kalau terlalu cepat [pemangkasan tarif], penerimaan negara kurang. Ini berarti pembangunan juga akan menurun,” jelasnya.

Baca Juga: Menkeu Sebut Loyonya Penerimaan Pajak Jadi Indikasi Lesunya Ekonomi

Seperti diketahui dalam janji-janji kampanye, kedua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2019 menjanjikan penurunan tarif pajak korporasi. Langkah ini dinilai mampu mendongkrak investasi dan meningkatkan daya saing perusahaan nasional.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti topik pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan WP Badan. Hingga Senin (15/4/2019), jumlah penyampaian SPT Tahunan WP Badan tercatat sebanyak 347.000. Jumlah tersebut naik 11,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu 311.000.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Setoran PPh Badan Melambat Signifikan, Ini Kata Sri Mulyani
  • Menghindari Kesalahan Pengambilan Kebijakan

Kajian penurunan tarif PPh badan, menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, dilakukan secara mendalam untuk menghindari kesalahan pengambilan kebijakan. Apalagi, Indonesia masih membutuhkan penerimaan pajak untuk mendanai rencana-rencana pembangunan.

“Bisa dihitung berapa perbandingannya. Kalau pajak diturunkan investasi bisa naik. Kalau perusahaan untungnya 100 kemudian pajak dikurangi, dia bisa investasi banyak lagi. Itu teorinya dan itu harapannya sekarang tentu dihitung berapa dibutuhkan anggaran kita,” katanya.  

  • Mendorong Penggunaan E-Filing

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Humas DJP Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mendorong agar WP Badan menyampaikan SPT Tahunan secara online melalui e-Filing. Meskipun tidak seperti pelaporan SPT WP orang pribadi (OP) yang naik signifikan, penggunaan e-Filing oleh WP badan sudah meningkat.

Baca Juga: Duh, Penyelesaian Berkas Penyidikan Pidana Pajak Masih Lama

“SPT yang disampaikan secara online sejauh ini sekitar 65%, meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya 33%,” tutur Hestu.

  • Kepercayaan Investor Asing Diklaim Meningkat

Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Februari 2019 senilai US$388,7 miliar (sekitar Rp5.467 triliun) atau tumbuh 8,8% (yoy). Peningkatan ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya 7,2% (yoy). Bank Indonesia (BI) melaporkan peningkatan ULN ini lebih banyak dipengaruhi ULN pemerintah.

Posisi ULN pemerintah pada Februari 2019 tercatat senilai US$190,8 miliar atau tumbuh 7,3%. Padahal, posisi pada bulan sebelumnya, ULN pemerintah tercatat hanya tumbuh 3,9% (yoy). Pertumbuhan ini lebih dipengaruhi arus masuk dana investor asing di pasar surat berharga negara (SBN) domestik.

Baca Juga: Sebanyak 23 Komoditas Perkebunan Diusulkan Bebas PPN

“Ini menunjukkan peningkatan kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko.

  • Batasan Defisit Fiskal Diusulkan Lebih Longgar

Batas maksimal defisit anggaran diusulkan lebih longgar sehingga bisa melebihi 3% dari produk domestik bruto (PDB). Hal ini diungkapkan mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah. Menurutnya, patokan 3% PBD bisa dibuat untuk rata-rata dalam 5 tahun atau satu periode pemerintahan.

“Kenapa kita dibatasi defisit 3% per tahun? Kenapa kita tidak berpikir 5 tahun deh, average 3%. Jadi, kalau sekarang perekonomian sedang lesu, kita perbesar defisitnya dan kita kasih stimulus. Kadang 5% atau 6%, tapi dalam akhir 5 tahun itu dibatasi rata-rata 3%. (kaw)

Baca Juga: Berbekal Ini DJP Bisa Optimalkan Penerimaan 2019
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, PPh korporasi, PPh badan, Jusuf Kalla
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 21 Maret 2017 | 09:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI