INDIA

GAAR dan POEM Mulai Berlaku 1 April

Redaksi DDTCNews | Rabu, 22 Maret 2017 | 15:36 WIB
GAAR dan POEM Mulai Berlaku 1 April Sekretaris Penerimaan Negara India Hasmukh Adhia.

NEW DELHI, DDTCNews – Mulai 1 April 2017 aturan tentang anti penghindaran pajak atau General Anti-Avoidance Rules (GAAR) dan tempat kedudukan manajemen yang efektif atau Place of Effective Management (POEM) akan mulai berlaku di negeri bollywood ini.

Sekretaris Penerimaan Negara Hasmukh Adhia mengatakan pemerintah telah menunda cukup lama untuk menerapkan aturan GAAR dan POEM ini. Dengan hadirnya aturan ini, India akan menjadi negara ke-17 di dunia yang memiliki aturan hukum untuk tujuan menutup adanya celah-celah pajak.

“Aturan GAAR dan POEM akan segera berlaku. GAAR telah ditunda selama 5 tahun terakhir. Sekarang, kita tidak bisa menundanya lagi,” katanya saat berbicara dalam pembahasan APBN 2016-17 di New Delhi beberapa pekan lalu.

Baca Juga:
India Targetkan Pajak Rp 26,5 Triliun dari Judi Online

Secara umum, melalui aturan POEM itu, perusahaan asing yang memiliki manajemen kontrol berlokasi di India diharuskan untuk membayar pajak di India. Sementara, GAAR merupakan ketentuan anti penghindaran pajak untuk mencegah transaksi yang semata-mata dilakukan dengan tujuan penghindaran pajak.

Otoritas pajak India menilai untuk mengatasi semua permasalahan dalam penghindaran pajak, tidak hanya cukup dengan mengadopsi aturan anti-abuse dalam tax treaties saja tapi juga harus diperkuat dengan adanya aturan domestik.

“Terkait dengan POEM, perusahaan dalam negeri tidak perlu merasa khawatir. Sebab, POEM ditujukan untuk perusahaan asing yang memiliki penghasilan pasif dari saham dan investasi yang berada di India,” ungkap Hasmukh.

Baca Juga:
Susun PMK soal GAAR, Ini Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Pemerintah

Aturan POEM, seperti dilansir dalam The Indian Express, mengharuskan perusahaan asing di India dan perusahaan domestik yang memiliki anak perusahaan di luar negeri untuk membayar pajak, apabila kontrol manajemen bisnisnya berada di India. Namun, hal ini tidak berlaku jika perusahaan tersebut memiliki peredaran bruto kurang dari Rs50 crore atau sekitar Rp101,8 miliar dalam setahun.

Adhia menambahkan berlakunya aturan GAAR dan POEM dinilai akan membantu pemerintah untuk mengidentifikasi perusahaan asing yang dengan sengaja melakukan penghindaran pajak melalui kontrol manejemen yang berlokasi di India. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 06 Februari 2024 | 17:33 WIB PAJAK INTERNASIONAL

India Targetkan Pajak Rp 26,5 Triliun dari Judi Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 19 Maret 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Buka Layanan Pajak Luar Kantor di 1.426 Titik, Cek Jadwalnya

Selasa, 19 Maret 2024 | 09:51 WIB LEBARAN 2024

Menaker Minta Gubernur Ikut Memantau Pencairan THR oleh Perusahaan

Selasa, 19 Maret 2024 | 09:30 WIB LITERATUR PAJAK

Tidak Semua Rumah Bebas PPN! Cek Syarat & Ketentuannya di Sini

Selasa, 19 Maret 2024 | 09:07 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Fitch Pertahankan Credit Rating RI pada BBB dengan Outlook Stabil

Selasa, 19 Maret 2024 | 08:58 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Begini Skema Pajak (PPh Pasal 21) pada Bulan Pegawai Terima THR

Senin, 18 Maret 2024 | 18:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Aktivasi EFIN Tak Harus di KPP Terdaftar, Bisa Cari yang Terdekat

Senin, 18 Maret 2024 | 18:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PKBE dalam Konsolidasi Barang Ekspor?

Senin, 18 Maret 2024 | 17:30 WIB PENGADILAN PAJAK

Percepat Penyelesaian Sengketa Pajak, Data Analytics Dikembangkan

Senin, 18 Maret 2024 | 17:20 WIB LAPORAN KINERJA SETJEN 2023

Transformasi Sekretariat Pengadilan Pajak, Fokus 5 Hal Ini Tahun Lalu

Senin, 18 Maret 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Dapat Hadiah, Bagaimana Cara Melaporkannya di SPT Tahunan?