STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK

Ini Statistik Administrasi Pajak Berbasis Teknologi di Asia Pasifik

Redaksi DDTCNews | Jumat, 03 April 2020 | 17:01 WIB
Ini Statistik Administrasi Pajak Berbasis Teknologi di Asia Pasifik

Berdasarkan data hasil survei Asian Development Bank pada 2018, mayoritas negara-negara kawasan Asia dan Pasifik telah menggunakan sistem teknologi informasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Adapun ketersediaan pelayanan dan upaya pengawasan kepatuhan berbasis elektronik di antaranya adalah website otoritas pajak yang informatif, alat dan kalkulator, akses terhadap akun wajib pajak (WP), e-filing, bukti pembayaran elektronik, akses terhadap data WP dari pihak ketiga, serta surat elektronik.


Dari 34 negara di Kawasan Asia dan Pasifik yang disurvei, 97% sudah menggunakan website sebagai sarana menyampaikan informasi terhadap WP. Di sisi lain, hanya sekitar 44% negara-negara tersebut yang otoritasnya dapat mengakses data WP dari pihak ketiga. Kemudian, hanya sekitar 47% yang menggunakan bukti pembayaran elektronik.

Apabila dilihat per kawasan, negara di Kawasan Asia Timur memiliki intensitas teknologi informasi yang lebih tinggi dalam administrasi pajaknya. Adapun Indonesia termasuk negara yang telah menerapkan seluruh pelayanan administrasi pajak berbasis elektronik tersebut.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 19 Mei 2024 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP: Wajib Pajak Non-Efektif Harus Ikut Padankan NIK dengan NPWP

Kamis, 16 Mei 2024 | 17:07 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pembetulan SPT PPh 21 Tak Ubah Pajak Terutang, Status Pembetulan Nihil

BERITA PILIHAN
Minggu, 19 Mei 2024 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP: Wajib Pajak Non-Efektif Harus Ikut Padankan NIK dengan NPWP

Sabtu, 18 Mei 2024 | 15:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

WP Penerima Tax Holiday IKN Juga Berhak Dapat Pembebasan PPh Potput

Sabtu, 18 Mei 2024 | 14:45 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Barang dari Luar Negeri Sampainya Lama, Pasti Kena Red Line Bea Cukai?

Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:30 WIB PER-6/PJ/2011

Berapa Batas Nilai Zakat yang Bisa Dijadikan Pengurang Pajak?

Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Membuat NIK dan NPWP Tak Bisa Dipadankan

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pungut PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau? Pakai Dokumen CK-1

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:00 WIB BPJS KESEHATAN

Pemerintah Pastikan Belum akan Ubah Besaran Iuran BPJS Kesehatan