Review
Rabu, 30 September 2020 | 16:56 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 15:00 WIB
HAK WAJIB PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 14:14 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 08:52 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 30 September 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 30 September 2020 | 19:49 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 13:20 WIB
DDTC PODTAX
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Jaminan Kredit Dari Pemerintah Untuk Pelaku Usaha, Ini Tata Caranya

A+
A-
2
A+
A-
2
Jaminan Kredit Dari Pemerintah Untuk Pelaku Usaha, Ini Tata Caranya

Ilustrasi. Seorang pekerja menyelesaikan produksi sapu lidi di daerah Jorong Kasai, Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis (9/7/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan penjaminan kredit modal kerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mencapai sekitar Rp65 triliun sampai Rp80 triliun pada 2020 untuk mendorong perekonomian pada pelaku wirausaha mandiri. ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi/nz

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah menerbitkan aturan baru mengenai penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi dalam rangka pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 98/2020.

Pada PMK ini, diatur mengenai pelaksanaan penjaminan, dukungan penjaminan, pengelolaan anggaran penjaminan, penyelesaian piutang pemerintah atas pembayaran klaim penjaminan, hingga evaluasi dari kebijakan penjaminan kredit modal kerja korporasi ini.

"Untuk melaksanakan pasal 19 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2020…perlu menetapkan PMK tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program PEN," bunyi PMK terbaru ini pada bagian pertimbangan, dikutip Senin (3/8/2020).

Baca Juga: AirBnB Akhirnya Bayar Kekurangan Setoran Pajak Hingga Rp34 Miliar

Melalui PMK ini, dituangkan secara lebih terperinci mengenai pembagian tugas antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Pasal 6 ayat 1, tertulis Menteri Keuangan menugaskan LPEI untuk memberikan penjaminan pemerintah. Penjaminan dilakukan LPEI bersama dengan PT PII jika terdapat kondisi kriteria pelaku usaha tidak dapat dijamin LPEI sendiri atau kapasitas penjaminan LPEI sudah mendekati batas maksimal.

Dalam program penjaminan ini, pemerintah memberikan penjaminan atas seluruh kewajiban finansial atas seluruh pinjaman modal kerja meliputi tunggakan pokok pinjaman serta bunga yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.

Baca Juga: Pengajuan Bea Masuk DTP Dijamin Mudah dan Efisien, Begini Caranya

Pinjaman yang mendapatkan penjaminan adalah pinjaman modal kerja baru atau pinjaman modal kerja dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Pelaku usaha yang mendapatkan penjaminan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan yang menghasilkan devisa, menghemat devisa dalam negeri, meningkatkan kapasitas produksi nasional, atau memiliki karyawan minimal 300 orang.

Kemudian, LPEI berhak mendapatkan imbal jasa penjaminan (IJP) sebesar 100% untuk pelaku usaha dengan plafon pinjaman antara Rp10 miliar hingga Rp300 miliar. Untuk pelaku usaha dengan plafon pinjaman sebesar Rp300 miliar hingga Rp1 triliun, 50% dibayar oleh pemerintah sedangkan sisanya dibayar oleh pelaku usaha sendiri.

IJP dihitung dengan formula tarif IJP dikalikan dengan plafon pinjaman. Besaran tarif IJP ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui surat dan bisa disesuaikan oleh Menteri Keuangan setiap tiga bulan.

Baca Juga: Wah, Pemerintah Cairkan Dana Rp700 Miliar untuk Geo Dipa Energi

Adapun Tarif IJP ditentukan dan disesuaikan berdasarkan keputusan kebijakan penjaminan, laporan keuangan LPEI, kemampuan pemerintah mengalokasikan IJP, dan data proyeksi kredit macet (nonperforming loan/NPL), besar proses penjaminan, batasan loss limit, dan jangka waktu pinjaman. (rig)

Topik : pmk 98/2020, kredit modal kerja, penjaminan pemerintah, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 28 September 2020 | 09:45 WIB
BANTUAN SOSIAL
Senin, 28 September 2020 | 08:42 WIB
INSENTIF FISKAL
Sabtu, 26 September 2020 | 14:55 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
berita pilihan
Kamis, 01 Oktober 2020 | 09:04 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 01 Oktober 2020 | 08:00 WIB
INGGRIS
Kamis, 01 Oktober 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 30 September 2020 | 19:49 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 18:30 WIB
PAJAK ORANG KAYA
Rabu, 30 September 2020 | 18:10 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 17:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 17:15 WIB
BEA METERAI
Rabu, 30 September 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 30 September 2020 | 16:56 WIB
KONSULTASI PAJAK