Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Efektivitas Paket Ekonomi Diragukan

0
0

JAKARTA, DDTCNews — Berita mengenai keraguan masyarakat tentang efektifitas kebijakan ekonomi tersebar di beberapa media cetak Selasa (31/5). Hal ini disebabkan  tidak adanya perubahan signifikan dari 12 paket kebijakan yang telah digelontorkan pemerintah. Padahal, tujuan awal dari paket-paket tersebut adalah sebagai bemper dari ancaman perlambatan ekonomi pada tahun 2015 lalu.

Selain itu, berita mengenai penurunan inflasi juga menjadi highlight di beberapa media. Hal ini mungkin berhubungan dengan perlambatan ekonomi yang terjadi karena tidak efektifnya implementasi paket-paket kebijakan ekonomi yang sudah diluncurkan. Lantas, bagaimana pendapat Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengenai hal ini? Berikut ringkasan berita selengkapnya:

  • Selusin Paket Kebijakan Meluncur, Hasilnya Mana?

Sudah satu lusin paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah sejak akhir tahun lalu. Namun hasilnya belum cukup memuaskan. Pertumbhan ekonomi di triwulan pertama tahun ini ternyata lebih rendah dari ekspektasi (hanya 4,92%). Banyak pihak meragukan efektifitas paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan. Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, efek paket kebijakan ekonomi ini baru akan terasa di kuartal ke II.

Baca Juga: Genjot Penerimaan Paruh Kedua 2019, Dirjen Pajak: Data Kami Banyak
  • Infasi Mei Rendah Jadi Cermin Ekonomi Lambat

Tren inflasi rendah diperkirakan akan berlanjut hingga Mei 2016. Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan rendahnya inflasi disebabkan tekanan harga komoditas hortikultura seperti penurunan harga cabai. Dalam kondisi ekonomi yang melambat, inflasi bisa lebih rendah lagi, begitu pula pertumbuhan ekonomi.

  • Berburu Pajak di Kartu Kredit

Seorang pengusaha papan atas mengungkapkan bahwa para nasabah bank dalam beberapa hari terakhir beramai-ramai membuk kartu kredit di Singapura dan memutuskan menutup kartu kredit di bank tanah air. Pasalnya aturan wajib lapor transaksi kartu kredit yang diatur dalam surat Kemenkeu cq Ditjen Pajak (SE No. S-124/PJ/2016 mengacu pada PMK No. 39/PMK/03/2016) yang membuat para nasabah tidak nyaman.

  • Sistem Keuangan Oke, Fiskal Melambat

Perlambatan konsumsi rumah tangga dan belum bergeraknya sektor swasta menurut BI tidak memengaruhi stabilitas sistem keuangan dalam negeri. Sebaliknya malah berpengaruh besar di sisi fiskal, karena hasil penerimaan pajak jadi menurun.

Baca Juga: Semester II/2019, DJP Harapkan Perbaikan Setoran Pajak 2 Sektor Ini
  • Panjangnya Rantai Pasok Masih Jadi Kambing Hitam

Pemerintah tak bosan-bosannya menuding panjangnya rantai pasok sebagai penyebab utama melambungnya harga komoditas pangan sehingga lagi-lagi mencuatkan opsi untuk melakukan importasi bahan pangan pokok. Untuk mencapai tingkat harga yang sesuai baik dari sisi produsen utama maupun konsumen, rantai pasok setidaknya harus dipangkas sekitar 60%.

  • Tarif Deklarasi & Repatriasi Dirumuskan

Dalam perkembangan pembahasan, parlemen mengajukan skema tarif yang secara berturut-turut yaitu 5% untuk repatriasi dan 10% untuk WP yang hanya mendeklarasikan hartanya. Tiga bulan berikutnya tarif menjadi 7% untuk WP yang repatriasi dan 15% untuk WP yang hanya mendeklarasikan hartanya.

  • Jokowi Minta 3 Menteri Turunkan Harga Pangan

Jokowi memanggil 3 menterinya pada Senin (30/5) lalu untuk menurunkan harga pangan. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Jokowi memerintahkan ketiga menteri itu untuk ambil langkah strategis untuk menurunkan harga pangan yang melambung.

Baca Juga: Defisit Melebar, Sri Mulyani Belum Lirik Opsi Perubahan APBN 2019
  • Abe Tunda Kenaikan Pajak Penjualan

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe memastikan penundaan rencana kenaikan pajak penjualan. Penundaan kenaikan ini dilakukan karena rendahnya daya bei konsumen Jepang, tercermin dari penurunan penjualan ritel. Penjualan ritel Jepang jatuh 0,8% pada April 2016 dibandingkan tahun lalu. (Bsi)

  • Selusin Paket Kebijakan Meluncur, Hasilnya Mana?

