Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Efektivitas Paket Ekonomi Diragukan

A+
A-
0
A+
A-
0
Efektivitas Paket Ekonomi Diragukan

JAKARTA, DDTCNews — Berita mengenai keraguan masyarakat tentang efektifitas kebijakan ekonomi tersebar di beberapa media cetak Selasa (31/5). Hal ini disebabkan tidak adanya perubahan signifikan dari 12 paket kebijakan yang telah digelontorkan pemerintah. Padahal, tujuan awal dari paket-paket tersebut adalah sebagai bemper dari ancaman perlambatan ekonomi pada tahun 2015 lalu.

Selain itu, berita mengenai penurunan inflasi juga menjadi highlight di beberapa media. Hal ini mungkin berhubungan dengan perlambatan ekonomi yang terjadi karena tidak efektifnya implementasi paket-paket kebijakan ekonomi yang sudah diluncurkan. Lantas, bagaimana pendapat Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengenai hal ini? Berikut ringkasan berita selengkapnya:

  • Selusin Paket Kebijakan Meluncur, Hasilnya Mana?

Sudah satu lusin paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah sejak akhir tahun lalu. Namun hasilnya belum cukup memuaskan. Pertumbhan ekonomi di triwulan pertama tahun ini ternyata lebih rendah dari ekspektasi (hanya 4,92%). Banyak pihak meragukan efektifitas paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan. Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, efek paket kebijakan ekonomi ini baru akan terasa di kuartal ke II.

Baca Juga: Minus 12%, Penerimaan Pajak Seluruh Sektor Usaha Utama Tertekan
  • Infasi Mei Rendah Jadi Cermin Ekonomi Lambat

Tren inflasi rendah diperkirakan akan berlanjut hingga Mei 2016. Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan rendahnya inflasi disebabkan tekanan harga komoditas hortikultura seperti penurunan harga cabai. Dalam kondisi ekonomi yang melambat, inflasi bisa lebih rendah lagi, begitu pula pertumbuhan ekonomi.

  • Berburu Pajak di Kartu Kredit

Seorang pengusaha papan atas mengungkapkan bahwa para nasabah bank dalam beberapa hari terakhir beramai-ramai membuk kartu kredit di Singapura dan memutuskan menutup kartu kredit di bank tanah air. Pasalnya aturan wajib lapor transaksi kartu kredit yang diatur dalam surat Kemenkeu cq Ditjen Pajak (SE No. S-124/PJ/2016 mengacu pada PMK No. 39/PMK/03/2016) yang membuat para nasabah tidak nyaman.

  • Sistem Keuangan Oke, Fiskal Melambat

Perlambatan konsumsi rumah tangga dan belum bergeraknya sektor swasta menurut BI tidak memengaruhi stabilitas sistem keuangan dalam negeri. Sebaliknya malah berpengaruh besar di sisi fiskal, karena hasil penerimaan pajak jadi menurun.

Baca Juga: Sri Mulyani Hapus Barang Ini dari Daftar Penerima Fasilitas Perpajakan
  • Panjangnya Rantai Pasok Masih Jadi Kambing Hitam

Pemerintah tak bosan-bosannya menuding panjangnya rantai pasok sebagai penyebab utama melambungnya harga komoditas pangan sehingga lagi-lagi mencuatkan opsi untuk melakukan importasi bahan pangan pokok. Untuk mencapai tingkat harga yang sesuai baik dari sisi produsen utama maupun konsumen, rantai pasok setidaknya harus dipangkas sekitar 60%.

  • Tarif Deklarasi & Repatriasi Dirumuskan

Dalam perkembangan pembahasan, parlemen mengajukan skema tarif yang secara berturut-turut yaitu 5% untuk repatriasi dan 10% untuk WP yang hanya mendeklarasikan hartanya. Tiga bulan berikutnya tarif menjadi 7% untuk WP yang repatriasi dan 15% untuk WP yang hanya mendeklarasikan hartanya.

  • Jokowi Minta 3 Menteri Turunkan Harga Pangan

Jokowi memanggil 3 menterinya pada Senin (30/5) lalu untuk menurunkan harga pangan. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Jokowi memerintahkan ketiga menteri itu untuk ambil langkah strategis untuk menurunkan harga pangan yang melambung.

Baca Juga: PPN Produk Digital dari Luar Negeri Lewat PMSE Bisa Dikreditkan
  • Abe Tunda Kenaikan Pajak Penjualan

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe memastikan penundaan rencana kenaikan pajak penjualan. Penundaan kenaikan ini dilakukan karena rendahnya daya bei konsumen Jepang, tercermin dari penurunan penjualan ritel. Penjualan ritel Jepang jatuh 0,8% pada April 2016 dibandingkan tahun lalu. (Bsi)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, perlambatan ekonomi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 17 Juni 2020 | 08:08 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 16 Juni 2020 | 08:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 15 Juni 2020 | 07:50 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Sabtu, 13 Juni 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
berita pilihan
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:53 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:46 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:35 WIB
HASIL OPERASI DJBC
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN KARAWANG
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:28 WIB
PMK 85/2020
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:19 WIB
FILIPINA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 17:16 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 17:08 WIB
PERCEPATAN BELANJA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 16:52 WIB
PENGELOLAAN ASET NEGARA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 16:30 WIB
TEKNOLOGI INFORMASI DJP