Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

GAAR dan POEM Mulai Berlaku 1 April

0
0
Sekretaris Penerimaan Negara India Hasmukh Adhia.

NEW DELHI, DDTCNews – Mulai 1 April 2017 aturan tentang anti penghindaran pajak atau General Anti-Avoidance Rules (GAAR) dan tempat kedudukan manajemen yang efektif atau Place of Effective Management (POEM) akan mulai berlaku di negeri bollywood ini.

Sekretaris Penerimaan Negara Hasmukh Adhia mengatakan pemerintah telah menunda cukup lama untuk menerapkan aturan GAAR dan POEM ini. Dengan hadirnya aturan ini, India akan menjadi negara ke-17 di dunia yang memiliki aturan hukum untuk tujuan menutup adanya celah-celah pajak.

“Aturan GAAR dan POEM akan segera berlaku. GAAR telah ditunda selama 5 tahun terakhir. Sekarang, kita tidak bisa menundanya lagi,” katanya saat berbicara dalam pembahasan APBN 2016-17 di New Delhi beberapa pekan lalu.

Baca Juga: Aturan Restitusi Pajak Pembelian Rumah Berubah

Secara umum, melalui aturan POEM itu, perusahaan asing yang memiliki manajemen kontrol berlokasi di India diharuskan untuk membayar pajak di India. Sementara, GAAR merupakan ketentuan anti penghindaran pajak untuk mencegah transaksi yang semata-mata dilakukan dengan tujuan penghindaran pajak.

Otoritas pajak India menilai untuk mengatasi semua permasalahan dalam penghindaran pajak, tidak hanya cukup dengan mengadopsi aturan anti-abuse dalam tax treaties saja tapi juga harus diperkuat dengan adanya aturan domestik.

“Terkait dengan POEM, perusahaan dalam negeri tidak perlu merasa khawatir. Sebab, POEM ditujukan untuk perusahaan asing yang memiliki penghasilan pasif dari saham dan investasi yang berada di India,” ungkap Hasmukh.

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

Aturan POEM, seperti dilansir dalam The Indian Express, mengharuskan perusahaan asing di India dan perusahaan domestik yang memiliki anak perusahaan di luar negeri untuk membayar pajak, apabila kontrol manajemen bisnisnya berada di India. Namun, hal ini tidak berlaku jika perusahaan tersebut memiliki peredaran bruto kurang dari Rs50 crore atau sekitar Rp101,8 miliar dalam setahun.

Adhia menambahkan berlakunya aturan GAAR dan POEM dinilai akan membantu pemerintah untuk mengidentifikasi perusahaan asing yang dengan sengaja melakukan penghindaran pajak melalui kontrol manejemen yang berlokasi di India. (Amu)

Baca Juga: Maskapai Keluhkan Tarif Pajak Bahan Bakar

“Aturan GAAR dan POEM akan segera berlaku. GAAR telah ditunda selama 5 tahun terakhir. Sekarang, kita tidak bisa menundanya lagi,” katanya saat berbicara dalam pembahasan APBN 2016-17 di New Delhi beberapa pekan lalu.

Baca Juga: Aturan Restitusi Pajak Pembelian Rumah Berubah

Secara umum, melalui aturan POEM itu, perusahaan asing yang memiliki manajemen kontrol berlokasi di India diharuskan untuk membayar pajak di India. Sementara, GAAR merupakan ketentuan anti penghindaran pajak untuk mencegah transaksi yang semata-mata dilakukan dengan tujuan penghindaran pajak.

Otoritas pajak India menilai untuk mengatasi semua permasalahan dalam penghindaran pajak, tidak hanya cukup dengan mengadopsi aturan anti-abuse dalam tax treaties saja tapi juga harus diperkuat dengan adanya aturan domestik.

“Terkait dengan POEM, perusahaan dalam negeri tidak perlu merasa khawatir. Sebab, POEM ditujukan untuk perusahaan asing yang memiliki penghasilan pasif dari saham dan investasi yang berada di India,” ungkap Hasmukh.

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

Aturan POEM, seperti dilansir dalam The Indian Express, mengharuskan perusahaan asing di India dan perusahaan domestik yang memiliki anak perusahaan di luar negeri untuk membayar pajak, apabila kontrol manajemen bisnisnya berada di India. Namun, hal ini tidak berlaku jika perusahaan tersebut memiliki peredaran bruto kurang dari Rs50 crore atau sekitar Rp101,8 miliar dalam setahun.

Adhia menambahkan berlakunya aturan GAAR dan POEM dinilai akan membantu pemerintah untuk mengidentifikasi perusahaan asing yang dengan sengaja melakukan penghindaran pajak melalui kontrol manejemen yang berlokasi di India. (Amu)

Baca Juga: Maskapai Keluhkan Tarif Pajak Bahan Bakar
Topik : berita pajak internasional, anti penghindaran pajak, gaar, efektif manajamen, india
artikel terkait
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
berita pilihan
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:50 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Kamis, 06 Juli 2017 | 08:11 WIB
ETHIOPIA
Kamis, 18 Mei 2017 | 17:02 WIB
SPANYOL
Jum'at, 05 Agustus 2016 | 07:32 WIB
AUSTRALIA
Kamis, 03 November 2016 | 07:07 WIB
KENYA
Rabu, 28 September 2016 | 17:07 WIB
PAKISTAN
Rabu, 24 Agustus 2016 | 14:11 WIB
FILIPINA
Minggu, 09 Oktober 2016 | 17:30 WIB
FILIPINA