Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 09:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Jadi PM Baru Jepang, Begini Kebijakan Pajak dari Yoshihide Suga

A+
A-
0
A+
A-
0
Jadi PM Baru Jepang, Begini Kebijakan Pajak dari Yoshihide Suga

Perdana Menteri baru Jepang Yoshihide Suga. (foto: AFP)

TOKYO, DDTCNews—Yoshihide Suga akhirnya terpilih sebagai perdana menteri (PM) baru Jepang setelah mengalahkan dua calon lainnya yaitu mantan menteri luar negeri Fumio Kishida dan mantan menteri pertahanan Shigeru Ishiba.

Suga yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Jepang di bawah kepemimpinan Shinzo Abe mengatakan berkomitmen melanjutkan kebijakan ekonomi Abe atau Abenomics, termasuk dalam hal kebijakan perpajakan.

Salah satu kebijakan yang akan dilanjutkan Suga di antaranya mengenakan PPN sebesar 10% yang banyak ditentang bahkan oleh partai petahana, Liberal Democratic Party (LDP) karena dinilai membebani masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Baca Juga: Mengukur Strategi Kebijakan India dalam Menangani Penghindaran Pajak

"Peningkatan tarif PPN diperlukan untuk menjaga penerimaan negara dan mendukung belanja pendidikan," ujar Suga sebagaimana diberitakan Business Times dikutip Selasa (15/9/2020).

Suga menambahkan tarif PPN sebesar 10% akan dipertahankan setidaknya hingga 10 tahun mendatang. PPN, lanjutnya, sangat penting untuk mendukung penerimaan negara di tengah populasi Jepang yang makin menua dan tidak produktif.

Sebagai komitmen atas keberlanjutan Abenomics, Suga juga akan mempertahankan kebijakan pelonggaran moneter dan akan melanjutkan peningkatan belanja pemerintah, serta reformasi struktural.

Baca Juga: Pacu Setoran Pajak Penghasilan, Netflix Mulai Diincar Otoritas Pajak

Untuk diketahui, Suga terpilih sebagai PM Jepang dengan dukungan yang sangat besar. Dari 534 anggota LDP, 377 anggota di antaranya memilih Suga. Sementara itu, Kishida dan Ishiba yang masing-masing hanya mendapatkan 89 dan 68 suara.

Suga dikenal sebagai figur yang gila kerja. Selama 8 tahun menjadi tangan kanan Abe, Suga selalu bangun pukul 5.00 pagi, bekerja pukul 9.00 pagi, dan meninggalkan kantornya pada pukul 6.45 malam.

Setelah meninggalkan kantor, Suga kerap makan malam dengan politisi dan akademisi Jepang untuk mendiskusikan kebijakan. Tak jarang, Suga justru memilih tidur di asrama pemerintah yang terletak dekat dengan kantornya.

Baca Juga: Cegah Penggelapan Pajak, Otoritas Fiskal Perketat Sejumlah Kebijakan

Sementara itu, Profesor ilmu politik dari Universitas Waseda, Etsushi Tanifuji, memandang Suga sebagai figur problem-solver, bukan figur yang memiliki visi besar atas Jepang ke depan.

"Seorang pemimpin perlu memiliki ideologi yang membimbingnya untuk menentukan arah kebijakan ke depan, Suga bukanlah politisi yang seperti itu," ujar Tanifuji seperti dikutip dari kyodonews. (rig)

Baca Juga: Mencermati Sistem Pajak Internasional di Berbagai Negara
Topik : jepang, perdana menteri, Yoshihide Suga, Shinzo Abe, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 15 Oktober 2020 | 14:15 WIB
JEPANG
Kamis, 15 Oktober 2020 | 13:56 WIB
INDIA
Rabu, 14 Oktober 2020 | 17:17 WIB
BELGIA
berita pilihan
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:34 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:18 WIB
PENGADAAN BARANG DAN JASA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:05 WIB
PMK 156/2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:00 WIB
KINERJA PENERIMAAN BEA DAN CUKAI
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:35 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:30 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:15 WIB
PAJAK DAERAH (21)
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:28 WIB
PROVINSI LAMPUNG