Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

DJP Ingatkan, Omzet Pas Sentuh Rp500 Juta Belum Kena PPh Final UMKM

A+
A-
19
A+
A-
19
DJP Ingatkan, Omzet Pas Sentuh Rp500 Juta Belum Kena PPh Final UMKM

Perajin menyelesaikan pembuatan boneka barbie berbusana hijab di Keprabon, Solo, Jawa Tengah, Jumat (22/4/2022). Kerajinan barbie berhijab yang dijual dengan harga Rp45 ribu hingga Rp85 ribu tersebut dipasarkan secara daring dan lewat komunitas UMKM dengan memanfaatkan momen Ramadhan dan Lebaran. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/hp.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan wajib pajak terkait dengan adanya bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam 1 tahun pajak yang tidak dikenai pajak penghasilan (PPh) final. Ketentuan ini berlaku untuk wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM.

Pernyataan DJP ini merespons pertanyaan netizen tentang ketentuan omzet tidak kena pajak yang diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Min mau tanya untuk UMKM, kalau Januari-Maret total omzet Rp300 juta. Kalau bulan April [omzet] Rp200 juta, kan berarti sudah Rp500 juta. Yang harus bayar pajak itu Rp500 juta per tahun atau Rp500 juta per bulan?" tanya seorang warganet kepada akun DJP, @kring_pajak di Twitter, dikutip Sabtu (30/4/2022).

Baca Juga: Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

Menjawab pertanyaan tersebut, otoritas menegaskan bahwa atas bagian omzet hingga Rp500 juta dalam 1 tahun pajak bagi WP OP UMKM tidak dikenai PPh final. Dalam kasus yang disodorkan netizen di atas, jika sampai dengan April omzet si pelaku usaha genap Rp500 juta maka terhadap omzet tersebut belum dikenai PPh final.

Barulah saat omzet sudah melebihi Rp500 juta, atas kelebihannya tersebut silakan melakukan pembayaran PPn final UMKM sesuai dengan tarif 0,5%.

Perlu diingat kembali, sesuai dengan perubahan UU PPh dalam UU HPP, wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu – yang diatur dalam PP 23/2018 – tidak dikenai PPh atas bagian omzet sampai dengan Rp500 juta dalam 1 tahun pajak.

Baca Juga: Sudah Ada PPS, Pemerintah Pilih Pangkas Target Penerimaan PPh Final

Dengan ketentuan tersebut peredaran bruto di atas Rp500 juta saja yang dikenai PPh final UMKM. Sebagai contoh, bila seorang wajib pajak orang pribadi memiliki omzet Rp1,2 miliar dalam setahun, pengenaan PPh final hanya terhadap omzet Rp700 juta (Rp1,2 miliar dikurangi Rp500 juta).

Dengan demikian, wajib pajak orang pribadi UMKM yang selama setahun omzetnya tidak melebihi Rp500 juta tidak perlu membayar PPh final UMKM.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan batasan peredaran bruto tidak kena pajak senilai Rp500 juta tersebut menjadi wujud keberpihakan kepada UMKM. Dengan demikian, wajib pajak orang pribadi pengusaha bisa terus menjalankan aktivitasnya.

Baca Juga: Atasi Isu Tunggakan Pajak, Pemda Ini Tawarkan Pemutihan dan Diskon PBB

“Kita kuatkan UMKM untuk mendorong pengusaha-pengusaha yang gede juga. Ini karena UMKM ada di sekelilingnya perusahaan-perusahaan gede. Yang paling resilient pada beberapa kondisi ekonomi luar biasa kemarin adalah pengusaha UMKM ini,” ujar Suryo.

Topik : UU HPP, batas omzet tak kena pajak, UMKM, PP 23/2018, PPh final, insentif pajak, Suryo Utomo

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty Ungkap Harta Rp399 Triliun Lewat PPS

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:45 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Ditutup! Ini Rekapitulasi Lengkap Peserta dan Harta yang Diungkap

Jum'at, 01 Juli 2022 | 13:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ada Sanksi Rp500 Ribu, Petugas Pajak Ingatkan PKP Taat Lapor SPT Masa

berita pilihan

Selasa, 05 Juli 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Jelang Iduladha, DJBC Perketat Pengawasan Impor Binatang Hidup

Selasa, 05 Juli 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:45 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Waduh! Ribuan Kendaraan Tunggak Pajak Kendaraan Sampai Rp50 Miliar

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA SERANG BARAT

Cocokkan Data, Petugas Pajak Sambangi Lokasi Usaha Pengusaha Komputer

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:45 WIB
KINERJA FISKAL

Tahun Ini, Pemerintah Bayar Bunga Utang Rp403 Triliun

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Simak Lagi Cara Gabung NPWP Suami-Istri, Siapkan Dokumen Pendukungnya

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR

Minta Konfirmasi Data, Pegawai Pajak Datangi Lokasi Agen Perjalanan

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Basisnya Tinggi, Penerimaan Pajak Semester II/2022 Diprediksi Rp889 T

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:00 WIB
KP2KP NUNUKAN

Petugas Pajak Sisir Usaha di Sekitar Bandara, Gali Info Soal Omzet