IRLANDIA

Jabat Posisi Penting, Menteri Keuangan Enggan Ubah Tarif PPh Badan

Redaksi DDTCNews | Senin, 13 Juli 2020 | 09:28 WIB
Jabat Posisi Penting, Menteri Keuangan Enggan Ubah Tarif PPh Badan

Menteri Keuangan Irlandia Paschal Donohoe. (foto: Niall Carson/PA Wire)

DUBLIN, DDTCNews—Menteri Keuangan Irlandia Paschal Donohoe berkomitmen untuk tidak mengutak-atik tarif pajak penghasilan badan domestik meski telah menjabat sebagai Presiden Eurogroup atau pemimpin menteri keuangan se-Uni Eropa.

Donohoe mengatakan kepentingan perpajakan Irlandia tetap akan dilindungi. Salah satunya adalah mempertahankan tarif PPh Badan sebesar 12,5% meski banyak mendapatkan kritik dari beberapa negara anggota Uni Eropa.

"Pada masa kampanye, saya pikir mereka (para menteri keuangan di zona Uni Eropa) sudah mengerti kepentingan nasional Irlandia (terkait pajak korporasi)," katanya dikutip Senin (13/7/2020).

Baca Juga:
Pilar 1 Tak Kunjung Dilaksanakan, Kanada Bersiap Kenakan Pajak Digital

Donohoe mengakui kebijakan tarif PPh Badan dari Irlandia kerap dikritik oleh negara Eropa lainnya. Prancis dan Jerman tercatat secara terbuka mengkritik kebijakan tarif PPh badan yang diterapkan Irlandia.

Hal itu dikarenakan tarif PPh badan Irlandia yang tergolong rendah itu dianggap membuka ruang bagi korporasi multinasional untuk membayar pajak jauh lebih rendah dari negara atau yurisdiksi lain dengan menjadi subjek pajak dalam negeri Irlandia.

Meski begitu, Donohoe tetap bersikukuh untuk tidak mengutak-atik kebijakan pajak Irlandia. Dia menilai terdapat isu lainnya yang lebih prioritas untuk dikerjakan di antaranya pemulihan ekonomi Uni Eropa akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga:
Tingkatkan Kesadaran Pajak, Uni Emirat Arab Terbitkan Taxpayer Charter

"Kami berada berada di tengah-tengah tantangan ekonomi yang sangat hebat. Agenda pemulihan ekonomi kawasan akibat pandemi Covid-19 akan menjadi fokus utama dalam 30 bulan ke depan," jelas Donohoe.

Bos otoritas fiskal Irlandia itu menyatakan rencana bantuan Uni Eropa senilai €750 miliar memerlukan kesepakatan bersama untuk diimplementasikan, terutama perihal bentuk bantuan yaitu antara hibah atau pinjaman lunak.

"Prioritas utama adalah mencapai kesepakatan terkait dana pemulihan dan bagaimana implementasinya. Eropa saat ini sedang menghadapi tantangan resesi ekonomi terburuk sejak Perang Dunia II," imbuhnya dilansir News Talk. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

15 Juli 2020 | 12:19 WIB

#MariBicara kartu prakerja Menurut saya adalah ide yang dari pemerintah pusat untuk generasi muda Indonesia dalam mencari pekerjaan. atau Dengan pemberian dana berupa dana insentif itu dapat digunakan sebagai modal awal untuk membuka usaha. karena tujuan dari kartu prakerja adalah untuk mengurangi pengangguran.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 16:45 WIB KEPATUHAN PAJAK

Periode SPT Badan Sisa Sepekan, Perusahaan Belum Operasi Tetap Lapor?

Sabtu, 20 April 2024 | 16:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

Di FATF, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Perangi Kejahatan Keuangan

Sabtu, 20 April 2024 | 16:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Ketidakpastian, Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Sekuat Saat Pandemi

Sabtu, 20 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN BEA CUKAI

Apa Beda Segel dan Tanda Pengaman Bea Cukai? Simak Penjelasannya

Sabtu, 20 April 2024 | 12:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Minta Perpanjangan Lapor SPT Tahunan? Ingat Ini Agar Tak Kena Sanksi

Sabtu, 20 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN BULUNGAN

Sukseskan Program Sertifikat Tanah, Pemkab Beri Diskon BPHTB 50 Persen

Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya

Sabtu, 20 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini