Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Dispenda Lakukan Pematokan Lahan Penunggak Pajak

0
0
Tim Operasi Penagihan Dispenda Kota Malang ketika memasang patok di objek penunggak pajak, Rabu (7/12). (Foto: Dispenda Kota Malang)

MALANG, DDTC News – Jelang tutup tahun, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang masih gencar menjaring penunggak pajak. Pada Rabu (7/12), Tim Operasi Penagihan Dispenda melakukan pematokan terhadap objek pajak yang memiliki tunggakan.

Kepala Dispenda Kota Malang Ade Herawanto mengatakan sedikitnya terdapat 8 objek pajak berupa lahan dan tanah kosong yang menjadi sasaran operasi. Adapun pematokan dilakukan karena selama ini para pemilik lahan yang bersangkutan tak kunjung menyelesaikan tunggakan PBB atas lahan masing-masing.

“Pematokan ini kami lakukan sebagai langkah komunikasi dengan wajib pajak yang menunggak PBB dan sulit dicari keberadaannya. Namun, selanjutnya akan menjadi langkah tegas Dispenda sebelum ditingkatkan ke ranah hukum,” ujarnya di Malang, Rabu (7/12).

Baca Juga: Revisi 3 Perda Terkait Pajak Diyakini Genjot PAD

Objek pajak yang menjadi sasaran di antaranya lahan yang  berada di wilayah wilayah Kecamatan Blimbing dan Kedungkandang, tepatnya di Jalan Raya Tlogowaru, Jalan Mayjend Sungkono, Jalan Burung Gereja, Jalan Danau Kerinci Raya, Jalan Danau Tondano Raya dan Jalan Simpang Sulfat Selatan.

Ade menambahkan rata-rata para pemilik lahan tersebut telah menunggak PBB selama 10 tahun. Salah satu kesulitan yang dihadapi pihak Dispenda adalah terkait penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada para WP tersebut.

“Mulai dari ketidaksesuaian alamat sehingga SPPT tidak terkirim, ketidaktahuan wajib pajak, hingga unsur kesengajaan wajib pajak yang memang tidak ingin membayar pajak,” jelasnya.

Baca Juga: Luncurkan Sejumlah Aplikasi, Bapenda Optimistis Penuhi Target PBB

Operasi ini, seperti dilansir dari malangtimes.com,  akan terus dilakukan sepanjang pekan ini. Kecamatan yang akan menjadi target baru adalah Kecamatan Lowokwaru, Sukun dan Klojen. (Amu)

“Pematokan ini kami lakukan sebagai langkah komunikasi dengan wajib pajak yang menunggak PBB dan sulit dicari keberadaannya. Namun, selanjutnya akan menjadi langkah tegas Dispenda sebelum ditingkatkan ke ranah hukum,” ujarnya di Malang, Rabu (7/12).

Baca Juga: Revisi 3 Perda Terkait Pajak Diyakini Genjot PAD

Objek pajak yang menjadi sasaran di antaranya lahan yang  berada di wilayah wilayah Kecamatan Blimbing dan Kedungkandang, tepatnya di Jalan Raya Tlogowaru, Jalan Mayjend Sungkono, Jalan Burung Gereja, Jalan Danau Kerinci Raya, Jalan Danau Tondano Raya dan Jalan Simpang Sulfat Selatan.

Ade menambahkan rata-rata para pemilik lahan tersebut telah menunggak PBB selama 10 tahun. Salah satu kesulitan yang dihadapi pihak Dispenda adalah terkait penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada para WP tersebut.

“Mulai dari ketidaksesuaian alamat sehingga SPPT tidak terkirim, ketidaktahuan wajib pajak, hingga unsur kesengajaan wajib pajak yang memang tidak ingin membayar pajak,” jelasnya.

Baca Juga: Luncurkan Sejumlah Aplikasi, Bapenda Optimistis Penuhi Target PBB

Operasi ini, seperti dilansir dari malangtimes.com,  akan terus dilakukan sepanjang pekan ini. Kecamatan yang akan menjadi target baru adalah Kecamatan Lowokwaru, Sukun dan Klojen. (Amu)

Topik : pajak daerah, pajak bumi dan bangunan, pematokan lahan, dispenda malang
artikel terkait
Senin, 24 Oktober 2016 | 09:59 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 01 Juli 2016 | 14:42 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
berita pilihan
Senin, 27 Agustus 2018 | 09:57 WIB
KABUPATEN BUTON
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:40 WIB
KABUPATEN WAY KANAN
Selasa, 22 November 2016 | 20:02 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Jum'at, 16 September 2016 | 08:30 WIB
KABUPATEN KEP. SERIBU
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI