Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Insentif untuk Farmasi, Migas dan Turisme, Download Aturannya Di Sini

0
0

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah telah menambah daftar kelompok perusahaan yang dapat memanfaatkan fasilitas percepatan restitusi atau pengembalian pajak melalui regulasi terbaru yang terbit pada 19 Agustus 2019.

Dalam peraturan ini, ada 3 kelompok tambahan yang dimasukkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah. Ketiga kelompok itu adalah pedagang besar farmasi, distributor alat kesehatan, dan perusahaan yang lebih dari 50% sahamnya dikuasai BUMN.

Selain itu, pemerintah juga menambah dua faktor yang dapat dipertimbangkan untuk pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Kemudian juga relaksasi restitusi PPN untuk turis asing.

Baca Juga: Telan Rp10 Triliun, Pemerintah Segera Rilis Kartu Pra-Kerja

Lalu juga fasilitas fiskal untuk usaha eksplorasi dan eksploitasi migas, serta penambahan daftar wajib pajak di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat memakai pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar AS.

Beberapa aturan baru yang terbit selama dua pekan terakhir telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.02 No.04 September 2019 bertajuk New Fiscal Relaxation for Pharmaceutical, Upstream Oil & Gas and Tourism Sectors’. Anda juga bisa men-download beberapa aturan tersebut di sini.

  • Percepatan Restitusi

Pemerintah telah menambah daftar kelompok perusahaan yang dapat memanfaatkan fasilitas percepatan restitusi atau pengembalian pajak. Hal itu ditambahkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.117/PMK.03/2019 yang berlaku mulai 19 Agustus 2019.

Baca Juga: Wajib Pajak Tunggak PBB Rp4,4 Miliar, Dipasang Plang

Peraturan ini mengubah ketentuan sebelumnya, yaitu PMK No.39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional dan likuiditas kas wajib pajak.

  • Pembayaran Kembali PPN dan PPnBM

Selain itu, ada PMK No.119/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (reimbursement) PPN atau PPN dan PPnBM atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan ini berlaku mulai 16 Agustus 2019 dan mencabut PMK No.218/PMK.02/2014 dan PMK No.158/PMK.02/2016. Dalam aturan terbaru, ada dua faktor yang dipertimbangkan, yaitu Pasal 90 (b) Peraturan Pemerintah No.23/2015 dan pemanfaatan bagian negara untuk restitusi PPN dan PPnBM.

Baca Juga: Penggunaan Teknologi Bisa Tingkatkan Kepatuhan Sukarela, Asalkan…
  • Relaksasi Restitusi PPN untuk Turis

Kemudian ada relaksasi restitusi PPN untuk turis asing melalui PMK No.120/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali PPN Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri. PMK ini diteken 23 Agustus 2019 dan berlaku mulai 1 Oktober 2019.

  • Fasilitas Fiskal Migas

Fasilitas fiskal migas diberikan melalui PMK No.122/PMK.03/2019 tentang Fasilitas PPN atau PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Perlakuan Perpajakan atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat. PMK ini berlaku 30 hari setelah 27 Agustus 2019.

  • Pembukuan Bahasa Inggris

Untuk memberi kepastian hukum kepada wajib pajak di bidang pertambangan mineral dan batubara, pemerintah merilis PMK No.123/PMK.03/2019. PMK yang diteken 27 Agustus 2019 ini menambah daftar wajib pajak yang dapat memakai pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar AS. (Bsi)

Baca Juga: Shadow Economy Tembus Rp1 Kuadriliun, Malaysia Serukan Kerjasama Pajak

Selain itu, pemerintah juga menambah dua faktor yang dapat dipertimbangkan untuk pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Kemudian juga relaksasi restitusi PPN untuk turis asing.

Baca Juga: Telan Rp10 Triliun, Pemerintah Segera Rilis Kartu Pra-Kerja

Lalu juga fasilitas fiskal untuk usaha eksplorasi dan eksploitasi migas, serta penambahan daftar wajib pajak di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat memakai pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar AS.

Beberapa aturan baru yang terbit selama dua pekan terakhir telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.02 No.04 September 2019 bertajuk New Fiscal Relaxation for Pharmaceutical, Upstream Oil & Gas and Tourism Sectors’. Anda juga bisa men-download beberapa aturan tersebut di sini.

  • Percepatan Restitusi

Pemerintah telah menambah daftar kelompok perusahaan yang dapat memanfaatkan fasilitas percepatan restitusi atau pengembalian pajak. Hal itu ditambahkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.117/PMK.03/2019 yang berlaku mulai 19 Agustus 2019.

Baca Juga: Wajib Pajak Tunggak PBB Rp4,4 Miliar, Dipasang Plang

Peraturan ini mengubah ketentuan sebelumnya, yaitu PMK No.39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional dan likuiditas kas wajib pajak.

  • Pembayaran Kembali PPN dan PPnBM

Selain itu, ada PMK No.119/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (reimbursement) PPN atau PPN dan PPnBM atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan ini berlaku mulai 16 Agustus 2019 dan mencabut PMK No.218/PMK.02/2014 dan PMK No.158/PMK.02/2016. Dalam aturan terbaru, ada dua faktor yang dipertimbangkan, yaitu Pasal 90 (b) Peraturan Pemerintah No.23/2015 dan pemanfaatan bagian negara untuk restitusi PPN dan PPnBM.

Baca Juga: Penggunaan Teknologi Bisa Tingkatkan Kepatuhan Sukarela, Asalkan…
  • Relaksasi Restitusi PPN untuk Turis

Kemudian ada relaksasi restitusi PPN untuk turis asing melalui PMK No.120/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali PPN Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri. PMK ini diteken 23 Agustus 2019 dan berlaku mulai 1 Oktober 2019.

  • Fasilitas Fiskal Migas

Fasilitas fiskal migas diberikan melalui PMK No.122/PMK.03/2019 tentang Fasilitas PPN atau PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Perlakuan Perpajakan atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat. PMK ini berlaku 30 hari setelah 27 Agustus 2019.

  • Pembukuan Bahasa Inggris

Untuk memberi kepastian hukum kepada wajib pajak di bidang pertambangan mineral dan batubara, pemerintah merilis PMK No.123/PMK.03/2019. PMK yang diteken 27 Agustus 2019 ini menambah daftar wajib pajak yang dapat memakai pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar AS. (Bsi)

Baca Juga: Shadow Economy Tembus Rp1 Kuadriliun, Malaysia Serukan Kerjasama Pajak
Topik : download peraturan, percepatan restitusi,
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 26 April 2019 | 17:53 WIB
RESTITUSI PAJAK
Selasa, 20 Maret 2018 | 17:46 WIB
PERATURAN TRANSFER PRICING
Kamis, 21 Juli 2016 | 19:10 WIB
PERATURAN TAX AMNESTY
Selasa, 17 April 2018 | 14:15 WIB
PERATURAN NPWP
berita pilihan
Jum'at, 01 November 2019 | 18:54 WIB
DDTC NEWSLETTER
Kamis, 20 Juni 2019 | 16:01 WIB
PAJAK RUMAH
Senin, 12 Agustus 2019 | 14:38 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 18 Oktober 2019 | 17:27 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 02 Maret 2018 | 18:50 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 26 Juli 2019 | 14:07 WIB
DDTC NEWSLETTER
Selasa, 17 April 2018 | 14:15 WIB
PERATURAN NPWP
Jum'at, 12 Juli 2019 | 11:30 WIB
DDTC NEWSLETTER
Selasa, 06 November 2018 | 16:14 WIB
FASILITAS TAX HOLIDAY
Jum'at, 23 Februari 2018 | 20:30 WIB
PERATURAN AEOI