Sudah satu lusin paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah sejak akhir tahun lalu. Namun hasilnya belum cukup memuaskan. Pertumbhan ekonomi di triwulan pertama tahun ini ternyata lebih rendah dari ekspektasi (hanya 4,92%). Banyak pihak meragukan efektifitas paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan. Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, efek paket kebijakan ekonomi ini baru akan terasa di kuartal ke II.

Baca Juga: Genjot Penerimaan Paruh Kedua 2019, Dirjen Pajak: Data Kami Banyak
  • Infasi Mei Rendah Jadi Cermin Ekonomi Lambat

Tren inflasi rendah diperkirakan akan berlanjut hingga Mei 2016. Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan rendahnya inflasi disebabkan tekanan harga komoditas hortikultura seperti penurunan harga cabai. Dalam kondisi ekonomi yang melambat, inflasi bisa lebih rendah lagi, begitu pula pertumbuhan ekonomi.

  • Berburu Pajak di Kartu Kredit

Seorang pengusaha papan atas mengungkapkan bahwa para nasabah bank dalam beberapa hari terakhir beramai-ramai membuk kartu kredit di Singapura dan memutuskan menutup kartu kredit di bank tanah air. Pasalnya aturan wajib lapor transaksi kartu kredit yang diatur dalam surat Kemenkeu cq Ditjen Pajak (SE No. S-124/PJ/2016 mengacu pada PMK No. 39/PMK/03/2016) yang membuat para nasabah tidak nyaman.

  • Sistem Keuangan Oke, Fiskal Melambat

Perlambatan konsumsi rumah tangga dan belum bergeraknya sektor swasta menurut BI tidak memengaruhi stabilitas sistem keuangan dalam negeri. Sebaliknya malah berpengaruh besar di sisi fiskal, karena hasil penerimaan pajak jadi menurun.

Baca Juga: Semester II/2019, DJP Harapkan Perbaikan Setoran Pajak 2 Sektor Ini
  • Panjangnya Rantai Pasok Masih Jadi Kambing Hitam

Pemerintah tak bosan-bosannya menuding panjangnya rantai pasok sebagai penyebab utama melambungnya harga komoditas pangan sehingga lagi-lagi mencuatkan opsi untuk melakukan importasi bahan pangan pokok. Untuk mencapai tingkat harga yang sesuai baik dari sisi produsen utama maupun konsumen, rantai pasok setidaknya harus dipangkas sekitar 60%.

  • Tarif Deklarasi & Repatriasi Dirumuskan

Dalam perkembangan pembahasan, parlemen mengajukan skema tarif yang secara berturut-turut yaitu 5% untuk repatriasi dan 10% untuk WP yang hanya mendeklarasikan hartanya. Tiga bulan berikutnya tarif menjadi 7% untuk WP yang repatriasi dan 15% untuk WP yang hanya mendeklarasikan hartanya.

  • Jokowi Minta 3 Menteri Turunkan Harga Pangan

Jokowi memanggil 3 menterinya pada Senin (30/5) lalu untuk menurunkan harga pangan. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Jokowi memerintahkan ketiga menteri itu untuk ambil langkah strategis untuk menurunkan harga pangan yang melambung.

Baca Juga: Defisit Melebar, Sri Mulyani Belum Lirik Opsi Perubahan APBN 2019
  • Abe Tunda Kenaikan Pajak Penjualan

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe memastikan penundaan rencana kenaikan pajak penjualan. Penundaan kenaikan ini dilakukan karena rendahnya daya bei konsumen Jepang, tercermin dari penurunan penjualan ritel. Penjualan ritel Jepang jatuh 0,8% pada April 2016 dibandingkan tahun lalu. (Bsi)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, perlambatan ekonomi
artikel terkait
Jum'at, 19 Juli 2019 | 18:37 WIB
INDUSTRI KEUANGAN
Jum'at, 19 Juli 2019 | 16:28 WIB
INSENTIF FISKAL
Jum'at, 19 Juli 2019 | 11:17 WIB
KINERJA SEMESTER I/2019
Jum'at, 19 Juli 2019 | 10:56 WIB
PP 50/2019
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Senin, 18 Maret 2019 | 16:49 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 18 September 2018 | 10:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI