Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Rabu, 21 November 2018 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 20 November 2018 | 18:16 WIB
IRLANDIA
Selasa, 20 November 2018 | 18:00 WIB
BELANDA
 
Review
Rabu, 21 November 2018 | 08:12 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 November 2018 | 11:27 WIB
ANALISIS PAJAK INTERNASIONAL
Senin, 19 November 2018 | 07:12 WIB
ANALISIS PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
Senin, 12 November 2018 | 16:42 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (13)
Kamis, 08 November 2018 | 15:49 WIB
KAMUS PAJAK
 
Data & alat
Rabu, 14 November 2018 | 09:28 WIB
KURS PAJAK 14-20 NOVEMBER 2018
Rabu, 07 November 2018 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 7-13 NOVEMBER 2018
Rabu, 31 Oktober 2018 | 09:23 WIB
KURS PAJAK 31 OKTOBER 2018-6 NOVEMBER 2018
 
Komunitas
Kamis, 15 November 2018 | 14:45 WIB
KUNJUNGAN PENDIDIKAN
Rabu, 14 November 2018 | 18:51 WIB
SEMINAR UNIVERSITAS MARANATHA
Senin, 12 November 2018 | 18:10 WIB
BEASISWA
 
Reportase

Guru di Daerah Terpencil Bakal Diberi Tunjangan Khusus

0
Wamenkeu Mardiasmo menjadi salah satu narasumber pada acara Muker Nasional I dan Bimbingan Teknis Nasional PPP di Hotel Mercure, Ancol pada Selasa (4/10). (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyebutkan pemerintah akan memberikan tunjangan khusus kepada guru PNSD yang bekerja di daerah pelosok atau daerah khusus.

Menurut Mardiasmo, dana tersebut akan dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik.

“Guru di Indonesia sebenarnya banyak, tapi penyebarannya kurang merata, serupa dengan dokter, maka tunjangan khusus ini untuk memberi daya dorong pemerataan, mengurangi kesenjangan pendidikan,” katanya, Selasa (4/10).

Baca Juga: Cairkan Tunjangan, PNS Wajib Lampirkan Bukti Lunas PBB

Dia menilai pembangunan di Indonesia saat ini belum merata atau masih berporos pada Jawasentris. Pemerintah sendiri akan mengupayakan pemerataan pembangunan dengan memberikan tambahan DAK yang berupa DAK Afirmasi.

DAK Afirmasi akan disalurkan pada daerah yang memiliki kriteria tertentu seperti, kepulauan, perbatasan dan daerah tertinggal.

“Alokasi DAK Afirmasi dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur serta sarana prasarana di pedesaan, membangun dari pinggiran agar sesuai dengan nawacita,” tambahnya seperti dikutip laman Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Tak Lunas PBB, Tunjangan PNS Ditahan

Mardiasmo berharap DPR dan DPRD bisa mendukung percepatan proses revisi Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Hubungan Pusat dan Daerah.

Dia juga berharap Kepala Daerah dan DPRD bisa mengelola dana transfer daerah untuk mencipatkan kesejahteraan masyarakat. (Amu)

“Guru di Indonesia sebenarnya banyak, tapi penyebarannya kurang merata, serupa dengan dokter, maka tunjangan khusus ini untuk memberi daya dorong pemerataan, mengurangi kesenjangan pendidikan,” katanya, Selasa (4/10).

Baca Juga: Cairkan Tunjangan, PNS Wajib Lampirkan Bukti Lunas PBB

Dia menilai pembangunan di Indonesia saat ini belum merata atau masih berporos pada Jawasentris. Pemerintah sendiri akan mengupayakan pemerataan pembangunan dengan memberikan tambahan DAK yang berupa DAK Afirmasi.

DAK Afirmasi akan disalurkan pada daerah yang memiliki kriteria tertentu seperti, kepulauan, perbatasan dan daerah tertinggal.

“Alokasi DAK Afirmasi dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur serta sarana prasarana di pedesaan, membangun dari pinggiran agar sesuai dengan nawacita,” tambahnya seperti dikutip laman Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Tak Lunas PBB, Tunjangan PNS Ditahan

Mardiasmo berharap DPR dan DPRD bisa mendukung percepatan proses revisi Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Hubungan Pusat dan Daerah.

Dia juga berharap Kepala Daerah dan DPRD bisa mengelola dana transfer daerah untuk mencipatkan kesejahteraan masyarakat. (Amu)

Topik : tunjangan pns, tunjangan khusus, tunjangan guru
artikel terkait
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK
Jum'at, 04 November 2016 | 17:30 WIB
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
0