Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Fasilitas Fiskal atas Impor Vaksin Covid-19 Tembus Rp3,3 T

A+
A-
0
A+
A-
0
Fasilitas Fiskal atas Impor Vaksin Covid-19 Tembus Rp3,3 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam paparan APBN Kita. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas pengadaan vaksin Covid-19. Per 23 Agustus 2021, fasilitas fiskal yang sudah diberikan tembus Rp3,3 triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah memberikan fasilitas tersebut untuk mendukung pengadaan vaksin Covid-19. Menurutnya, fasilitas tersebut diberikan atas berbagai merek vaksin.

"Untuk vaksin bahkan nilai fasilitasnya capai Rp3,3 triliun untuk 201,99 juta vaksin yang sudah diimpor masuk ke Indonesia," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (25/8/2021).

Baca Juga: Dirjen Pajak Evaluasi Pemanfaatan Insentif PPnBM DTP dan PPN Rumah DTP

Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus mendatangkan vaksin Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi kepada masyarakat. Menurut catatannya, vaksin itu terus berdatangan setiap bulan.

Dia menyebut impor tersebut didominasi vaksin Sinovac. Sejak Maret 2021, merek vaksin yang diimpor mulai bervariasi, yakni Astrazeneca, Sinopharm, Moderna, dan Pfizer.

Sri Mulyani memberikan fasilitas tersebut berdasarkan PMK 188/2020. Fasilitasnya terdiri atas pembebasan bea masuk dan/atau cukai, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tidak dipungut, serta pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22.

Baca Juga: DJBC Evaluasi Berkala Jenis Alkes yang Dapat Insentif Fiskal

Kemudian, ada PMK 148/2007 yang mengatur pemberian pelayanan segera atau rush handling agar produk vaksin Covid-19 yang diimpor bisa segera keluar dari pelabuhan. Fasilitas rush handling diberikan lantaran vaksin termasuk barang impor tertentu yang karena karakteristiknya memerlukan pelayanan segera untuk dikeluarkan dari kawasan pabean atau bandara.

Secara umum, realisasi fasilitas pembebasan bea masuk dan PDRI untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 mencapai Rp4,58 triliun hingga 23 Agustus 2021. Fasilitas tersebut diberikan atas impor dengan nilai devisa Rp25,01 triliun.

"Nilai dari impor alat kesehatan yang mendapat fasilitas, nilai fasilitasnya mencapai Rp1,28 triliun," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Pengusaha Minta Bea Masuk Bahan Baku Manufaktur Dihapus, Ini Sebabnya

Topik : insentif fiskal, pembebasan bea, pembebasan pajak, pajak impor, bea impor, impor vaksin, pajak vaksin

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 12 Mei 2022 | 11:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Redam Inflasi, AS Bakal Relaksasi Tarif Bea Masuk Impor dari China

Minggu, 08 Mei 2022 | 08:30 WIB
INSENTIF PAJAK

Hanya Wajib Pajak Patuh yang Dapat Menikmati Insentif Ini

Senin, 02 Mei 2022 | 15:00 WIB
INSENTIF PAJAK

Pandemi Makin Tertangani, WP Diimbau Manfaatkan Insentif Pajak Ini

berita pilihan

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 19:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KP2KP PINRANG

Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:09 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Peta PBB Bisa Diakses di Aplikasi 'Jakarta Satu', Ada ID Objek Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:00 WIB
APBN 2022

APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:23 WIB
KP2KP PANGKAJENE

Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PAJAK DAERAH

BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:45 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat