PROVINSI DKI JAKARTA

Gubernur Anies Usulkan Tarif Pajak Parkir DKI Naik Jadi 30%

Redaksi DDTCNews | Selasa, 15 Mei 2018 | 13:24 WIB
Gubernur Anies Usulkan Tarif Pajak Parkir DKI Naik Jadi 30%

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk meningkatkan tarif pajak parkir dengan usulan menjadi 30% dari sebelumnya yang sebesar 20%. Kabarnya, upaya peningkatan tarif pajak itu sebagai bentuk mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan rencana peningkatan tarif pajak parkir tersebut dalam rangka mengurangi pengguna kendaraan pribadi, seiring mengalihkan kepada penggunaan kendaraan umum.

“Kenaikan tarif pajak parkir dari 20% menjadi 30% sudah sesuai dengan UU PDRD (Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28/2009), maka tidak bisa menaikkan tarif itu lebih tinggi dari UU tersebut,” ujarnya dalam rapat dengan DPRD DKI Jakarta, Senin (14/5).

Baca Juga:
Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Lebih lanjut dia menjelaskan menurunnya jumlah penggunaan kendaraan pribadi juga akan menurunkan jumlah kendaraan parkir, sehingga tarif pajak harus dinaikkan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak parkir.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Edi Sumantri mengatakan pengelola parkir tidak bisa menaikkan biaya parkir yang dibebankan kepada pemilik kendaraan. Pasalnya, tarif parkir diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub).

“Pengusaha tidak bisa sembarangan menaikkan tarif layanan parkir, ada Pergubnya di Dishub (Dinas Perhubungan). Mulai dari tarif per jam, tarif batas atas maupun bawah, seluruhnya sudah diatur dalam Pergub,” tegas Edi di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Baca Juga:
Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Ini Rentetan Temuan DJPK Kemenkeu

Edi kembali menjelaskan peningkatan tarif pajak parkir sejalan dengan meningkatnya target pendapatan daerah. Untuk tahun ini, Pemprov DKI Jakarta mendapat target penerimaan pajak parkir sebesar Rp685 miliar, lebih tinggi dibanding target tahun lalu yan berkisar Rp600 miliar.

Dia pun menilai implementasi peningkatan tarif pajak parkir harus dilakukan penyesuaian mengenai biaya layanan parkirnya, seperti halnya pada Pergub yang mengatur biaya parkir akan direvisi setelah Perda tentang pajak parkir disahkan.

“Biaya parkir naik atau tidak, itu ditentukan dalam Pergub. Penyesuaian Pergub akan menyusul seusai Perda Pajak Parkir rampung,” tutur Edi. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 15:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Ini Rentetan Temuan DJPK Kemenkeu

Rabu, 24 April 2024 | 14:00 WIB KOTA TANGERANG SELATAN

Penuhi Amanat UU HKPD, Pemkot Tangsel Atur Ulang Tarif Pajak Daerah

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024