KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Permendag 8/2024 Pertegas Batasan Impor Barang Berupa Gawai

Dian Kurniati | Sabtu, 25 Mei 2024 | 08:30 WIB
DJBC: Permendag 8/2024 Pertegas Batasan Impor Barang Berupa Gawai

Salah satu slide terkait dengan Permendag 8/2024 yang dipaparkan oleh DJBC. 

JAKARTA, DDTCNews – Permendag 8/2024 mempertegas ketentuan perihal impor barang pribadi penumpang dan barang kiriman pribadi berupa handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB).

Direktur Teknis Kepabeanan DJBC Fadjar Donny Tjahjadi mengatakan ketentuan impor HKT melalui mekanisme barang pribadi penumpang dan barang kiriman pribadi termuat dalam Pasal 24 ayat (7a) dan (7b) Permendag 8/2024.

"Di sini ada relaksasi dan juga penegasan terkait dengan pembawaan HKT, handphone, komputer genggam, tablet yang dibawa dari luar negeri dan masuk dalam KPBPB," katanya dalam sosialisasi Permendag 8/2024, dikutip pada Sabtu (25/5/2024).

Baca Juga:
DJBC: Banyak Individu yang Impor Barang Tanpa Pahami Aturan Kepabeanan

Donny menuturkan pemerintah telah menyisipkan ayat (7a) dan (7b) di antara ayat (7) dan (8) Pasal 34/2024. Pasal 34 ayat (7a) menyatakan pemasukan barang bawaan pribadi penumpang berupa HT dari luar daerah pabean ke dalam KPBPB paling banyak 2 unit per orang untuk 1 kali kedatangan dalam jangka waktu 1 tahun.

Sementara itu, Pasal 34 ayat (7b) mengatur pemasukan barang kiriman pribadi berupa HKT dari luar daerah pabean ke dalam KPBPB adalah paling banyak 2 unit per pengiriman.

"Mohon untuk menjadi atensi, terutama yang akan masuk ke dalam KPBPB," ujar Donny.

Baca Juga:
Sama-Sama Kawasan Khusus, Apa Beda KEK dan KPBPB?

Selama ini, batasan 2 unit HKT yang diimpor melalui mekanisme barang pribadi penumpang dan barang kiriman pribadi memang telah berjalan berdasarkan Permendag 20/2021 s.t.d.d Permendag 25/2022.

Dalam hal ini, DJBC bahkan melayani pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atas perangkat elektronik tersebut.

Pendaftaran IMEI gratis, tetapi pemilik HKT harus lebih dulu membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang terdiri atas pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 13 Juni 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Banyak Individu yang Impor Barang Tanpa Pahami Aturan Kepabeanan

Kamis, 13 Juni 2024 | 20:53 WIB KAWASAN EKONOMI

Sama-Sama Kawasan Khusus, Apa Beda KEK dan KPBPB?

Kamis, 13 Juni 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Permohonan Penonaktifan NPWP, Wajib Pajak Tak Perlu EFIN

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahukah Kamu, Apa Beda Pemotongan dan Pemungutan Pajak?

BERITA PILIHAN
Kamis, 13 Juni 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Banyak Individu yang Impor Barang Tanpa Pahami Aturan Kepabeanan

Kamis, 13 Juni 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Permohonan Penonaktifan NPWP, Wajib Pajak Tak Perlu EFIN

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Apakah Wajib Pajak di Sistem Lama Perlu Daftar Lagi?

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahukah Kamu, Apa Beda Pemotongan dan Pemungutan Pajak?

Kamis, 13 Juni 2024 | 16:47 WIB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Masih Banyak Warga di Daerah Lebih Memilih Bayar Pajak secara Manual

Kamis, 13 Juni 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN DEMAK

Pajak Hiburan Maksimum 75%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Demak

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:35 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pesan Jokowi ke Rakyat: Jangan Judi, Mending Uangnya Buat Modal Usaha

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Tax Holiday, BKF Sebut Indonesia Dapat Investasi Rp370 Triliun

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:00 WIB COMPANY VISIT UNIVERSITAS TRISAKTI

Mahasiswa Trisakti Menilik Kultur Kerja Profesional Pajak di DDTC