Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Gencarkan Sosialisasi Tax Amnesty

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah diminta bekerja cepat dan menggencarkan sosialisasi program pengampunan pajak (tax amnesty) agar Wajib Pajak (WP) mengerti dengan jelas maksud dan tujuan dari tax amnesty, sehingga tingkat dalam program tersebut dapat optimal.

Anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun mengatakan Kanwil-kanwil Ditjen Pajak (DJP) bisa mengadakan sosialisasi di berbagai daerah, karena sosialisasi merupakan sebuah hal penting yang mengarah pada memperkenalkan bentuk program pengampunan pajak.

“Prosedur dalam pelaksanaan tax amnesty ini tidak rumit, sederhana dan mudah dipahami. Maka dari hal itu seharusnya WP tidak perlu berpikir dua kali untuk melakukan program tax amnesty. Untuk itu, DJP harus segera menggencarkan sosialiasi,” ujarnya kepada DDTCNews, Sabtu (2/7).

Baca Juga: Agar Dana Repatriasi Tidak Kabur, Kemenkeu Bersinergi dengan BI & OJK

Misbakhun juga mengimbau agar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) turunan UU Pengampunan Pajak harus jelas dan masuk akal, agar jalannya program pengampunan pajak ini berlangsung mulus tanpa gangguan suatu apapun.  

Meski demikian, dia memperkirakan, ada hal kecil yang dirasa akan sedikit mengganggu jalannya tax amnesty, yaitu yang berkaitan dengan nilai wajar dalam pelaksanaan PMK. Pasalnya, niilai wajar ini ditentukan oleh WP sendiri, sehingga tidak bisa diambil patokan tertentu.

Karena itu, diperlukan pertimbangan dan perhitungan yang matang dalam menentukan nilai wajar, supaya tidak terjadi timpang dan disyaratkan adil. “Tetapi saya yakin masalah nilai wajar ini tidak akan mengganggu program tax amnesty secara keseluruhan,” katanya.

Baca Juga: Sri Mulyani Susun Strategi Agar Dana Repatriasi Tidak Kabur Lagi

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini menambahkan sosialisasi juga harus ditekankan kepada para pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah. Keberhasilan tax amnesty di kalangan UMKM juga akan menambah basis pajak ke depan. (Bsi)

“Prosedur dalam pelaksanaan tax amnesty ini tidak rumit, sederhana dan mudah dipahami. Maka dari hal itu seharusnya WP tidak perlu berpikir dua kali untuk melakukan program tax amnesty. Untuk itu, DJP harus segera menggencarkan sosialiasi,” ujarnya kepada DDTCNews, Sabtu (2/7).

Baca Juga: Agar Dana Repatriasi Tidak Kabur, Kemenkeu Bersinergi dengan BI & OJK

Misbakhun juga mengimbau agar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) turunan UU Pengampunan Pajak harus jelas dan masuk akal, agar jalannya program pengampunan pajak ini berlangsung mulus tanpa gangguan suatu apapun.  

Meski demikian, dia memperkirakan, ada hal kecil yang dirasa akan sedikit mengganggu jalannya tax amnesty, yaitu yang berkaitan dengan nilai wajar dalam pelaksanaan PMK. Pasalnya, niilai wajar ini ditentukan oleh WP sendiri, sehingga tidak bisa diambil patokan tertentu.

Karena itu, diperlukan pertimbangan dan perhitungan yang matang dalam menentukan nilai wajar, supaya tidak terjadi timpang dan disyaratkan adil. “Tetapi saya yakin masalah nilai wajar ini tidak akan mengganggu program tax amnesty secara keseluruhan,” katanya.

Baca Juga: Sri Mulyani Susun Strategi Agar Dana Repatriasi Tidak Kabur Lagi

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini menambahkan sosialisasi juga harus ditekankan kepada para pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah. Keberhasilan tax amnesty di kalangan UMKM juga akan menambah basis pajak ke depan. (Bsi)

Topik : sosialiasi tax amnesty, pengampunan pajak, UU tax amnesty
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Jum'at, 27 Juli 2018 | 14:59 WIB
UU PNBP