PEREKONOMIAN INDONESIA

Soal Defisit Transaksi Berjalan, Ini Kata Jokowi

Redaksi DDTCNews | Selasa, 03 Desember 2019 | 16:02 WIB
Soal Defisit Transaksi Berjalan, Ini Kata Jokowi

Presiden Joko Widodo menjawab wartawan di Istana, Jakarta, Senin (2/12/2019). (foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo sempat menyatakan permasalahan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) bisa diselesaikan dalam 3—4 tahun. Lantas apa yang akan dilakukan?

Saat berbincang dengan awak media di Istana pada Senin (2/12/2019), Jokowi mengatakan masalah Indonesia yang terjadi selama bertahun-tahun adalah CAD dan defisit neraca perdagangan. Data terakhir, CAD Indonesia pada kuartal III/2019 tercatat sebesar 2,7% terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Problem kita memang bertahun-tahun masalah current account defisit, masalah defisit perdagangan yang enggak bisa selesai-selesai,” katanya, seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (3/12/2019).

Baca Juga:
Politisasi Bansos saat Pemilu Tak Terbukti, Jokowi Ingatkan Persatuan

Menurutnya, masalah itu selalu muncul karena impor minyak dan gas sangat besar. Padahal, sambungnya, Indonesia memiliki sumur-sumur minyak yang produksinya masih bisa ditingkatkan. Jika terus bergantung pada impor minyak dan gas, permasalahan CAD tidak akan rampung.

Selain itu pemicu CAD, menurut Jokowi, juga berkaitan dengan substitusi impor. Dia mempertanyakan masih terus dilakukannya impor atas barang yang bisa diproduksi di Tanah Air. Dalam konteks ini, dia memberi contoh terkait pembangunan kilang harus konsisten dilakukan.

Pembangunan kilang itu akan berdampak pada produk turunan berupa petrochemical. Produk turunan ini bisa digunakan untuk berbagai jenis sektor. Hal inilah, lanjut Jokowi, yang seharusnya digarap sejak lama.

Baca Juga:
Imbas Konflik Iran-Israel, Bagaimana Cadangan BBM Indonesia?

“Masak kita masih impor petrokimia padahal kesempatan untuk membikin itu terbuka lebar dan tidak dikerjakan? Ini ada apa? Kita mau selesaikan ini. Ini gede banget, kalau bisa menyelesaikan refinery, impor-impor petrokimianya akan langsung anjlok turun,” jelasnya.

Selain itu, Jokowi juga menyebut terkait program B20, B30, B50, dan seterusnya. Jokowi mengatakan jika semua pihak konsisten memakai sawit di dalam negeri, akan ada dampak positif yang dihasilkan. Pertama, harga kelapa sawit (CPO) akan naik. Kedud, impor akan turun karena ada barang substitusinya, yaitu B20, B30, B50.

“Kenapa ini enggak bisa dikerjakan bertahun-tahun? Ya karena masih banyak yang senang impor minyak. Gampang, menyelesaikan masalah dengan impor paling mudah, untungnya juga gede, bisa dibagi-bagi ke mana-mana. Ya kita blak-blakan saja, memang kejadiannya seperti itu. Sehingga kalau tadi bisa diselesaikan, current account deficit kita akan turun,” jelas Jokowi. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 17 Mei 2024 | 09:45 WIB DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE WEBINAR

Trik Adaptasi Mental bagi Praktisi Pajak di Situasi VUCA

Kamis, 09 Mei 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN MONETER

Stabilisasi Nilai Tukar, Cadangan Devisa Turun 4,2 Miliar Dolar AS

Selasa, 07 Mei 2024 | 17:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan Negara Lain

Senin, 06 Mei 2024 | 12:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jokowi Ingatkan Pemda dan Kementerian Hati-Hati Kelola Anggaran

BERITA PILIHAN
Sabtu, 18 Mei 2024 | 15:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

WP Penerima Tax Holiday IKN Juga Berhak Dapat Pembebasan PPh Potput

Sabtu, 18 Mei 2024 | 14:45 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Barang dari Luar Negeri Sampainya Lama, Pasti Kena Red Line Bea Cukai?

Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:30 WIB PER-6/PJ/2011

Berapa Batas Nilai Zakat yang Bisa Dijadikan Pengurang Pajak?

Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Membuat NIK dan NPWP Tak Bisa Dipadankan

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pungut PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau? Pakai Dokumen CK-1

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:00 WIB BPJS KESEHATAN

Pemerintah Pastikan Belum akan Ubah Besaran Iuran BPJS Kesehatan

Sabtu, 18 Mei 2024 | 09:35 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Siap-Siap, Coretax System Bisa Rekam Data Transaksi Wajib Pajak