Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

DJP: Insentif PPN Pesawat Udara Tak Gerus Penerimaan

A+
A-
2
A+
A-
2

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama.

JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Pajak (DJP) mengklaim insentif pajak untuk maskapai udara di Tanah Air melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.50/2019 tidak akan signifikan menggerus penerimaan pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan kebijakan relaksasi dalam PP 50/2019 tidak berbeda jauh dengan aturan terdahulu dalam PP No.69/2015. Dengan demikian, tidak akan signifikan dalam menggerus penerimaan DJP terutama dari sektor pajak dalam rangka impor.

"Untuk PP yang baru ini [PP No.50/2019] tidak akan berdampak besar bagi penerimaan pajak," katanya kepada DDTCNews, Sabtu (20/7/2019).

Baca Juga: Ini Proyeksi DDTC Fiscal Research Soal Penerimaan Pajak 2020

Lebih lanjut, Hestu memaparkan relaksasi fiskal dalam PP No.50/2019 ialah memperluas insentif yang diberikan. Insentif pajak baru yang diberikan ialah PPN yang tidak dipungut untuk jasa persewaan pesawat dari luar negeri.

Kemudian, untuk selebihnya fasilitas fiskal sudah diatur dalam PP No.69/2019. Perluasan insentif ini menurut Hestu dapat menjadi angin segar bagi dunia pernerbangan tanah air, terutama terkait dengan mahalnya harga tiket pesawat udara pada akhir-akhir ini.

"Insentif yang baru dari PP 50/2019 sebenarnya hanya untuk PPN atas pemanfaatan jasa sewa pesawat dari luar negeri, sedangkan fasilitas lainnya sudah ada dalam PP sebelumnya," paparnya.

Baca Juga: Penerimaan 2019 Lesu, Andil Perlambatan Ekonomi Global Cukup Besar

Seperti diketahui, untuk meredam kenaikan harga tiket angkutan udara pemerintah melakukan berbagai cara. Kebijakan diskon tiket untuk jadwal penerbangan tertentu dilakukan di bawah komando Kantor Kemenko Perekonomian. Kemudian, fasilitas fiksal di berikan dengan terbitnya PP No.50/2019.

Adapun PP No.50/2019 menjadi instrumen insentif pajak bagi angkutan darat, laut, dan udara nasionaal. Relaksasi diberikan dengan tidak dipungut PPN atas impor dan penyerahan kapal, pesawat hingga suku cadangnya.

Untuk angkutan udara terdapat dua kelompok. Pertama, pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan. Alat ini diimpor dan digunakan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional.

Baca Juga: Pemerintah Perlu Terapkan Strategi ‘Relaksasi-Partisipasi’, Apa Itu?

Kedua, suku cadang pesawat udara serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara. Alat ini diimpor badan usaha angkutan udara niaga nasional dalam rangka pemberian jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara kepada badan usaha angkutan udara niaga nasional. (Bsi)

"Untuk PP yang baru ini [PP No.50/2019] tidak akan berdampak besar bagi penerimaan pajak," katanya kepada DDTCNews, Sabtu (20/7/2019).

Baca Juga: Ini Proyeksi DDTC Fiscal Research Soal Penerimaan Pajak 2020

Lebih lanjut, Hestu memaparkan relaksasi fiskal dalam PP No.50/2019 ialah memperluas insentif yang diberikan. Insentif pajak baru yang diberikan ialah PPN yang tidak dipungut untuk jasa persewaan pesawat dari luar negeri.

Kemudian, untuk selebihnya fasilitas fiskal sudah diatur dalam PP No.69/2019. Perluasan insentif ini menurut Hestu dapat menjadi angin segar bagi dunia pernerbangan tanah air, terutama terkait dengan mahalnya harga tiket pesawat udara pada akhir-akhir ini.

"Insentif yang baru dari PP 50/2019 sebenarnya hanya untuk PPN atas pemanfaatan jasa sewa pesawat dari luar negeri, sedangkan fasilitas lainnya sudah ada dalam PP sebelumnya," paparnya.

Baca Juga: Penerimaan 2019 Lesu, Andil Perlambatan Ekonomi Global Cukup Besar

Seperti diketahui, untuk meredam kenaikan harga tiket angkutan udara pemerintah melakukan berbagai cara. Kebijakan diskon tiket untuk jadwal penerbangan tertentu dilakukan di bawah komando Kantor Kemenko Perekonomian. Kemudian, fasilitas fiksal di berikan dengan terbitnya PP No.50/2019.

Adapun PP No.50/2019 menjadi instrumen insentif pajak bagi angkutan darat, laut, dan udara nasionaal. Relaksasi diberikan dengan tidak dipungut PPN atas impor dan penyerahan kapal, pesawat hingga suku cadangnya.

Untuk angkutan udara terdapat dua kelompok. Pertama, pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan. Alat ini diimpor dan digunakan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional.

Baca Juga: Pemerintah Perlu Terapkan Strategi ‘Relaksasi-Partisipasi’, Apa Itu?

Kedua, suku cadang pesawat udara serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara. Alat ini diimpor badan usaha angkutan udara niaga nasional dalam rangka pemberian jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara kepada badan usaha angkutan udara niaga nasional. (Bsi)

Topik : insentif, angkutan udara, PPN, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Kamis, 12 September 2019 | 19:08 WIB
WAFATNYA BJ HABIBIE
Rabu, 23 Oktober 2019 | 19:45 WIB
WACANA PEMBENTUKAN BADAN PENERIMAAN PAJAK
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM