Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

DJP: Insentif PPN Pesawat Udara Tak Gerus Penerimaan

2
2

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama.

JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Pajak (DJP) mengklaim insentif pajak untuk maskapai udara di Tanah Air melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.50/2019 tidak akan signifikan menggerus penerimaan pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan kebijakan relaksasi dalam PP 50/2019 tidak berbeda jauh dengan aturan terdahulu dalam PP No.69/2015. Dengan demikian, tidak akan signifikan dalam menggerus penerimaan DJP terutama dari sektor pajak dalam rangka impor.

"Untuk PP yang baru ini [PP No.50/2019] tidak akan berdampak besar bagi penerimaan pajak," katanya kepada DDTCNews, Sabtu (20/7/2019).

Baca Juga: Ini Penjelasan BKF Soal Laporan Belanja Perpajakan

Lebih lanjut, Hestu memaparkan relaksasi fiskal dalam PP No.50/2019 ialah memperluas insentif yang diberikan. Insentif pajak baru yang diberikan ialah PPN yang tidak dipungut untuk jasa persewaan pesawat dari luar negeri.

Kemudian, untuk selebihnya fasilitas fiskal sudah diatur dalam PP No.69/2019. Perluasan insentif ini menurut Hestu dapat menjadi angin segar bagi dunia pernerbangan tanah air, terutama terkait dengan mahalnya harga tiket pesawat udara pada akhir-akhir ini.

"Insentif yang baru dari PP 50/2019 sebenarnya hanya untuk PPN atas pemanfaatan jasa sewa pesawat dari luar negeri, sedangkan fasilitas lainnya sudah ada dalam PP sebelumnya," paparnya.

Baca Juga: Respons Laporan Belanja Perpajakan, DPR: Butuh Pendalaman Lagi

Seperti diketahui, untuk meredam kenaikan harga tiket angkutan udara pemerintah melakukan berbagai cara. Kebijakan diskon tiket untuk jadwal penerbangan tertentu dilakukan di bawah komando Kantor Kemenko Perekonomian. Kemudian, fasilitas fiksal di berikan dengan terbitnya PP No.50/2019.

Adapun PP No.50/2019 menjadi instrumen insentif pajak bagi angkutan darat, laut, dan udara nasionaal. Relaksasi diberikan dengan tidak dipungut PPN atas impor dan penyerahan kapal, pesawat hingga suku cadangnya.

Untuk angkutan udara terdapat dua kelompok. Pertama, pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan. Alat ini diimpor dan digunakan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional.

Baca Juga: Soal Laporan Belanja Perpajakan, Ini Saran BPK untuk Pemerintah

Kedua, suku cadang pesawat udara serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara. Alat ini diimpor badan usaha angkutan udara niaga nasional dalam rangka pemberian jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara kepada badan usaha angkutan udara niaga nasional. (Bsi)

"Untuk PP yang baru ini [PP No.50/2019] tidak akan berdampak besar bagi penerimaan pajak," katanya kepada DDTCNews, Sabtu (20/7/2019).

Baca Juga: Ini Penjelasan BKF Soal Laporan Belanja Perpajakan

Lebih lanjut, Hestu memaparkan relaksasi fiskal dalam PP No.50/2019 ialah memperluas insentif yang diberikan. Insentif pajak baru yang diberikan ialah PPN yang tidak dipungut untuk jasa persewaan pesawat dari luar negeri.

Kemudian, untuk selebihnya fasilitas fiskal sudah diatur dalam PP No.69/2019. Perluasan insentif ini menurut Hestu dapat menjadi angin segar bagi dunia pernerbangan tanah air, terutama terkait dengan mahalnya harga tiket pesawat udara pada akhir-akhir ini.

"Insentif yang baru dari PP 50/2019 sebenarnya hanya untuk PPN atas pemanfaatan jasa sewa pesawat dari luar negeri, sedangkan fasilitas lainnya sudah ada dalam PP sebelumnya," paparnya.

Baca Juga: Respons Laporan Belanja Perpajakan, DPR: Butuh Pendalaman Lagi

Seperti diketahui, untuk meredam kenaikan harga tiket angkutan udara pemerintah melakukan berbagai cara. Kebijakan diskon tiket untuk jadwal penerbangan tertentu dilakukan di bawah komando Kantor Kemenko Perekonomian. Kemudian, fasilitas fiksal di berikan dengan terbitnya PP No.50/2019.

Adapun PP No.50/2019 menjadi instrumen insentif pajak bagi angkutan darat, laut, dan udara nasionaal. Relaksasi diberikan dengan tidak dipungut PPN atas impor dan penyerahan kapal, pesawat hingga suku cadangnya.

Untuk angkutan udara terdapat dua kelompok. Pertama, pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan. Alat ini diimpor dan digunakan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional.

Baca Juga: Soal Laporan Belanja Perpajakan, Ini Saran BPK untuk Pemerintah

Kedua, suku cadang pesawat udara serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara. Alat ini diimpor badan usaha angkutan udara niaga nasional dalam rangka pemberian jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara kepada badan usaha angkutan udara niaga nasional. (Bsi)

Topik : insentif, angkutan udara, PPN, DJP
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 November 2017 | 09:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 November 2017 | 09:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 18 Desember 2017 | 09:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 19 Desember 2017 | 09:44 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 10 November 2017 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 20 Desember 2017 | 10:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI