Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Ini Dampak CbCR India-AS Terhadap Kepatuhan Perusahaan

0
0

Ilustrasi. (foto: hindustantimes)

MUMBAI, DDTCNews – Beban kepatuhan perusahaan akan berkurang usai pemerintah India menandatangani perjanjian antarpemerintah (intergovernmental agreement/IGA) untuk menerapkan pelaporan per negara (CbCR) dengan Amerika Serikat (AS) yang berlaku mulai 1 Januari 2016.

Kepala Perpajakan Internasional Cyril Amarchand Mangaldas mengatakan ini adalah langkah besar ke arah penyelesaian beberapa masalah yang diidentifikasi oleh BEPS. Di bawah Rencana Aksi BEPS 13, CbCR oleh perusahaan multinasional telah ditentukan.

“Dengan penandatanganan IGA ini dan efektif mulai 1 Januari 2016, anak perusahaan MNEs berbasis AS akan memanfaatkan pengecualian untuk mengajukan CbCR dan master file di India berdasarkan UU PPh. Mereka hanya perlu mengajukan local file,” paparnya, seperti dikutip pada Selasa (23/4/2019).

Baca Juga: FEB Unair Gelar Konferensi Internasional Bahas Ekonomi & Lingkungan

Sebelum penandatanganan ini, AS bukan merupakan penandatangan perjanjian otoritas kompeten bilateral untuk pertukaran informasi otomatis. Sesuai UU PPh, anak perusahaan dari perusahaan multinasional berbasis AS akan diharuskan untuk mengajukan CbCR dengan otoritas pajak India.

“Dengan demikian beban kepatuhan perusahaan tersebut akan berkurang secara signifikan. Langkah ini merupakan langkah yang signifikan untuk mencapai tujuan Rencana Aksi BEPS 13,” katanya, seperti dilansir financialexpress.

Dalam CbCR, perusahaan multinasional akan memberikan sejumlah informasi terkait anak perusahaan atau cabang, pendapatan, laba sebelum pajak, pajak yang dibayarkan, total karyawan, modal, aset berwujud dan lain-lain dalam bentuk master file kepada administrasi pajak yurisdiksi induk setiap tahunnya.

Baca Juga: Satu Dekade Ditangguhkan, Pajak Transaksi Valas Diberlakukan Lagi

Hal itu mencakup informasi yang berkaitan dengan semua anak perusahaan di yurisdiksi yang berbeda, informasi global tingkat tinggi mengenai operasi bisnis global, dan kebijakan transfer pricing yang akan tersedia untuk semua administrasi pajak yurisdiksi terkait.

Dokumentasi penetapan transfer pricing transaksional yang lebih rinci diperlukan untuk diberikan dalam local file di masing-masing negara. Menurutnya, ada sejumlah besar data yang tersedia dalam master file dari masing-masing perusahaan multinasional dengan otoritas pajak di yurisdiksi asal.

Jika data tersebut dipertukarkan dengan otoritas pajak lokal anak perusahaan dari perusahaan multinasional, ini memungkinkan otoritas pajak anak perusahaan untuk mengurangi risiko transfer pricing dan mengurangi penghindaran pajak di wilayah hukum setempat.

Baca Juga: Ekonomi Indonesia Diproyeksi Hanya Mampu Tumbuh 5,2% Tahun Ini

“Dengan penandatanganan IGA ini dan efektif mulai 1 Januari 2016, anak perusahaan MNEs berbasis AS akan memanfaatkan pengecualian untuk mengajukan CbCR dan master file di India berdasarkan UU PPh. Mereka hanya perlu mengajukan local file,” paparnya, seperti dikutip pada Selasa (23/4/2019).

Baca Juga: FEB Unair Gelar Konferensi Internasional Bahas Ekonomi & Lingkungan

Sebelum penandatanganan ini, AS bukan merupakan penandatangan perjanjian otoritas kompeten bilateral untuk pertukaran informasi otomatis. Sesuai UU PPh, anak perusahaan dari perusahaan multinasional berbasis AS akan diharuskan untuk mengajukan CbCR dengan otoritas pajak India.

“Dengan demikian beban kepatuhan perusahaan tersebut akan berkurang secara signifikan. Langkah ini merupakan langkah yang signifikan untuk mencapai tujuan Rencana Aksi BEPS 13,” katanya, seperti dilansir financialexpress.

Dalam CbCR, perusahaan multinasional akan memberikan sejumlah informasi terkait anak perusahaan atau cabang, pendapatan, laba sebelum pajak, pajak yang dibayarkan, total karyawan, modal, aset berwujud dan lain-lain dalam bentuk master file kepada administrasi pajak yurisdiksi induk setiap tahunnya.

Baca Juga: Satu Dekade Ditangguhkan, Pajak Transaksi Valas Diberlakukan Lagi

Hal itu mencakup informasi yang berkaitan dengan semua anak perusahaan di yurisdiksi yang berbeda, informasi global tingkat tinggi mengenai operasi bisnis global, dan kebijakan transfer pricing yang akan tersedia untuk semua administrasi pajak yurisdiksi terkait.

Dokumentasi penetapan transfer pricing transaksional yang lebih rinci diperlukan untuk diberikan dalam local file di masing-masing negara. Menurutnya, ada sejumlah besar data yang tersedia dalam master file dari masing-masing perusahaan multinasional dengan otoritas pajak di yurisdiksi asal.

Jika data tersebut dipertukarkan dengan otoritas pajak lokal anak perusahaan dari perusahaan multinasional, ini memungkinkan otoritas pajak anak perusahaan untuk mengurangi risiko transfer pricing dan mengurangi penghindaran pajak di wilayah hukum setempat.

Baca Juga: Ekonomi Indonesia Diproyeksi Hanya Mampu Tumbuh 5,2% Tahun Ini
Topik : India, AS, transfer pricing, CbCR
artikel terkait
Selasa, 23 April 2019 | 11:16 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 31 Agustus 2017 | 08:54 WIB
ZIMBABWE
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
berita pilihan
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Sabtu, 13 Agustus 2016 | 17:02 WIB
THAILAND
Kamis, 29 September 2016 | 12:01 WIB
INDIA
Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:19 WIB
KROASIA
Senin, 29 Oktober 2018 | 11:40 WIB
AUSTRALIA BARAT
Selasa, 08 Agustus 2017 | 14:15 WIB
JEPANG
Kamis, 13 Oktober 2016 | 14:13 WIB
SWISS
Jum'at, 19 Januari 2018 | 15:09 WIB
SWISS