Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Giliran Wilayah Ini yang Wajibkan Calon Presiden Ungkap SPT

A+
A-
1
A+
A-
1

Ilustrasi Portland, Oregon. (foto: Dissolve)

SALEM, DDTCNews – Gubernur Oregon Kate Brown mendukung regulasi yang mewajibkan kandidat Presiden Amerika Serikat (AS) untuk merilis laporan pajak (SPT).

Brown ingin mengikuti tindakan di California yang baru-baru ini mengesahkan undang-undang yang berisi kewajiban seorang kandidat Presiden AS merilis lima SPT terbarunya. Publikasi SPT ini dijadikan syarat agar kandidat presiden muncul di surat suara utama pada 2020.

“Kita harus meminta pertanggungjawaban pejabat yang terpilih. Saya pikir ini hanyalah salah satu cara untuk melakukannya,” ujar Brown, seperti dikutip pada Selasa (13/8/2019).

Baca Juga: Download Inside Tax Edisi Outlook 'Antara Relaksasi & Mobilisasi'

Awal tahun ini, undang-undang yang mewajibkan calon presiden dan wakil presiden untuk mengungkapkan SPT pajak diperkenalkan pada Senat Oregon. Langkah itu masih dalam pembahasan komite karena ditunda oleh Legislatif Demokrat.

Legislatif dijadwalkan akan berkumpul kembali pada Januari 2020. Sementara itu, pemilihan utama presiden di Oregon dijadwalkan pada Mei 2020. Selain California dan Oregon, New York juga memberlakukan undang-undang serupa yang memungkinkan komite pajak untuk meminta SPT dari pejabat negara.

Langkah California, Oregon, maupun NewYork ini dilatarbelakangi oleh penolakan Trump untuk merilis SPT-nya. Penolakan itu menjadikan Trump sebagai presiden pertama yang tidak secara sukarela mengumumkan SPT-nya.

Baca Juga: Dinobatkan Jadi Asian of The Year 2019, Ini Kata Jokowi

Internal Revenue Service (IRS) mengatakan tidak ada yang menghalangi orang untuk membuat informasi pajak pribadinya menjadi publik. Namun, tindakan New York dan California itu telah mendapat gugatan dari Trump, Republican National Committee (RNC) dan sekelompok pendukung Trump.

“Alih-alih mencoba untuk mengalahkan Presiden Trump di pemilihan suara, Demokrat justru menggunakan taktik yang tidak konstitusional, tidak demokratis, dan hanya putus asa,” kata Steve Guest, juru bicara RNC, seperti dilansir thehill.com. (MG-nor/kaw)

Baca Juga: Soal Defisit Transaksi Berjalan, Ini Kata Jokowi

“Kita harus meminta pertanggungjawaban pejabat yang terpilih. Saya pikir ini hanyalah salah satu cara untuk melakukannya,” ujar Brown, seperti dikutip pada Selasa (13/8/2019).

Baca Juga: Download Inside Tax Edisi Outlook 'Antara Relaksasi & Mobilisasi'

Awal tahun ini, undang-undang yang mewajibkan calon presiden dan wakil presiden untuk mengungkapkan SPT pajak diperkenalkan pada Senat Oregon. Langkah itu masih dalam pembahasan komite karena ditunda oleh Legislatif Demokrat.

Legislatif dijadwalkan akan berkumpul kembali pada Januari 2020. Sementara itu, pemilihan utama presiden di Oregon dijadwalkan pada Mei 2020. Selain California dan Oregon, New York juga memberlakukan undang-undang serupa yang memungkinkan komite pajak untuk meminta SPT dari pejabat negara.

Langkah California, Oregon, maupun NewYork ini dilatarbelakangi oleh penolakan Trump untuk merilis SPT-nya. Penolakan itu menjadikan Trump sebagai presiden pertama yang tidak secara sukarela mengumumkan SPT-nya.

Baca Juga: Dinobatkan Jadi Asian of The Year 2019, Ini Kata Jokowi

Internal Revenue Service (IRS) mengatakan tidak ada yang menghalangi orang untuk membuat informasi pajak pribadinya menjadi publik. Namun, tindakan New York dan California itu telah mendapat gugatan dari Trump, Republican National Committee (RNC) dan sekelompok pendukung Trump.

“Alih-alih mencoba untuk mengalahkan Presiden Trump di pemilihan suara, Demokrat justru menggunakan taktik yang tidak konstitusional, tidak demokratis, dan hanya putus asa,” kata Steve Guest, juru bicara RNC, seperti dilansir thehill.com. (MG-nor/kaw)

Baca Juga: Soal Defisit Transaksi Berjalan, Ini Kata Jokowi
Topik : presiden, Amerika Serikat, California, Oregon, Donald Trump, SPT
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 10 Desember 2019 | 11:22 WIB
SPANYOL
Jum'at, 06 Desember 2019 | 15:50 WIB
ITALIA
berita pilihan
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:50 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Selasa, 12 November 2019 | 15:38 WIB
LAPORAN PER NEGARA
Senin, 11 November 2019 | 10:42 WIB
EKONOMI DIGITAL
Kamis, 06 Juli 2017 | 08:11 WIB
ETHIOPIA
Kamis, 18 Mei 2017 | 17:02 WIB
SPANYOL
Jum'at, 05 Agustus 2016 | 07:32 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 22 Maret 2017 | 15:36 WIB
INDIA
Kamis, 03 November 2016 | 07:07 WIB
KENYA