Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Hadapi Era Disrupsi, Aspek Administrasi Ini Perlu Diperhatikan DJP

2
2

Researcher DDTC Fiscal Research Dea Yustisia saat memberikan paparan. 

BANDUNG, DDTCNews—Perkembangan teknologi informasi menciptakan tantangan dalam banyak dimensi kehidupan. Era penuh disrupsi ini juga ikut memengaruhi aspek perpajakan baik dari sisi kebijakan dan administrasi.

Topik tersebut dibedah Researcher DDTC Fiscal Research Dea Yustisia bersama Dosen Universitas Padjadjaran Memed Sueb saat menjadi narasumber dalam seminar yang bartajuk ‘Revolusi Sistem Administrasi Perpajakan di Era Disrupsi’.

“Menjadi penting untuk melanjutkan transformasi dan terus berubah secara signifikan dengan mengikuti tren teknologi digital dan model bisnis terkini,” kata Dea di Ruang Serba Guna Universitas Sangga Buana, Kamis (2/5/2019).

Baca Juga: BPK Surati Presiden Jokowi Soal Badan Otonom Pajak, Ini Kata DPR

Aspek adaptif dan transformasi menjadi elemen penting dalam sistem administrasi pajak di era digital. Hal tersebut akan menggiring kepada sistem administrasi yang ideal. Adapun konsep ideal yang merujuk OECD antara lain terhubung secara global, handal dalam teknologi dan penggunaan data, memiliki SDM yang berkualitas, serta bersifat kolaboratif.

Menurutnya, tantangan pesatnya perkembangan teknologi sudah dipahami betul oleh Ditjen Pajak (DJP). Berbagai pelayanan yang berbasis elektronik seperti e-Filinge-Form, dan e-Faktur misalnya, sudah bisa dinikmati oleh wajib pajak.

Namun, hal tersebut tidak cukup. Lanskap era digital berubah dengan cepat yang pada gilirannya menciptakan banyak model bisnis baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Contoh nyata dari disrupsi tersebut adalah perusahaan semacam Alibaba dan Uber yang tidak memerlukan properti fisik dalam menjalankan bisnis di seluruh dunia.

Baca Juga: Bertambah, Ini Yurisdiksi yang Bertukar Data Keuangan dengan Indonesia

Oleh karena itu, respons kebijakan dan administrasi menjadi penting. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah menjaga terjaminnya hak wajib pajak tetap terpenuhi di tengah derasnya arus disrupsi digital.

“Tantangan ke depan untuk DJP adalah bagaimana menyiapkan infrastruktur IT yang dapat mendukung semua aspek dalam administrasi perpajakan. Format data yang sederhana dan mudah diakses masih menjadi tantangan terutama dalam pelayanan kepada wajib pajak,” paparnya.

Dengan demikian, tidak ada formula lain selain penyesuaian berkelanjutan dalam menghadapi tantangan parpajakan di era digital. Perubahan dan perbaikan paradigma otoritas ini akan menentukan posisi kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang.

Baca Juga: DJP: Insentif PPN Pesawat Udara Tak Gerus Penerimaan

“Transformasi kebijakan pajak dalam sistem administrasi andal yang dapat mengatasi ketidaksesuaian data dan menyususn strategi manajemen data. Hal tersebut idealnya dimulai dengan edukasi dan riset dalam merumuskan kebijakan pajak, sehingga dapat menciptakan sistem administrasi pajak yang mampu menjawab tantangan disrupsi digital,” imbuhnya.

Sekadar informasi, acara ini dibuka langsung oleh Ketua Program Studi Akuntansi D3 Universitas Sangga Buana Yuli Nawangsasi. Selain itu, ada pula Presiden Direktur PT Inovindo Digital Media Novi Setia Nurviat yang hadir sebagai pembicara. (kaw)

Baca Juga: Ini 3 Tantangan yang Dihadapi Ditjen Pajak di Era Ekonomi Global

“Menjadi penting untuk melanjutkan transformasi dan terus berubah secara signifikan dengan mengikuti tren teknologi digital dan model bisnis terkini,” kata Dea di Ruang Serba Guna Universitas Sangga Buana, Kamis (2/5/2019).

Baca Juga: BPK Surati Presiden Jokowi Soal Badan Otonom Pajak, Ini Kata DPR

Aspek adaptif dan transformasi menjadi elemen penting dalam sistem administrasi pajak di era digital. Hal tersebut akan menggiring kepada sistem administrasi yang ideal. Adapun konsep ideal yang merujuk OECD antara lain terhubung secara global, handal dalam teknologi dan penggunaan data, memiliki SDM yang berkualitas, serta bersifat kolaboratif.

Menurutnya, tantangan pesatnya perkembangan teknologi sudah dipahami betul oleh Ditjen Pajak (DJP). Berbagai pelayanan yang berbasis elektronik seperti e-Filinge-Form, dan e-Faktur misalnya, sudah bisa dinikmati oleh wajib pajak.

Namun, hal tersebut tidak cukup. Lanskap era digital berubah dengan cepat yang pada gilirannya menciptakan banyak model bisnis baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Contoh nyata dari disrupsi tersebut adalah perusahaan semacam Alibaba dan Uber yang tidak memerlukan properti fisik dalam menjalankan bisnis di seluruh dunia.

Baca Juga: Bertambah, Ini Yurisdiksi yang Bertukar Data Keuangan dengan Indonesia

Oleh karena itu, respons kebijakan dan administrasi menjadi penting. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah menjaga terjaminnya hak wajib pajak tetap terpenuhi di tengah derasnya arus disrupsi digital.

“Tantangan ke depan untuk DJP adalah bagaimana menyiapkan infrastruktur IT yang dapat mendukung semua aspek dalam administrasi perpajakan. Format data yang sederhana dan mudah diakses masih menjadi tantangan terutama dalam pelayanan kepada wajib pajak,” paparnya.

Dengan demikian, tidak ada formula lain selain penyesuaian berkelanjutan dalam menghadapi tantangan parpajakan di era digital. Perubahan dan perbaikan paradigma otoritas ini akan menentukan posisi kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang.

Baca Juga: DJP: Insentif PPN Pesawat Udara Tak Gerus Penerimaan

“Transformasi kebijakan pajak dalam sistem administrasi andal yang dapat mengatasi ketidaksesuaian data dan menyususn strategi manajemen data. Hal tersebut idealnya dimulai dengan edukasi dan riset dalam merumuskan kebijakan pajak, sehingga dapat menciptakan sistem administrasi pajak yang mampu menjawab tantangan disrupsi digital,” imbuhnya.

Sekadar informasi, acara ini dibuka langsung oleh Ketua Program Studi Akuntansi D3 Universitas Sangga Buana Yuli Nawangsasi. Selain itu, ada pula Presiden Direktur PT Inovindo Digital Media Novi Setia Nurviat yang hadir sebagai pembicara. (kaw)

Baca Juga: Ini 3 Tantangan yang Dihadapi Ditjen Pajak di Era Ekonomi Global
Topik : teknologi digital, digitalisasi, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Rabu, 24 Juli 2019 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 23 Juli 2019 | 18:20 WIB
KELEMBAGAAN PAJAK
Selasa, 23 Juli 2019 | 14:50 WIB
AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION
Selasa, 23 Juli 2019 | 14:15 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 23 Juli 2019 | 11:16 WIB
PP 45/2019
Selasa, 23 Juli 2019 | 10:47 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 23 Juli 2019 | 10:13 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN
Selasa, 23 Juli 2019 | 09:30 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN
Selasa, 23 Juli 2019 | 08:23 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 22 Juli 2019 | 18:19 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN