Review
Kamis, 09 Februari 2023 | 17:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 08 Februari 2023 | 11:44 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (5)
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 09 Februari 2023 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Kamis, 09 Februari 2023 | 13:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Selasa, 07 Februari 2023 | 10:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Februari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 08 Februari 2023 | 10:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Februari 2023 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 8 FEBRUARI 2023 - 14 FEBRUARI 2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Reportase

Jual Tanah ke Konsumen Akhir, Bisa Pakai Faktur Pajak Digunggung?

A+
A-
16
A+
A-
16
Jual Tanah ke Konsumen Akhir, Bisa Pakai Faktur Pajak Digunggung?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, saya Hanif. Saya adalah pengusaha kena pajak (PKP) yang biasa melakukan penjualan barang kena pajak (BKP) ke konsumen akhir. Belum lama ini saya menjual tanah yang sebelumnya tidak ditujukan untuk diperjualbelikan kepada konsumen akhir.

Saya mendengar apabila penyerahan dilakukan kepada konsumen akhir, saya dapat membuat faktur pajak digunggung, bukan faktur pajak standar. Apakah atas penyerahan tanah yang saya lakukan juga dapat menggunakan faktur pajak digunggung? Mohon penjelasannya. Terima kasih.

Hanif, Jakarta.

Jawaban:
TERIMA kasih atas pertanyaannya, Bapak Hanif. Untuk menjawab pertanyaan Bapak, kita perlu merujuk kembali pada aturan mengenai faktur pajak. Aturan tersebut dapat dilihat pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak s.t.d.t.d Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-11/PJ/2022 (PER-03/2022 s.t.d.t.d PER-11/2022).

Pada dasarnya, ketentuan faktur pajak atas penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) kepada konsumen akhir dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (5) PER-03/2022 s.t.d.t.d PER-11/2022.

“(5) PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir dapat membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual.”

Perlu diketahui, faktur pajak yang tidak mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual kerap disebut sebagai faktur pajak digunggung. Untuk dapat menggunakan faktur pajak digunggung, pembeli BKP dan/atau JKP harus memenuhi karakteristik konsumen akhir.

Karakteristik konsumen akhir disebutkan dalam Pasal 25 ayat (2) PER-03/2022 s.t.d.t.d PER-11/2022 yang berbunyi:

“(2) Karakteristik konsumen akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. pembeli barang dan/atau penerima jasa mengonsumsi secara langsung barang dan/atau jasa yang dibeli atau diterima; dan
  2. pembeli barang dan/atau penerima jasa tidak menggunakan atau memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dibeli atau diterima untuk kegiatan usaha.”

Berdasarkan pada ketentuan di atas dapat disimpulkan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP kepada pembeli yang memenuhi 2 karakteristik konsumen akhir dapat menggunakan faktur pajak digunggung.

Kemudian, Pasal 27 ayat (1) PER-03/2022 s.t.d.t.d PER-11/2022 menyebutkan jenis faktur pajak digunggung yang dimaksud.

“(1) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.”

Selanjutnya, kita perlu melihat kembali ketentuan penggunaan faktur pajak digunggung atas penyerahan tanah yang Bapak lakukan.

Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 29 ayat (1) dan (2) PER-03/2022 s.t.d.t.d PER-11/2022 yang menyatakan:

“(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Faktur Pajak atas penyerahan BKP tertentu dan/atau JKP tertentu kepada Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).

(2) BKP tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. angkutan darat berupa kendaraan bermotor;
  2. angkutan air berupa kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, dan/atau yacht;
  3. angkutan udara berupa pesawat terbang, helikopter, dan/atau balon udara;
  4. tanah dan/atau bangunan; dan
  5. senjata api dan/atau peluru senjata api.”

Berdasarkan pada ketentuan di atas dapat disimpulkan tanah dan/atau bangunan termasuk dalam jenis BKP tertentu yang meskipun penyerahannya dilakukan kepada konsumen akhir, penerbitan faktur pajaknya mengikuti ketentuan umum.

Dengan demikian, atas penyerahan tanah yang Bapak lakukan tidak dapat menggunakan faktur pajak digunggung meskipun pembelinya adalah konsumen akhir. Sebagai PKP, Bapak harus menerbitkan faktur pajak standar sesuai ketentuan Pasal 13 UU PPN atau Pasal 2 ayat (2) dan (3) PER-03/2022 s.t.d.t.d PER-11/2022.

Sebagai informasi, kode faktur pajak yang digunakan atas penyerahan tanah yang Bapak lakukan adalah kode 09. Kode ini digunakan untuk penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16D UU PPN.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

Sebagai informasi, artikel Konsultasi Pajak hadir setiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpilih dari pembaca setia DDTCNews. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengirimkannya ke alamat surat elektronik [email protected].

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : konsultasi pajak, konsultasi, pajak, PER-03/PJ/2022, PER-11/PJ/2022, faktur pajak, faktur pajak digunggung

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 09 Februari 2023 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Peraturan Baru Soal Pajak dan Retribusi Daerah Segera Terbit

Rabu, 08 Februari 2023 | 19:00 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Mudahkan Pegawai Pabrik Bayar PKB, Pemprov Jabar Hadirkan Samsat Kawin

Rabu, 08 Februari 2023 | 18:58 WIB
SENGKETA PAJAK

Ini Data Jumlah Berkas Sengketa yang Masuk Pengadilan Pajak

Rabu, 08 Februari 2023 | 18:00 WIB
PROVINSI LAMPUNG

Siap-Siap! Pemutihan Pajak Kendaraan Bakal Digelar Mulai April 2023

berita pilihan

Kamis, 09 Februari 2023 | 19:12 WIB
PMK 177/2022

Ada Bukper Penanganan Tindak Pidana Diketahui Seketika? Ini Aturannya

Kamis, 09 Februari 2023 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Eigen Losing?

Kamis, 09 Februari 2023 | 17:41 WIB
KONSULTASI PAJAK

Ada Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bagaimana Ketentuan Pemungutannya?

Kamis, 09 Februari 2023 | 17:30 WIB
KABUPATEN LUWU UTARA

Bupati Ingatkan WP, Lapor SPT Tahunan Harus Benar dan Jangan Telat

Kamis, 09 Februari 2023 | 17:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Awal Tahun, Tingkat Inflasi Beras Menanjak ke 7,7%

Kamis, 09 Februari 2023 | 17:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Tak Hanya ASN, TNI/Polri Sekarang Wajib Lapor Harta di SPT Tahunan

Kamis, 09 Februari 2023 | 16:09 WIB
PMK 61/2021

Hak dan Kewajiban Perpajakan WP Pemegang Izin Tambang, Simak Aturannya

Kamis, 09 Februari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Roadmap Industri Rokok Masih Digodok, Kemenkeu Fokus Soal Cukai

Kamis, 09 Februari 2023 | 15:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Hindari Sistem Down, WP Diimbau Lapor SPT Tahunan Sesegera Mungkin

Kamis, 09 Februari 2023 | 15:00 WIB
KP2KP MUKOMUKO

Pastikan Kebenaran Alamat WP, Petugas Pajak Adakan Pemeriksaan