Review
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Ini Dampak CbCR India-AS Terhadap Kepatuhan Perusahaan

A+
A-
0
A+
A-
0
Ini Dampak CbCR India-AS Terhadap Kepatuhan Perusahaan

Ilustrasi. (foto: hindustantimes)

MUMBAI, DDTCNews – Beban kepatuhan perusahaan akan berkurang usai pemerintah India menandatangani perjanjian antarpemerintah (intergovernmental agreement/IGA) untuk menerapkan pelaporan per negara (CbCR) dengan Amerika Serikat (AS) yang berlaku mulai 1 Januari 2016.

Kepala Perpajakan Internasional Cyril Amarchand Mangaldas mengatakan ini adalah langkah besar ke arah penyelesaian beberapa masalah yang diidentifikasi oleh BEPS. Di bawah Rencana Aksi BEPS 13, CbCR oleh perusahaan multinasional telah ditentukan.

“Dengan penandatanganan IGA ini dan efektif mulai 1 Januari 2016, anak perusahaan MNEs berbasis AS akan memanfaatkan pengecualian untuk mengajukan CbCR dan master file di India berdasarkan UU PPh. Mereka hanya perlu mengajukan local file,” paparnya, seperti dikutip pada Selasa (23/4/2019).

Baca Juga: Silaturahmi Virtual, Sri Mulyani Sempat Tanya Target Penerimaan Pajak

Sebelum penandatanganan ini, AS bukan merupakan penandatangan perjanjian otoritas kompeten bilateral untuk pertukaran informasi otomatis. Sesuai UU PPh, anak perusahaan dari perusahaan multinasional berbasis AS akan diharuskan untuk mengajukan CbCR dengan otoritas pajak India.

“Dengan demikian beban kepatuhan perusahaan tersebut akan berkurang secara signifikan. Langkah ini merupakan langkah yang signifikan untuk mencapai tujuan Rencana Aksi BEPS 13,” katanya, seperti dilansir financialexpress.

Dalam CbCR, perusahaan multinasional akan memberikan sejumlah informasi terkait anak perusahaan atau cabang, pendapatan, laba sebelum pajak, pajak yang dibayarkan, total karyawan, modal, aset berwujud dan lain-lain dalam bentuk master file kepada administrasi pajak yurisdiksi induk setiap tahunnya.

Baca Juga: Insentif Pajak Dinilai Belum Cukup, Ini Masukan Pelaku Konstruksi

Hal itu mencakup informasi yang berkaitan dengan semua anak perusahaan di yurisdiksi yang berbeda, informasi global tingkat tinggi mengenai operasi bisnis global, dan kebijakan transfer pricing yang akan tersedia untuk semua administrasi pajak yurisdiksi terkait.

Dokumentasi penetapan transfer pricing transaksional yang lebih rinci diperlukan untuk diberikan dalam local file di masing-masing negara. Menurutnya, ada sejumlah besar data yang tersedia dalam master file dari masing-masing perusahaan multinasional dengan otoritas pajak di yurisdiksi asal.

Jika data tersebut dipertukarkan dengan otoritas pajak lokal anak perusahaan dari perusahaan multinasional, ini memungkinkan otoritas pajak anak perusahaan untuk mengurangi risiko transfer pricing dan mengurangi penghindaran pajak di wilayah hukum setempat.

Baca Juga: Apakah Joint Operation Wajib Dikukuhkan sebagai PKP?  
Topik : India, AS, transfer pricing, CbCR
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 22 Mei 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 22 Mei 2020 | 13:58 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Jum'at, 22 Mei 2020 | 11:19 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
berita pilihan
Senin, 25 Mei 2020 | 14:33 WIB
PENGADILAN PAJAK (12)
Senin, 25 Mei 2020 | 13:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 25 Mei 2020 | 13:12 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 25 Mei 2020 | 12:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 11:38 WIB
PELAYANAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 11:00 WIB
TIPS PAJAK UMKM
Senin, 25 Mei 2020 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK