Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Jokowi Tegaskan OSS Tidak Pangkas Kewenangan Pemda

A+
A-
0
A+
A-
0
Jokowi Tegaskan OSS Tidak Pangkas Kewenangan Pemda

Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Biro Pers - Muchlis Jr/hma/pras.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan keberadaan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko tidak bertujuan untuk memangkas kewenangan pemerintah daerah (pemda) dalam hal perizinan.

Dalam peluncuran OSS Berbasis Risiko hari ini, Senin (9/8/2021), Jokowi mengatakan OSS Berbasis Risiko sesungguhnya bertujuan untuk menyamakan standar pelayanan perizinan di seluruh daerah, tanpa terkecuali.

"Ini justru memberikan standar pelayanan bagi semua tingkatan pemerintahan yang mengeluarkan izin baik di level pusat maupun daerah agar tanggung jawabnya makin jelas dan layanannya makin sinergis," katanya.

Baca Juga: Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Jokowi menuturkan dunia usaha membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, dan tidak berbelit-belit. Apabila semua aspek ini terpenuhi, pemerintah meyakini dampak percepatan terhadap perekonomian nasional dan daerah akan signifikan.

Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menilai Peraturan Pemerintah No. 5/2021 telah memberikan instrumen hukum untuk mempercepat perizinan agar sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari tiap jenis izin dari berbagai sektor.

"Semua kewenangan ada di daerah, tetapi kami atur di NSPK. Jadi kalau di NSPK waktunya 20 hari sudah terpenuhi, kemudian kepala daerah ternyata tidak mengeluarkan izin maka kami menggunakan PP 5/2021," ujar Bahlil.

Baca Juga: UU HPP Kurangi Jumlah Kriteria Pemberian Fasilitas PPN, Ini Rinciannya

Sebagaimana yang tertuang dalam UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintah yang diubah dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, sistem elektronik dapat memproses permohonan secara otomatis bila pejabat tidak segera menetapkan keputusan dan/atau tindakan atas permohonan. Hal ini pun diperjelas dalam Pasal 199 dan Pasal 204 PP 5/2021 untuk perizinan berusaha berisiko menengah tinggi serta berisiko tinggi.

Pada Pasal 199 ayat (1), sistem OSS dapat melakukan verifikasi atas sertifikat standar bagi kegiatan usaha berisiko menengah tinggi bila kementerian, pemprov, pemkot, pemkab, dan administrator KEK tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi pada sistem OSS.

Pada Pasal 204, sistem OSS dapat menerbitkan izin apabila kementerian, pemprov, pemkab, pemkot, hingga administrator KEK tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada sistem OSS. PP 5/2021 telah diundangkan pemerintah pada 2 Februari 2021. (rig)

Baca Juga: Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Topik : oss berbasis risiko, presiden jokowi, perizinan, pemerintah daerah, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 05 Desember 2021 | 08:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

21 Proses Bisnis DJP Dirancang Ulang, Ini Daftarnya

Minggu, 05 Desember 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hadapi Konsensus Pajak Global, Sri Mulyani Minta Sektor Migas Bersiap

Minggu, 05 Desember 2021 | 06:00 WIB
PAJAK KARBON

Batas Emisi Pajak Karbon PLTU Masih Digodok, Ini Kata Kementerian ESDM

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim