Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Hadapi Era Disrupsi, Aspek Administrasi Ini Perlu Diperhatikan DJP

A+
A-
2
A+
A-
2

Researcher DDTC Fiscal Research Dea Yustisia saat memberikan paparan. 

BANDUNG, DDTCNews—Perkembangan teknologi informasi menciptakan tantangan dalam banyak dimensi kehidupan. Era penuh disrupsi ini juga ikut memengaruhi aspek perpajakan baik dari sisi kebijakan dan administrasi.

Topik tersebut dibedah Researcher DDTC Fiscal Research Dea Yustisia bersama Dosen Universitas Padjadjaran Memed Sueb saat menjadi narasumber dalam seminar yang bartajuk ‘Revolusi Sistem Administrasi Perpajakan di Era Disrupsi’.

“Menjadi penting untuk melanjutkan transformasi dan terus berubah secara signifikan dengan mengikuti tren teknologi digital dan model bisnis terkini,” kata Dea di Ruang Serba Guna Universitas Sangga Buana, Kamis (2/5/2019).

Baca Juga: Ini Proyeksi DDTC Fiscal Research Soal Penerimaan Pajak 2020

Aspek adaptif dan transformasi menjadi elemen penting dalam sistem administrasi pajak di era digital. Hal tersebut akan menggiring kepada sistem administrasi yang ideal. Adapun konsep ideal yang merujuk OECD antara lain terhubung secara global, handal dalam teknologi dan penggunaan data, memiliki SDM yang berkualitas, serta bersifat kolaboratif.

Menurutnya, tantangan pesatnya perkembangan teknologi sudah dipahami betul oleh Ditjen Pajak (DJP). Berbagai pelayanan yang berbasis elektronik seperti e-Filing, e-Form, dan e-Faktur misalnya, sudah bisa dinikmati oleh wajib pajak.

Namun, hal tersebut tidak cukup. Lanskap era digital berubah dengan cepat yang pada gilirannya menciptakan banyak model bisnis baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Contoh nyata dari disrupsi tersebut adalah perusahaan semacam Alibaba dan Uber yang tidak memerlukan properti fisik dalam menjalankan bisnis di seluruh dunia.

Baca Juga: Penerimaan 2019 Lesu, Andil Perlambatan Ekonomi Global Cukup Besar

Oleh karena itu, respons kebijakan dan administrasi menjadi penting. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah menjaga terjaminnya hak wajib pajak tetap terpenuhi di tengah derasnya arus disrupsi digital.

“Tantangan ke depan untuk DJP adalah bagaimana menyiapkan infrastruktur IT yang dapat mendukung semua aspek dalam administrasi perpajakan. Format data yang sederhana dan mudah diakses masih menjadi tantangan terutama dalam pelayanan kepada wajib pajak,” paparnya.

Dengan demikian, tidak ada formula lain selain penyesuaian berkelanjutan dalam menghadapi tantangan parpajakan di era digital. Perubahan dan perbaikan paradigma otoritas ini akan menentukan posisi kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang.

Baca Juga: Pemerintah Perlu Terapkan Strategi ‘Relaksasi-Partisipasi’, Apa Itu?

“Transformasi kebijakan pajak dalam sistem administrasi andal yang dapat mengatasi ketidaksesuaian data dan menyususn strategi manajemen data. Hal tersebut idealnya dimulai dengan edukasi dan riset dalam merumuskan kebijakan pajak, sehingga dapat menciptakan sistem administrasi pajak yang mampu menjawab tantangan disrupsi digital,” imbuhnya.

Sekadar informasi, acara ini dibuka langsung oleh Ketua Program Studi Akuntansi D3 Universitas Sangga Buana Yuli Nawangsasi. Selain itu, ada pula Presiden Direktur PT Inovindo Digital Media Novi Setia Nurviat yang hadir sebagai pembicara. (kaw)

Baca Juga: Janjikan Pengawasan & Penegakan Hukum yang Adil, Ini 5 Langkah DJP

“Menjadi penting untuk melanjutkan transformasi dan terus berubah secara signifikan dengan mengikuti tren teknologi digital dan model bisnis terkini,” kata Dea di Ruang Serba Guna Universitas Sangga Buana, Kamis (2/5/2019).

Baca Juga: Ini Proyeksi DDTC Fiscal Research Soal Penerimaan Pajak 2020

Aspek adaptif dan transformasi menjadi elemen penting dalam sistem administrasi pajak di era digital. Hal tersebut akan menggiring kepada sistem administrasi yang ideal. Adapun konsep ideal yang merujuk OECD antara lain terhubung secara global, handal dalam teknologi dan penggunaan data, memiliki SDM yang berkualitas, serta bersifat kolaboratif.

Menurutnya, tantangan pesatnya perkembangan teknologi sudah dipahami betul oleh Ditjen Pajak (DJP). Berbagai pelayanan yang berbasis elektronik seperti e-Filing, e-Form, dan e-Faktur misalnya, sudah bisa dinikmati oleh wajib pajak.

Namun, hal tersebut tidak cukup. Lanskap era digital berubah dengan cepat yang pada gilirannya menciptakan banyak model bisnis baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Contoh nyata dari disrupsi tersebut adalah perusahaan semacam Alibaba dan Uber yang tidak memerlukan properti fisik dalam menjalankan bisnis di seluruh dunia.

Baca Juga: Penerimaan 2019 Lesu, Andil Perlambatan Ekonomi Global Cukup Besar

Oleh karena itu, respons kebijakan dan administrasi menjadi penting. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah menjaga terjaminnya hak wajib pajak tetap terpenuhi di tengah derasnya arus disrupsi digital.

“Tantangan ke depan untuk DJP adalah bagaimana menyiapkan infrastruktur IT yang dapat mendukung semua aspek dalam administrasi perpajakan. Format data yang sederhana dan mudah diakses masih menjadi tantangan terutama dalam pelayanan kepada wajib pajak,” paparnya.

Dengan demikian, tidak ada formula lain selain penyesuaian berkelanjutan dalam menghadapi tantangan parpajakan di era digital. Perubahan dan perbaikan paradigma otoritas ini akan menentukan posisi kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang.

Baca Juga: Pemerintah Perlu Terapkan Strategi ‘Relaksasi-Partisipasi’, Apa Itu?

“Transformasi kebijakan pajak dalam sistem administrasi andal yang dapat mengatasi ketidaksesuaian data dan menyususn strategi manajemen data. Hal tersebut idealnya dimulai dengan edukasi dan riset dalam merumuskan kebijakan pajak, sehingga dapat menciptakan sistem administrasi pajak yang mampu menjawab tantangan disrupsi digital,” imbuhnya.

Sekadar informasi, acara ini dibuka langsung oleh Ketua Program Studi Akuntansi D3 Universitas Sangga Buana Yuli Nawangsasi. Selain itu, ada pula Presiden Direktur PT Inovindo Digital Media Novi Setia Nurviat yang hadir sebagai pembicara. (kaw)

Baca Juga: Janjikan Pengawasan & Penegakan Hukum yang Adil, Ini 5 Langkah DJP
Topik : teknologi digital, digitalisasi, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 November 2017 | 09:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 November 2017 | 09:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 18 Desember 2017 | 09:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 19 Desember 2017 | 09:44 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 10 November 2017 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 20 Desember 2017 | 10:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI