Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Ekonomi Global Bergerak Dinamis, Asumsi RAPBN 2023 Masih Bisa Berubah

A+
A-
1
A+
A-
1
Ekonomi Global Bergerak Dinamis, Asumsi RAPBN 2023 Masih Bisa Berubah

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) bersiap mengikuti Rapat Kerja antara Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Bank Indonesia dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/6/2022). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka kemungkinan untuk melakukan perubahan atas asumsi-asumsi yang telah disepakati dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2023.

Sri Mulyani mengatakan perekonomian global saat ini bergerak dinamis. Dengan demikian, asumsi-asumsi pada pembicaraan pendahuluan RAPBN 2023 masih bisa berubah sesuai dengan konteks perekonomian.

"Jangan sampai karena kita terikat pada asumsi sementara situasi bergerak sangat cepat kemudian kita terikat sampai tahun depan," ujar Sri Mulyani, Senin (27/6/2022).

Baca Juga: Wamenkeu Beberkan Syarat agar Ekonomi RI Bisa Tumbuh 5,2% Tahun Ini

Setiap perubahan akan disampaikan dan dijelaskan dalam Nota Keuangan atas RAPBN 2023 serta akan dibahas kembali dalam rapat antara pemerintah dan DPR.

Untuk diketahui, panja asumsi dasar, kebijakan fiskal, pendapatan, defisit, dan pembiayaan RAPBN 2023 telah menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% hingga 5,9% dan inflasi sebesar 2% hingga 4% untuk tahun depan.

Pendapatan negara pada tahun depan diperkirakan mencapai 11,19% hingga 12,24% dari PDB dengan rasio perpajakan sebesar 9,3% hingga 10% dari PDB. Rasio perpajakan yang disepakati oleh panja lebih tinggi bila dibandingkan dengan rasio perpajakan pada KEM-PPKF yang hanya sebesar 9,3% hingga 9,59%.

Baca Juga: Jokowi Minta Sri Mulyani Siapkan Skenario Bila Kondisi Global Memburuk

Selanjutnya, panja sepakat belanja negara pada tahun depan ditargetkan mencapai 13,8% hingga 15,1% dari PDB. Adapun defisit anggaran pada tahun depan diperkirakan mencapai 2,61% hingga 2,85% dari PDB, sudah lebih rendah dari 3% sesuai dengan ketentuan UU Keuangan Negara.

Dalam laporan panja, kebijakan perpajakan dipandang penting untuk mendukung kesinambungan fiskal sekaligus melaksanakan konsolidasi fiskal sesuai dengan UU 2/2020.

"Upaya-upaya pencapaian target penerimaan pajak harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati, karena penerimaan pajak akan menjadi tolok ukur pencapaian konsolidasi fiskal dengan defisit APBN dibawah 3% terhadap PDB pada tahun 2023," bunyi laporan panja panja asumsi dasar, kebijakan fiskal, pendapatan, defisit, dan pembiayaan RAPBN 2023. (sap)

Baca Juga: Susun RAPBN 2023, Begini Proyeksi Sri Mulyani Soal Penerimaan Negara

Topik : APBN 2023, asumsi makro, pertumbuhan ekonomi, Banggar, DPR, RAPBN 2023

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Muhammad 280494

Selasa, 28 Juni 2022 | 11:27 WIB
wah nice info 👍
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 17 Juli 2022 | 10:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Peluang Indonesia Resesi Hanya 3 Persen, Begini Tanggapan BKF

Jum'at, 15 Juli 2022 | 13:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI

Sektor Ritel Motor Utama Pertumbuhan Ekonomi, Mendag: Dorong Konsumsi

Kamis, 14 Juli 2022 | 16:11 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

World Bank Yakin Indonesia Mampu Jaga Pertumbuhan Ekonomi di Level 5%

Kamis, 07 Juli 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi: Kita Berdoa APBN Tetap Kuat Beri Subsidi BBM

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini