EFEK COVID-19

Bappenas: Kerugian dari Jam Kerja yang Hilang Akibat Corona Rp362 T

Dian Kurniati | Senin, 22 Juni 2020 | 14:05 WIB
Bappenas: Kerugian dari Jam Kerja yang Hilang Akibat Corona Rp362 T

Sejumlah pegawai PT Kahatex berjalan keluar kawasan pabrik di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (17/6/2020). Data dari Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, per 27 Mei 2020 sebanyak 3.066.567 pekerja dikenai pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan akibat pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/aww.

JAKARTA, DDTCNews—Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menghitung nilai potensi kerugian dari jam kerja yang hilang akibat pandemi virus Corona (Covid-19) mencapai Rp362 triliun.

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan kerugian itu dihitung berdasarkan jam kerja dari sektor-sektor utama yang menurun signifikan, terutama manufaktur, pariwisata, hingga investasi. Penghitungan itu dilakukan dalam kurun 30 Maret hingga 6 Juni 2020.

"Pandemi ini mengakibatkan dari tanggal 30 Maret sampai 6 Juni ada kehilangan jam kerja yang luar biasa," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (22/6/2020).

Baca Juga:
Ada Pajak Minimum Global, DJP Bersiap Evaluasi Ketentuan Insentif

Akibat jam kerja yang hilang, Suharso mencontohkan utilitas produksi usaha manufaktur turun hingga 30% dalam waktu 10 pekan. Penurunan utilitas itu juga langsung berimbas pada besarnya pekerja yang dirumahkan.

Dampak Corona juga dirasakan oleh semua lapisan pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, pelaku UMKM kehilangan banyak konsumen sehingga penghasilannya ikut menurun drastis.

Dengan catatan tersebut, lanjut Suharso, fokus pemerintah tahun depan adalah memulihkan ekonomi nasional. Fokus pemulihan itu diarahkan pada sektor manufaktur, pariwisata, dan investasi dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Baca Juga:
Jika Aktivitas Ekonomi Berubah, DJP Jalankan Dinamisasi PPh Pasal 25

Meski demikian, ia mengklaim upaya untuk memulihkan ekonomi akan dimulai pada kuartal III/2020 demi menjaga agar ekonomi tahun ini tetap tumbuh positif. "Kita enggak akan biarkan kontraksi ini terjadi sepanjang tahun," ujar Suharso.

Di luar isu ekonomi, ada pula upaya mereformasi sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan ketahanan bencana nasional pada 2021 untuk mencegah tekanan berat akibat pandemi penyakit terulang di masa datang. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 28 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

8 Jenis Pajak Daerah yang Diatur Pemkab Bogor beserta Tarif Barunya

Selasa, 28 Mei 2024 | 10:37 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gaji ke-13 ASN Dipastikan Cair Juni 2024, Anggarannya Rp50,8 Triliun

Selasa, 28 Mei 2024 | 10:30 WIB SEJARAH PAJAK DUNIA

Menurut Sejarah, Pajak Ternyata Punya Kaitan Erat dengan Pemberontakan

Selasa, 28 Mei 2024 | 10:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN dan PPnBM Kontraksi 8,95%, Sri Mulyani Ungkap Alasannya

Selasa, 28 Mei 2024 | 09:41 WIB KINERJA FISKAL

Pemerintah Tahan Penerbitan SBN, Realisasi Utang Masih Minim

Selasa, 28 Mei 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

DJP Awasi Pembayaran Pajak Masa dan Uji Kepatuhan Tahun Sebelumnya

Selasa, 28 Mei 2024 | 08:00 WIB PELAYANAN PUBLIK

Dirjen Pajak Sebut 27 K/L dan 542 Pemda Sudah Terapkan KSWP

Senin, 27 Mei 2024 | 20:46 WIB LEMBAGA PERADILAN

Begini Kata Kemenkeu Soal Pokja Penyatuan Atap Pengadilan Pajak ke MA