MALAYSIA

Industri Bir Berhenti, Negara Kehilangan Rp8,2 Triliun

Redaksi DDTCNews | Rabu, 15 April 2020 | 17:18 WIB
Industri Bir Berhenti, Negara Kehilangan Rp8,2 Triliun

Ilustrasi.

KUALA LUMPUR, DDTCNews—Negara ini akan kehilangan penerimaan pajak dari industri bir sekitar RM189 juta per bulan atau RM2,27 miliar per tahun setara dengan Rp684 miliar per bulan atau Rp8,2 trilun per tahun jika operasi pabrik bir terus ditangguhkan akibat kebijakan lockdown.

Konfederasi Brewers Bhd Malaysia (CMBB) memperkirakan dengan penghentian pabrik yang memicu kurangnya pasokan produk alkohol yang sah, akan muncul alkohol ilegal dengan potensi penerimaan pajak yang hilang sekitar RM1 miliar per tahun.

“Kami berkomitmen membantu membangun Malaysia yang lebih baik. Selain jumlah signifikan dalam pajak setiap tahun, kami menghasilkan lapangan kerja dan berkontribusi membangun industri yang menggerakkan pariwisata,” demikian pernyataan tertulis CMBB, Selasa (14/4/2020).

Baca Juga:
Kurs Pajak Terkini: Rupiah Berlanjut Melemah, Dolar AS Makin Perkasa

Pada 23 Maret, pabrik bir Carsberg Malaysia Bhd mengatakan sejalan dengan kebijakan lockdown untuk mengatasi wabah virus Corona, operasi perusahaan ditutup sementara dan pengaturan yang diperlukan bagi karyawannya untuk bekerja dari rumah sudah ada.

Pada 6 April, Heineken Malaysia Bhd telah menerima persetujuan pemerintah untuk memungkinkan jumlah minimum pekerja berada di pabrik untuk memastikan keselamatan dan integritas pembuatan bir, sementara sisanya bekerja dari rumah selama periode yang ditentukan.

Sejak dimulainya lockdown pada 18 Maret, kedua pabrik telah diizinkan memiliki minimal staf untuk menjaga keamanan dan integritas pabriknya. Kedua pabrik meminta pihak berwenang mengizinkan tenaga kerja minimal tidak lebih dari 10% untuk pengemasan dan logistik.

Baca Juga:
Rencana Pengenaan PPnBM di Malaysia Ditangguhkan Sementara

Namun, tak lama setelah itu, Menteri Wilayah Federal Tan Sri Annuar Musa mengatakan pemerintah telah mencabut izin yang diberikan kepada pabrik untuk beroperasi selama periode lockdown. “[Izin] telah dibatalkan, karena tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah,” kata Annuar.

Pada 10 April lalu, Pemerintah Malaysia kembali memperpanjang lockdown hingga 28 April. Ini adalah perpanjangan kedua setelah kali pertama Malaysia menetapkan lockdown mulai 18 Maret-31 Maret, lalu diperpanjang sampai 14 April.

Heineken mengatakan perusahaan akan terus melibatkan pemerintah dalam masalah ini sambil memastikan kebijakan tersebut akan mengurangi dampak terhadap bisnisnya. “Kami tetap berkomitmen untuk menjadi mitra dalam pembangunan bangsa, ” kata CMBB seperti dilansir theedgemarkets.com.

Heineken dan Carlsberg mempekerjakan lebih dari 61.000 orang secara langsung dan tidak langsung dengan gaji tahunan lebih dari RM752 juta, dengan total mitra dagang 35.000, termasuk supermarket, toko serba ada, kedai kopi, restoran, pub dan hotel. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 17 April 2024 | 10:41 WIB KURS PAJAK 17 APRIL 2024 - 23 APRIL 2024

Kurs Pajak Terkini: Rupiah Berlanjut Melemah, Dolar AS Makin Perkasa

Selasa, 09 April 2024 | 10:00 WIB MALAYSIA

Rencana Pengenaan PPnBM di Malaysia Ditangguhkan Sementara

Rabu, 03 April 2024 | 09:11 WIB KURS PAJAK 03 APRIL 2024 - 16 APRIL 2024

Rupiah Berlanjut Melemah Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara Mitra

BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini

Sabtu, 20 April 2024 | 09:00 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Ada Hadiah Umrah untuk WP Patuh, Jenis Pajaknya akan Diperluas

Sabtu, 20 April 2024 | 08:47 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT yang Berstatus Rugi Bisa Berujung Pemeriksaan oleh Kantor Pajak

Sabtu, 20 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2025, Insentif Ini Disiapkan untuk Investor

Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online