KOTA PALEMBANG

Genjot PAD, Pemkot Tawarkan Pengurangan Denda dan Pokok Piutang PBB

Dian Kurniati | Jumat, 24 Mei 2024 | 10:00 WIB
Genjot PAD, Pemkot Tawarkan Pengurangan Denda dan Pokok Piutang PBB

Ilustrasi.

PALEMBANG, DDTCNews - Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan menawarkan insentif berupa pengurangan denda dan pokok piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada wajib pajak.

Kepala Bapenda Kota Palembang M. Raimon Lauri mengatakan pengurangan denda dan pokok PBB ini menjadi bentuk insentif dari pemkot kepada wajib pajak yang memiliki piutang PBB. Kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Kami terus melakukan inovasi dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang memiliki piutang pokok dan denda," katanya, dikutip pada Jumat (24/5/2024).

Baca Juga:
Pemkab Cirebon Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 9 Tarif PBB

Raimon mengatakan pengurangan denda dan pokok piutang PBB diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan. Pertama, wajib pajak menyampaikan surat permohonan pengurangan denda dan pokok piutang PBB dengan dilampiri fotokopi SPT PBB dan fotokopi KTP.

Proses pengajuan pengurangan denda dan pokok piutang PBB memerlukan waktu 7 hari kerja. Proses pengajuan insentif ini tidak dikenakan biaya.

Apabila permohonan disetujui, kepala Bapenda akan menerbitkan surat keputusan sebagai dasar pembayaran PBB yang sudah dilakukan pengurangan pokok dan denda tahun terutang.

Baca Juga:
Berlaku Mulai 1 Juli 2024, Pemprov Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan

Sementara itu, Kabid Pengelolaan Piutang Pajak Daerah Bapenda Betha Yudha menyebut pemberian pengurangan denda dan pokok piutang PBB dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 5/2020. Beleid itu menyatakan wajib pajak dapat diberikan penghapusan denda dan pengurangan pokok PBB sebesar 75% untuk tahun pajak 2002-2008.

Kemudian, penghapusan dan pengurangan pokok PBB sebesar 50% dapat diberikan untuk tahun pajak 2009-2011. Setelahnya, untuk tahun pajak 2012-2017, hanya diberikan pengurangan denda sebesar 50%, tetapi pokok piutang tetap.

"[Pada piutang PBB] tahun 2018-2023, pokok tetap, cuma denda dikurang 26%," ujarnya dilansir ampera.co. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIREBON

Pemkab Cirebon Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 9 Tarif PBB

Sabtu, 15 Juni 2024 | 10:00 WIB PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Berlaku Mulai 1 Juli 2024, Pemprov Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan

Jumat, 14 Juni 2024 | 19:00 WIB KABUPATEN SLEMAN

Pemda Ini Majukan Jadwal Jatuh Tempo Pelunasan PBB Jadi Akhir Juni

Jumat, 14 Juni 2024 | 16:00 WIB KABUPATEN BLORA

Pemkab Blora Atur Tarif Opsen Pajak Daerah, Begini Perinciannya

BERITA PILIHAN
Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:49 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:27 WIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jasa Psikolog dan Psikiater Bebas PPN

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIREBON

Pemkab Cirebon Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 9 Tarif PBB

Sabtu, 15 Juni 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jualan di e-Commerce, Tiap Transaksi Perlu Terbitkan Faktur Pajak?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Kemenkeu Minta Pemda Sesuaikan Rancangan APBD 2025 dengan KEM-PPKF

Sabtu, 15 Juni 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Pungutan Pajak di Bawah Kekuasaan Daendels

Sabtu, 15 Juni 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Importir yang Peroleh Layanan Rush Handling Tetap Harus Serahkan PIB