Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Iklan Rokok Dilarang, PAD Berkurang

0
0

PAMEKASAN, DDTCNews – Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016 Kabupaten Pamekasan dari sektor pajak reklame diperkirakan menurun tajam. Hal ini ditengarai oleh larangan pemasangan iklan rokok pada papan reklame di sepanjang jalan protokol.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Pamekasan Agus Mulyadi mengatakan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 yang mulai berlaku 1 Januari 2016 memberi dampak besar terhadap pendapatan dari pajak reklame kabupaten ini.

“Sangat berpengaruh sekali, pengurangan PAD juga sangat tajam. Potensi pajak ratusan juta tidak bisa kami manfaatkan. Sebagian besar papan reklame yang tersebar di sejumlah jalan protokol biasanya diisi iklan rokok,” terang Agus.

Baca Juga: Ribuan Reklame Tak Bayar Pajak Ditertibkan

Menurut Agus potensi pengurangan pajak reklame berkisar antara Rp300 juta hingga Rp400 juta pada tahun ini. Ini artinya penerimaan pajak reklame akan merosot sebesar 50% dari total penerimaan pajak reklame di tahun sebelumnya yang mencapai Rp700 juta.

Agus juga menuturkan bahwa banyak papan reklame yang kosong lantaran tak banyak produk selain rokok berminat untuk memasang iklan di papan reklame. Hal ini jelas menjadi lubang besar bagi PAD Kabupaten Pamekasan.

Seperti dilansir melalui korankabar.com, hasil pajak reklame hingga pertengahan tahun ini berada di kisaran Rp40 juta. Meskipun baru tengah tahun, jumlah ini tetap terhitung sangat kecil dibandingkan penerimaan pajak reklame di tahun sebelumnya yang mencapai Rp700 juta.

Baca Juga: KPK Klaim Pemprov DKI Lesu Kejar Pajak

Dispenda Kabupaten Pamekasan tidak lagi aktif mengejar pajak reklame, karena iklan rokok sudah tidak boleh dan iklan produk selain rokok pun masih sepi. Meski demikian, Dispenda tetap dapat menerima pajak reklame atas iklan rokok yang berasal dari selain jalan protokol. (Gfa)

“Sangat berpengaruh sekali, pengurangan PAD juga sangat tajam. Potensi pajak ratusan juta tidak bisa kami manfaatkan. Sebagian besar papan reklame yang tersebar di sejumlah jalan protokol biasanya diisi iklan rokok,” terang Agus.

Baca Juga: Ribuan Reklame Tak Bayar Pajak Ditertibkan

Menurut Agus potensi pengurangan pajak reklame berkisar antara Rp300 juta hingga Rp400 juta pada tahun ini. Ini artinya penerimaan pajak reklame akan merosot sebesar 50% dari total penerimaan pajak reklame di tahun sebelumnya yang mencapai Rp700 juta.

Agus juga menuturkan bahwa banyak papan reklame yang kosong lantaran tak banyak produk selain rokok berminat untuk memasang iklan di papan reklame. Hal ini jelas menjadi lubang besar bagi PAD Kabupaten Pamekasan.

Seperti dilansir melalui korankabar.com, hasil pajak reklame hingga pertengahan tahun ini berada di kisaran Rp40 juta. Meskipun baru tengah tahun, jumlah ini tetap terhitung sangat kecil dibandingkan penerimaan pajak reklame di tahun sebelumnya yang mencapai Rp700 juta.

Baca Juga: KPK Klaim Pemprov DKI Lesu Kejar Pajak

Dispenda Kabupaten Pamekasan tidak lagi aktif mengejar pajak reklame, karena iklan rokok sudah tidak boleh dan iklan produk selain rokok pun masih sepi. Meski demikian, Dispenda tetap dapat menerima pajak reklame atas iklan rokok yang berasal dari selain jalan protokol. (Gfa)

Topik : berita daerah, pajak reklame, kabupaten pamekasan
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Kamis, 11 Oktober 2018 | 14:20 WIB
KOTA SOLO
Senin, 22 Oktober 2018 | 12:01 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
Senin, 30 Juli 2018 | 16:22 WIB
KABUPATEN CILACAP
Senin, 25 September 2017 | 11:15 WIB
KABUPATEN BERAU
berita pilihan
Senin, 27 Agustus 2018 | 09:57 WIB
KABUPATEN BUTON
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:40 WIB
KABUPATEN WAY KANAN
Selasa, 22 November 2016 | 20:02 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Jum'at, 16 September 2016 | 08:30 WIB
KABUPATEN KEP. SERIBU
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI