Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Guru di Daerah Terpencil Bakal Diberi Tunjangan Khusus

0
0
Wamenkeu Mardiasmo menjadi salah satu narasumber pada acara Muker Nasional I dan Bimbingan Teknis Nasional PPP di Hotel Mercure, Ancol pada Selasa (4/10). (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyebutkan pemerintah akan memberikan tunjangan khusus kepada guru PNSD yang bekerja di daerah pelosok atau daerah khusus.

Menurut Mardiasmo, dana tersebut akan dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik.

“Guru di Indonesia sebenarnya banyak, tapi penyebarannya kurang merata, serupa dengan dokter, maka tunjangan khusus ini untuk memberi daya dorong pemerataan, mengurangi kesenjangan pendidikan,” katanya, Selasa (4/10).

Baca Juga: Cairkan Tunjangan, PNS Wajib Lampirkan Bukti Lunas PBB

Dia menilai pembangunan di Indonesia saat ini belum merata atau masih berporos pada Jawasentris. Pemerintah sendiri akan mengupayakan pemerataan pembangunan dengan memberikan tambahan DAK yang berupa DAK Afirmasi.

DAK Afirmasi akan disalurkan pada daerah yang memiliki kriteria tertentu seperti, kepulauan, perbatasan dan daerah tertinggal.

“Alokasi DAK Afirmasi dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur serta sarana prasarana di pedesaan, membangun dari pinggiran agar sesuai dengan nawacita,” tambahnya seperti dikutip laman Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Tak Lunas PBB, Tunjangan PNS Ditahan

Mardiasmo berharap DPR dan DPRD bisa mendukung percepatan proses revisi Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Hubungan Pusat dan Daerah.

Dia juga berharap Kepala Daerah dan DPRD bisa mengelola dana transfer daerah untuk mencipatkan kesejahteraan masyarakat. (Amu)

“Guru di Indonesia sebenarnya banyak, tapi penyebarannya kurang merata, serupa dengan dokter, maka tunjangan khusus ini untuk memberi daya dorong pemerataan, mengurangi kesenjangan pendidikan,” katanya, Selasa (4/10).

Baca Juga: Cairkan Tunjangan, PNS Wajib Lampirkan Bukti Lunas PBB

Dia menilai pembangunan di Indonesia saat ini belum merata atau masih berporos pada Jawasentris. Pemerintah sendiri akan mengupayakan pemerataan pembangunan dengan memberikan tambahan DAK yang berupa DAK Afirmasi.

DAK Afirmasi akan disalurkan pada daerah yang memiliki kriteria tertentu seperti, kepulauan, perbatasan dan daerah tertinggal.

“Alokasi DAK Afirmasi dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur serta sarana prasarana di pedesaan, membangun dari pinggiran agar sesuai dengan nawacita,” tambahnya seperti dikutip laman Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Tak Lunas PBB, Tunjangan PNS Ditahan

Mardiasmo berharap DPR dan DPRD bisa mendukung percepatan proses revisi Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Hubungan Pusat dan Daerah.

Dia juga berharap Kepala Daerah dan DPRD bisa mengelola dana transfer daerah untuk mencipatkan kesejahteraan masyarakat. (Amu)

Topik : tunjangan pns, tunjangan khusus, tunjangan guru
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 02 Oktober 2019 | 19:10 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 02 Oktober 2019 | 19:10 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK