Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Guru di Daerah Terpencil Bakal Diberi Tunjangan Khusus

0
0
Wamenkeu Mardiasmo menjadi salah satu narasumber pada acara Muker Nasional I dan Bimbingan Teknis Nasional PPP di Hotel Mercure, Ancol pada Selasa (4/10). (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyebutkan pemerintah akan memberikan tunjangan khusus kepada guru PNSD yang bekerja di daerah pelosok atau daerah khusus.

Menurut Mardiasmo, dana tersebut akan dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik.

“Guru di Indonesia sebenarnya banyak, tapi penyebarannya kurang merata, serupa dengan dokter, maka tunjangan khusus ini untuk memberi daya dorong pemerataan, mengurangi kesenjangan pendidikan,” katanya, Selasa (4/10).

Baca Juga: Cairkan Tunjangan, PNS Wajib Lampirkan Bukti Lunas PBB

Dia menilai pembangunan di Indonesia saat ini belum merata atau masih berporos pada Jawasentris. Pemerintah sendiri akan mengupayakan pemerataan pembangunan dengan memberikan tambahan DAK yang berupa DAK Afirmasi.

DAK Afirmasi akan disalurkan pada daerah yang memiliki kriteria tertentu seperti, kepulauan, perbatasan dan daerah tertinggal.

“Alokasi DAK Afirmasi dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur serta sarana prasarana di pedesaan, membangun dari pinggiran agar sesuai dengan nawacita,” tambahnya seperti dikutip laman Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Tak Lunas PBB, Tunjangan PNS Ditahan

Mardiasmo berharap DPR dan DPRD bisa mendukung percepatan proses revisi Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Hubungan Pusat dan Daerah.

Dia juga berharap Kepala Daerah dan DPRD bisa mengelola dana transfer daerah untuk mencipatkan kesejahteraan masyarakat. (Amu)

“Guru di Indonesia sebenarnya banyak, tapi penyebarannya kurang merata, serupa dengan dokter, maka tunjangan khusus ini untuk memberi daya dorong pemerataan, mengurangi kesenjangan pendidikan,” katanya, Selasa (4/10).

Baca Juga: Cairkan Tunjangan, PNS Wajib Lampirkan Bukti Lunas PBB

Dia menilai pembangunan di Indonesia saat ini belum merata atau masih berporos pada Jawasentris. Pemerintah sendiri akan mengupayakan pemerataan pembangunan dengan memberikan tambahan DAK yang berupa DAK Afirmasi.

DAK Afirmasi akan disalurkan pada daerah yang memiliki kriteria tertentu seperti, kepulauan, perbatasan dan daerah tertinggal.

“Alokasi DAK Afirmasi dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur serta sarana prasarana di pedesaan, membangun dari pinggiran agar sesuai dengan nawacita,” tambahnya seperti dikutip laman Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Tak Lunas PBB, Tunjangan PNS Ditahan

Mardiasmo berharap DPR dan DPRD bisa mendukung percepatan proses revisi Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Hubungan Pusat dan Daerah.

Dia juga berharap Kepala Daerah dan DPRD bisa mengelola dana transfer daerah untuk mencipatkan kesejahteraan masyarakat. (Amu)

Topik : tunjangan pns, tunjangan khusus, tunjangan guru
artikel terkait
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Kamis, 20 September 2018 | 13:43 WIB
KEUANGAN NEGARA
berita pilihan
Minggu, 24 Maret 2019 | 13:38 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Jum'at, 22 Maret 2019 | 18:00 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Jum'at, 22 Maret 2019 | 16:53 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Jum'at, 22 Maret 2019 | 14:12 WIB
KENDARAAN RAMAH LINGKUNGAN
Jum'at, 22 Maret 2019 | 11:14 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Jum'at, 22 Maret 2019 | 11:00 WIB
PERPAJAKAN
Jum'at, 22 Maret 2019 | 08:22 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 21 Maret 2019 | 20:12 WIB
KENDARAAN RAMAH LINGKUNGAN
Kamis, 21 Maret 2019 | 18:45 WIB
KEBIJAKAN MONETER
Kamis, 21 Maret 2019 | 16:14 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA