IRLANDIA

Irlandia Bakal Hapus PPN Atas e-Book dan Audiobook Tahun Depan

Dian Kurniati | Rabu, 11 Oktober 2023 | 16:00 WIB
Irlandia Bakal Hapus PPN Atas e-Book dan Audiobook Tahun Depan

Ilustrasi.

DUBLIN, DDTCNews - Pemerintah Irlandia berencana menghapuskan PPN atas produk e-book dan audiobook melalui APBN 2024.

Menteri Keuangan Michael McGrath mengatakan penghapusan PPN atas e-book dan audiobook ini sejalan dengan aspirasi masyarakat. Menurutnya, kebijakan itu juga akan membuat perlakuan pajak yang sama antara buku konvensional dan elektronik.

"Masalah yang sering disampaikan kepada saya adalah perlakuan PPN terhadap buku audio dan e-book. E-book saat ini dikenakan tarif PPN sebesar 9%, tidak seperti buku cetak yang dikenakan tarif 0%. Audiobook juga belum termasuk barang yang kena tarif 0%," katanya, dikutip pada Rabu (11/10/2023).

Baca Juga:
Jasa Perjalanan Haji dan Umroh Dikenakan PPN? Cek Panduannya di Sini

McGrath mengatakan penghapusan tarif PPN e-book dan audiobook akan berlaku mulai 1 Januari 2024. Menurutnya, kebijakan tersebut akan menjadi insentif yang penting bagi masyarakat Irlandia.

Tidak hanya penghapus PPN atas e-book dan audiobook, pemerintah juga bakal memperpanjang keringanan pajak untuk kendaraan listrik berbasis baterai selama 2 tahun lagi atau hingga akhir 2025. Insentif ini berlaku untuk kendaraan listrik bertenaga baterai dengan harga sampai €50.000 atau sekitar Rp832,3 juta.

Pada awal tahun ini, pemerintah telah mengurangi jumlah hibah yang tersedia untuk sebagian besar mobil listrik, dari €5.000 menjadi €3.500.

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Reli Penguatan Atas Dolar AS

Di sisi lain, pemerintah juga menambah keringanan pajak capital gain bagi investor. Kebijakan ini dinilai akan memberikan keuntungan bagi investor apabila memiliki investasi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat hingga 2 kali lipat nilai investasi mereka.

McGrath pun mengumumkan pemerintah akan meningkatkan Skema Investasi Insentif Ketenagakerjaan (Employment Incentive Investment Scheme/EIIS) dengan menstandardisasi periode investasi menjadi 4 tahun untuk semua investasi, serta menggandakan jumlah keringanan yang dapat diklaim oleh investor menjadi €500,000.

Kebijakan pemerintah tersebut disambut baik oleh kalangan pelaku usaha. Pemberian insentif akan menarik lebih banyak investasi masuk ke Irlandia sehingga negara tersebut tidak terlalu tergantung dengan investor raksasa seperti Google.

"Kebijakan ini sangat menggembirakan karena akan menyelaraskan kebijakan investasi di Irlandia dengan negara lain yang juga berfokus pada teknologi seperti AS dan Inggris," kata CEO perusahaan pengiriman drone Manna Bobby Healy dilansir independent.ie. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 29 Mei 2024 | 09:07 WIB KURS PAJAK 29 MEI 2024 - 04 JUNI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Reli Penguatan Atas Dolar AS

Selasa, 28 Mei 2024 | 19:03 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bikin Daya Beli Turun, PPP Minta Pemerintah Tunda PPN 12 Persen

BERITA PILIHAN
Rabu, 29 Mei 2024 | 09:07 WIB KURS PAJAK 29 MEI 2024 - 04 JUNI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Reli Penguatan Atas Dolar AS

Rabu, 29 Mei 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

DJP Ingin Forensik Digital Pajak Dilakukan di Penjuru Indonesia

Selasa, 28 Mei 2024 | 21:00 WIB ADMINISTRASI KEPABEANAN

Ingat, Hanya 5 Pihak yang Bisa Pakai Jaminan Tertulis untuk Kepabeanan

Selasa, 28 Mei 2024 | 19:54 WIB HUT KE-17 DDTC

122 Mahasiswa UNS Lulus Administrasi Seleksi Akbar Internship DDTC

Selasa, 28 Mei 2024 | 19:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Selepas Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Langsung Temui Prabowo

Selasa, 28 Mei 2024 | 19:03 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bikin Daya Beli Turun, PPP Minta Pemerintah Tunda PPN 12 Persen

Selasa, 28 Mei 2024 | 18:35 WIB KEANGGOTAAN OECD

Bertemu Sekjen OECD Lagi, Jokowi Bahas Progres Keanggotaan Indonesia