Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ini Penjelasan DJP Soal Penerimaan Pajak yang Lesu

A+
A-
2
A+
A-
2
Ini Penjelasan DJP Soal Penerimaan Pajak yang Lesu

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal.

JAKARTA, DDTCNews – Sekitar 85% penerimaan pajak berasal dari komponen penerimaan rutin atau voluntary compliance. Kondisi ini dinilai membuat penerimaan sangat dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi.

Hal ini diungkapkan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal saat menjelaskan mengenai lesunya penerimaan hingga akhir Oktober 2019 yang lalu. Apalagi, hingga tutup tahun kemarin, Kemenkeu memaparkan penerimaan seluruh regional tidak mencapai target.

Dia menjelaskan jika dilihat secara umum, penerimaan pajak terdiri atas dua komponen. Pertama, dari penerimaan rutin atau voluntary compliance. Kedua, dari effort DJP atau enforced compliance. Keduanya akan menentukan performa indikator yang menjadi tanggung jawab otoritas pajak.

Baca Juga: Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

“Nah, kalau dari sisi voluntary, komposisinya sangat dominan di dalam penerimaan kita, mungkin 85%. Faktor yang paling dominan di sini adalah kondisi makro ekonomi. Tidak bisa dipungkiri lah, memang itu salah satu yang sangat signifikan berpengaruh,” kata Yon dalam wawancara khusus dengan InsideTax (majalan perpajakan bagian dari DDTCNews) pada akhir tahun lalu.

Dengan adanya permintaan yang melemah, harga jual (terutama komoditas) yang fluktuatif, dan volume perdagangan menurun, efek yang langsung terasa berada di sisi impor. Alhasil, penerimaan PPh impor dan PPN impor yang berkontribusi sekitar 18% ikut tertekan.

Yon mengatakan jika terjadi sesuatu dalam perdagangan internasional, aka nada gangguan yang cukup besar terhadap penerimaan. Hal ini mengingat sebagian bahan impor ini digunakan untuk bahan baku ekspor.

Baca Juga: 21 Proses Bisnis DJP Bakal Terintegrasi, Ini Penjelasan Dirjen Pajak

Which is itu sebenarnya bahan baku dan barang modal yang cepat atau lambat tentu dia akan menggerus ekspor,” imbuhnya.

Tertekannya impor juga akan berpengaruh pada penyerahan dalam negeri karena sebagian besar bahan baku diperoleh importir untuk memproduksi barang dalam negeri. Dengan demikian, transmisinya akan mengganggu penerimaan pajak dalam negeri.

Selain itu, lanjut Yon, pada saat yang bersamaan, struktur penerimaan pajak saat masih sangat bergantung kepada wajib pajak besar. Dia mengatakan Kanwil Wajib Pajak Besar, Kanwil Khusus, dan KPP Madya itu sudah berkontribusi hampir 72% dari total penerimaan.

Baca Juga: Cerita Sri Mulyani Soal Core Tax System: Idenya Sudah Sejak 2008

“Jadi, mereka inilah yang terkena dampak utama. Untuk saat ini, mengapa penerimaan kita sangat rendah, yang pasti pengaruh kondisi perekonomian global, regional, dan domestik yang memang tidak bagus,” katanya.

Kendati demikian, dia mengakui performa penerimaan pajak yang tidak maksimal juga dipengaruhi kapasitas administrasi perpajakan yang belum optimal. Oleh karena itu, sambung Yon, DJP tengah melalukan reformasi perpajakan. Hal ini akan berpengaruh dari sisi enforced compliance.

Bahasan mengenai penerimaan pajak dan wawancara lengkap dengan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal ada dalam majalah InsideTax edisi ke-41. Download majalah InsideTax di sini. (kaw)

Baca Juga: Cara Meminta Nomor Seri Faktur Pajak ke DJP

Topik : penerimaan pajak, APBN 2019, kinerja fiskal, shortfall, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 17 September 2021 | 11:30 WIB
PROVINSI BALI

Aturan Disusun, Pemda Siapkan Jenis Retribusi Baru

Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Amankan Penerimaan Pajak, DJP Awasi Sektor Usaha Ini

Kamis, 16 September 2021 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ekonomi Mulai Pulih, DJP Yakin Pertumbuhan Penerimaan Capai Target

Kamis, 16 September 2021 | 12:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Pakai Cara Ini, DJP Bisa Tahu Daftar Belanja WNI di Luar Negeri

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax