Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Dorong UMKM Masuk Pasar Digital, Kemenkop UKM Gandeng Gojek

A+
A-
1
A+
A-
1
Dorong UMKM Masuk Pasar Digital, Kemenkop UKM Gandeng Gojek

Ilustrasi. Pekerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) rumahan kembali membuat kue kacang (bakpia) khas Sabang setelah terhenti akibat pandemi COVID-19 di Gampong Jaboi, Kota Sabang, Aceh, Sabtu (1/5/2021). ANTARA FOTO / Irwansyah Putra/hp.
 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) akan memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil bidang kuliner untuk masuk ke pasar digital.

Dalam memuluskan rencana tersebut, Kemenkop UKM menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek). Dengan PKS tersebut, pemerintah berharap makin banyak pelaku usaha makanan dapat masuk ke dalam e-commerce.

“Melalui PKS ini, Kementerian Koperasi dan UKM akan memfasilitasi usaha mikro bidang kuliner untuk masuk ke GoFood dan laman Bela Pengadaan LKPP,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dikutip dari laman resmi Setkab, Jumat (7/5/2021).

Baca Juga: Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Laman Bela Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan pasar daring yang disediakan pemerintah. Melalui e-Katalog dan Laman Bela Pengadaan LKPP, pelaku UMKM dapat memenuhi kebutuhan belanja pemerintah.

“Selain itu, ada Pasar Digital (PaDi) yang merupakan hasil kerja sama Kemenkop UKM dengan Kementerian BUMN untuk menyerap produk UMKM melalui belanja barang dan jasa BUMN dengan nilai di bawah Rp14 miliar,” tutur Teten.

Teten menjelaskan pemerintah tengah mempercepat pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui berbagai upaya di antaranya seperti subsidi bunga, penempatan dana restrukturisasi, insentif pajak, imbal jasa penjaminan, tambahan modal kerja kepada koperasi melalui LPDB-KUMKM, dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Baca Juga: Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Tak ketinggalan, pemerintah memperluas akses pasar produk UMKM, terutama melalui pasar digital. Pemerintah menargetkan 30 juta UMKM dapat terhubung ke ekosistem digital pada 2023. Adapun saat ini UMKM yang masuk ekosistem digital baru 12 juta.

“Hingga April 2021, tercatat baru sekitar 12 juta atau 18% pelaku UMKM yang sudah masuk ke dalam ekosistem digital,” ujar Teten.

Dukungan pemerintah terhadap UMKM juga didukung aturan yang mewajibkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang atau jasa untuk usaha mikro kecil.

Baca Juga: Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 12/2021 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. (rig)

Topik : kemenkop ukm, pasar digital, UMKM, gojek, gofood, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Klpcengkir87

Jum'at, 07 Mei 2021 | 17:02 WIB
UMKN bagaimana mau masuk ke pasar digital? Modalnya aja sering gak cukup. Untuk membeli perlengkapan usaha untuk kantor aja sering tidak ada uang, mahal. Belum berlangganan internet, beli aplikasi untuk menunjang administrasi kantor seperti aplikasi akuntansi semacam accurate yang paling murah. Pemb ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 20 Mei 2022 | 12:00 WIB
LAYANAN PAJAK

Ajak WP Manfaatkan M-Pajak, DJP: Tidak Perlu ke Kantor Pajak

Jum'at, 20 Mei 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Kesepakatan Pajak Global, Wamenkeu Sebut Perlu Masa Transisi

Jum'at, 20 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekspor Minyak Goreng Dibuka Kembali, Jokowi Pastikan Pasokan Cukup

Kamis, 19 Mei 2022 | 17:30 WIB
KP2KP BONTOSUNGGU

Petugas One on One Lagi, Ingatkan Soal Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus