Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Petugas melakukan pemusnahan barang bukti minuman keras ilegal hasil penindakan barang milik negara dengan menggunakan alat berat di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, Kepulauan Riau, Rabu (5/10/2022). ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/nz
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mencatat telah melaksanakan 19.096 penindakan terhadap barang kena cukai (BKC) ilegal.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan penindakan terhadap BKC ilegal dilakukan untuk memberikan keadilan bagi produsen legal. Dalam praktiknya, DJBC mengadakan operasi penindakan tersebut secara mandiri atau bekerja sama dengan kementerian/lembaga (K/L) dan instansi lainnya.
"DJBC melaksanakan strategi pengawasan lainnya seperti operasi penindakan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum atau K/L lain," katanya, dikutip pada Senin (24/10/2022).
Nirwala mengatakan operasi penindakan BKC ilegal menjadi bagian dari komitmen DJBC menjalankan tugas community protector dan revenue collector, yakni menekan peredaran BKC ilegal sekaligus mengamankan penerimaan negara. Menurutnya, peredaran BKC ilegal dapat menimbulkan dampak negatif bagi berkembangnya industri nasional lantaran terjadi ketidakadilan dan ketidakseimbangan persaingan usaha di pasar.
Dia menjelaskan penindakan terhadap BKC ilegal didominasi oleh produk hasil tembakau ilegal, yakni mencapai 92,9%. Sementara itu, 7% penindakan terkait dengan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal, dan 0,1% terkait kasus etil alkohol ilegal.
Nirwala menyebut operasi gempur rokok ilegal dilakukan dengan 2 pendekatan, yakni soft approach dan hard approach. Soft approach merupakan pendekatan yang dilakukan dengan upaya preventif berupa pembinaan, sosialisasi, dan evaluasi.
Sementara pada hard approach, dilakukan dengan upaya represif berupa penindakan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Kedua pendekatan tersebut harus dilakukan secara berbarengan karena rokok mempunyai karakteristik yang peredarannya membutuhkan pengawasan, serta konsumsinya memerlukan pengendalian.
Dia memaparkan pengendalian BKC ilegal, juga melibatkan instansi lain, terutama aparat penegak hukum. Menurutnya, DJBC juga melakukan kerja sama pertukaran data melalui nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama.
"Kami juga melakukan optimalisasi pemanfaatan DBH-CHT untuk pengawasan barang kena cukai ilegal ini," ujarnya. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
