Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Insentif Fiskal Maskapai Udara Perlu Dikawal

3
3

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah memberikan relaksasi kebijakan dengan tidak memungut pajak pertambahan nilai (PPN) untuk impor pesawat dan suku cadangnya. Pelaksanaan pemberian fasilitas tersebut perlu dikawal.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Suharto Abdul Majid mengatakan pemberian insentif pajak bagi maskapai nasional idealnya menghasilkan perubahan struktur biaya. Dengan begitu insentif pajak dapat ditransmisikan secara efektif pada penurunan harga jual tiket kepada konsumen.

“Insentif itu pasti akan mengurangi biaya. Maskapai yang buat formulasi tarif seharusnya dengan sendirinya mampu memberikan tarif yang relatif murah,” katanya kepada DDTCNews, Jumat (19/7/2019).

Baca Juga: Ini Penjelasan BKF Soal Laporan Belanja Perpajakan

Oleh karena itu, mekanisme pengawasan harus dilakukan secara cermat agar insentif yang diberikan memberikan efek nyata bagi penurunan biaya tiket pesawat. Untuk itu, perlu dibentuk gugus tugas khusus yang berdedikasi melakukan pengawasan pascainsentif pajak tersebut diberikan.

Suharto menambahkan dengan insentif pajak itu, biaya maskapai bisa dipangkas hingga 40%. Pasalnya, aspek pemeliharaan mengambil porsi besar dalam struktur biaya operasional maskapai udara. Namun, pemangkasan biaya hingga 40% tersebut tidak bisa berdiri sendiri.

Maskapai udara, lanjut Soeharto, harus menjalankan efisiensi dalam proses bisnisnya. Selama ini, isu yang terkait dengan biaya tinggi operasional maskapai dinilai menjadi biang keladi meroketnya harga tiket pesawat udara.

Baca Juga: Respons Laporan Belanja Perpajakan, DPR: Butuh Pendalaman Lagi

“Dari sisi pemerintah harus dilakukan pengawasan yang berkala karena fasilitas (fiskal) sudah diberikan. Sekarang tinggal hitung-hitungan efek kebijakan insentif seharusnya bisa turunkan harga tiket 40%,” paparnya.

Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) No.50 Tahun 2019 menjadi instrumen insentif pajak bagi angkutan darat, laut, dan udara nasional. Relaksasi diberikan dengan tidak dipungutnya PPN atas impor dan penyerahan kapal, pesawat hingga suku cadangnya.

Untuk angkutan udara terdapat dua kelompok. Pertama, pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan. Alat ini diimpor dan digunakan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional.

Baca Juga: Soal Laporan Belanja Perpajakan, Ini Saran BPK untuk Pemerintah

Kedua, suku cadang pesawat udara serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara. Alat ini diimpor badan usaha angkutan udara niaga nasional dalam rangka pemberian jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara kepada badan usaha angkutan udara niaga nasional. (Bsi)

“Insentif itu pasti akan mengurangi biaya. Maskapai yang buat formulasi tarif seharusnya dengan sendirinya mampu memberikan tarif yang relatif murah,” katanya kepada DDTCNews, Jumat (19/7/2019).

Baca Juga: Ini Penjelasan BKF Soal Laporan Belanja Perpajakan

Oleh karena itu, mekanisme pengawasan harus dilakukan secara cermat agar insentif yang diberikan memberikan efek nyata bagi penurunan biaya tiket pesawat. Untuk itu, perlu dibentuk gugus tugas khusus yang berdedikasi melakukan pengawasan pascainsentif pajak tersebut diberikan.

Suharto menambahkan dengan insentif pajak itu, biaya maskapai bisa dipangkas hingga 40%. Pasalnya, aspek pemeliharaan mengambil porsi besar dalam struktur biaya operasional maskapai udara. Namun, pemangkasan biaya hingga 40% tersebut tidak bisa berdiri sendiri.

Maskapai udara, lanjut Soeharto, harus menjalankan efisiensi dalam proses bisnisnya. Selama ini, isu yang terkait dengan biaya tinggi operasional maskapai dinilai menjadi biang keladi meroketnya harga tiket pesawat udara.

Baca Juga: Respons Laporan Belanja Perpajakan, DPR: Butuh Pendalaman Lagi

“Dari sisi pemerintah harus dilakukan pengawasan yang berkala karena fasilitas (fiskal) sudah diberikan. Sekarang tinggal hitung-hitungan efek kebijakan insentif seharusnya bisa turunkan harga tiket 40%,” paparnya.

Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) No.50 Tahun 2019 menjadi instrumen insentif pajak bagi angkutan darat, laut, dan udara nasional. Relaksasi diberikan dengan tidak dipungutnya PPN atas impor dan penyerahan kapal, pesawat hingga suku cadangnya.

Untuk angkutan udara terdapat dua kelompok. Pertama, pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan. Alat ini diimpor dan digunakan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional.

Baca Juga: Soal Laporan Belanja Perpajakan, Ini Saran BPK untuk Pemerintah

Kedua, suku cadang pesawat udara serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara. Alat ini diimpor badan usaha angkutan udara niaga nasional dalam rangka pemberian jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara kepada badan usaha angkutan udara niaga nasional. (Bsi)

Topik : insentif, angkutan udara, PPN
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK