Review
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

DJP Jamin Kemudahan Proses Administrasi Insentif Vokasi

A+
A-
1
A+
A-
1
DJP Jamin Kemudahan Proses Administrasi Insentif Vokasi

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama.

JAKARTA, DDTCNews - Aturan teknis pemberian insentif supertax deduction kegiatan vokasi resmi dirilis melalui PMK No.128/2019. Otoritas pajak menjamin proses administrasi dalam insentif tersebut tidak akan menyusahkan wajib pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan skema adminstrasi terkait dengan supertax deduction vokasi menganut empat kriteria. Keempat kriteria tersebut ialah sederhana, memberi kepastian, memberi kepercayaan dan melakukan verifikasi pada tahap akhir.

"Dalam PMK 128/2019 kita mengikuti paradigma simplify dan certainty - trust dan verify," katanya kepada DDTCNews, Jumat (13/9/2019).

Baca Juga: Masa WFH Fiskus Selesai Pekan Depan atau Diperpanjang? Ini Kata DJP

Hestu menjelaskan untuk aspek sederhana dan memberi kepastian DJP menggunakan saluran online single submission (OSS) untuk dapat menggunakan fasilitas fiskal tersebut. Sepanjang memenuhi kriteria, wajib pajak dapat menikmati insentif tanpa perlu persetujuan dari Ditjen Pajak.

Selanjutnya untuk aspek kepercayaan dan verifikasi, sambung Hestu, DJP tetap menganut sistem self assesment terkait dengan insentif untuk kegiatan vokasi ini. Wajib pajak diberikan kepercayaan menghitung biaya pendidikan dan vokasi. Menurutnya, WP hanya perlu melaporkan biaya kegiatan vokasi tersebut, bersamaan dengan pelaporan SPT Tahunan.

"Untuk verifikasi memang dapat dilakukan oleh instansi terkait, untuk memastikan efektivitas pemanfaatan tersebut. Ini untuk memastikan bahwa fasilitas mencapai sasaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau tenaga kerja," imbuhnya.

Baca Juga: Saat Masa Pandemi Covid-19, DJP Tetap Lakukan Pemeriksaan Wajib Pajak

Seperti diketahui, dalam PMK 128/2019 WP dapat memanfaatkan insentif asalkan memenuhi empat ketentuan. Pertama, telah melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berbasis kompetensi tertentu.

Kedua, memiliki perjanjian kerja sama. Ketiga, tidak dalam keadaan rugi fiskal pada tahun pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto. Keempat, telah menyampaikan surat keterangan fiskal.

Pemerintah membagi tingkat kompetensi menjadi tiga kelompok. Pertama, sekolah menengah kejuruan dan atau madrasah aliyah kejuruan untuk siswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan.

Baca Juga: DJP Sebut Otoritas Pajak Bersiap Hadapi New Normal, Apa Itu?

Dalam kelompok ini, ada total 127 jenis kompetensi yang dapat menerima fasilitas. Jumlah tersebut tersebar di sektor manufaktur (73 kompetensi), kesehatan (7 kompetensi), agribisnis (30 kompetensi), serta pariwisata dan industri kreatif (7 kompetensi).

Kedua, perguruan tinggi program diploma pada program vokasi untuk mahasiswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan. Dari kelompok ini, ada total 268 kompetensi tertentu yang bisa memanfaatkan insentif super tax deduction.

Sebanyak 268 kompetensi tersebut tersebar dalam beberapa sektor, yakitu manufaktur (124 kompetensi), kesehatan (31 kompetensi), agribisnis (64 kompetensi), pariwisata dan industri kreatif (26 kompetensi), serta ekonomi digital (23 kompetensi).

Baca Juga: DJP Optimistis PPN Transaksi Dagang-El Tidak Akan Berujung Sengketa

Ketiga, balai latihan kerja untuk perorangan serta peserta latih, instruktur, dan/atau tenaga kepelatihan. Ada sebanyak 58 jenis kompetensi dalam kelompok ini. Sejumlah kompetensi itu tersebar di beberapa sektor, yaitu manufaktur (19 kompetensi), agribisnis (15 kompetensi), pariwisata dan industri kreatif (13 kompetensi), ekonomi digital (7 kompetensi), dan pekerja migran (4 kompetensi). (Bsi)

Topik : insentif vokasi, PMK 128/2019 , ditjen pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Minggu, 03 Mei 2020 | 16:25 WIB
PELAPORAN SPT
Minggu, 03 Mei 2020 | 15:42 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 01 Mei 2020 | 17:38 WIB
PELAPORAN SPT
berita pilihan
Selasa, 26 Mei 2020 | 19:30 WIB
AUDIT BPK
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:53 WIB
AUDIT
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:06 WIB
CUKAI EMISI KARBON
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:17 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:11 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:41 WIB
KOTA SUKABUMI
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:27 WIB
KABUPATEN BULUNGAN
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:14 WIB
FILIPINA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:01 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:00 WIB
KONSULTASI