Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Giliran Wilayah Ini yang Wajibkan Calon Presiden Ungkap SPT

1
1

Ilustrasi Portland, Oregon. (foto: Dissolve)

SALEM, DDTCNews – Gubernur Oregon Kate Brown mendukung regulasi yang mewajibkan kandidat Presiden Amerika Serikat (AS) untuk merilis laporan pajak (SPT).

Brown ingin mengikuti tindakan di California yang baru-baru ini mengesahkan undang-undang yang berisi kewajiban seorang kandidat Presiden AS merilis lima SPT terbarunya. Publikasi SPT ini dijadikan syarat agar kandidat presiden muncul di surat suara utama pada 2020.

“Kita harus meminta pertanggungjawaban pejabat yang terpilih. Saya pikir ini hanyalah salah satu cara untuk melakukannya,” ujar Brown, seperti dikutip pada Selasa (13/8/2019).

Baca Juga: Pemerintah Enggan Kurangi Kredit Pajak Minyak

Awal tahun ini, undang-undang yang mewajibkan calon presiden dan wakil presiden untuk mengungkapkan SPT pajak diperkenalkan pada Senat Oregon. Langkah itu masih dalam pembahasan komite karena ditunda oleh Legislatif Demokrat.

Legislatif dijadwalkan akan berkumpul kembali pada Januari 2020. Sementara itu, pemilihan utama presiden di Oregon dijadwalkan pada Mei 2020. Selain California dan Oregon, New York juga memberlakukan undang-undang serupa yang memungkinkan komite pajak untuk meminta SPT dari pejabat negara.

Langkah California, Oregon, maupun NewYork ini dilatarbelakangi oleh penolakan Trump untuk merilis SPT-nya. Penolakan itu menjadikan Trump sebagai presiden pertama yang tidak secara sukarela mengumumkan SPT-nya.

Baca Juga: Parlemen Usul Pengenaan Pajak atas Dana Pensiun

Internal Revenue Service (IRS) mengatakan tidak ada yang menghalangi orang untuk membuat informasi pajak pribadinya menjadi publik. Namun, tindakan New York dan California itu telah mendapat gugatan dari Trump, Republican National Committee (RNC) dan sekelompok pendukung Trump.

“Alih-alih mencoba untuk mengalahkan Presiden Trump di pemilihan suara, Demokrat justru menggunakan taktik yang tidak konstitusional, tidak demokratis, dan hanya putus asa,” kata Steve Guest, juru bicara RNC, seperti dilansir thehill.com. (MG-nor/kaw)

Baca Juga: Pemerintah Tepis Isu Pemangkasan Tarif Pajak Penghasilan Karyawan

“Kita harus meminta pertanggungjawaban pejabat yang terpilih. Saya pikir ini hanyalah salah satu cara untuk melakukannya,” ujar Brown, seperti dikutip pada Selasa (13/8/2019).

Baca Juga: Pemerintah Enggan Kurangi Kredit Pajak Minyak

Awal tahun ini, undang-undang yang mewajibkan calon presiden dan wakil presiden untuk mengungkapkan SPT pajak diperkenalkan pada Senat Oregon. Langkah itu masih dalam pembahasan komite karena ditunda oleh Legislatif Demokrat.

Legislatif dijadwalkan akan berkumpul kembali pada Januari 2020. Sementara itu, pemilihan utama presiden di Oregon dijadwalkan pada Mei 2020. Selain California dan Oregon, New York juga memberlakukan undang-undang serupa yang memungkinkan komite pajak untuk meminta SPT dari pejabat negara.

Langkah California, Oregon, maupun NewYork ini dilatarbelakangi oleh penolakan Trump untuk merilis SPT-nya. Penolakan itu menjadikan Trump sebagai presiden pertama yang tidak secara sukarela mengumumkan SPT-nya.

Baca Juga: Parlemen Usul Pengenaan Pajak atas Dana Pensiun

Internal Revenue Service (IRS) mengatakan tidak ada yang menghalangi orang untuk membuat informasi pajak pribadinya menjadi publik. Namun, tindakan New York dan California itu telah mendapat gugatan dari Trump, Republican National Committee (RNC) dan sekelompok pendukung Trump.

“Alih-alih mencoba untuk mengalahkan Presiden Trump di pemilihan suara, Demokrat justru menggunakan taktik yang tidak konstitusional, tidak demokratis, dan hanya putus asa,” kata Steve Guest, juru bicara RNC, seperti dilansir thehill.com. (MG-nor/kaw)

Baca Juga: Pemerintah Tepis Isu Pemangkasan Tarif Pajak Penghasilan Karyawan
Topik : presiden, Amerika Serikat, California, Oregon, Donald Trump, SPT
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 23 April 2019 | 11:16 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 31 Agustus 2017 | 08:54 WIB
ZIMBABWE
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
berita pilihan
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Sabtu, 13 Agustus 2016 | 17:02 WIB
THAILAND
Kamis, 29 September 2016 | 12:01 WIB
INDIA
Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:19 WIB
KROASIA
Senin, 29 Oktober 2018 | 11:40 WIB
AUSTRALIA BARAT
Selasa, 25 Juni 2019 | 14:28 WIB
FILIPINA
Selasa, 08 Agustus 2017 | 14:15 WIB
JEPANG
Kamis, 13 Oktober 2016 | 14:13 WIB
SWISS