Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Dirjen Pajak: Tax Amnesty Tingkatkan Jumlah WP

A+
A-
0
A+
A-
0

JAKARTA, DDTCNews – Direktorat Jenderal Pajak menegaskan kebijakan tax amnesty ditujukan untuk seluruh Warga Negara Indonesia (WNI), baik yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun yang belum memiliki NPWP.

Pernyataan tersebut disampaikan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Amnesti Pajak dengan Ikatan Konsultan Pajak di Aula Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/07).

"Amnesti Pajak ini bukan ditujukan hanya kepada pengusaha besar, tapi seluruh wajib pajak," ujar Ken.

Baca Juga: Soal Dana Repatriasi, Dirjen Pajak: Tidak Ada yang Mengkhawatirkan

Dengan adanya amnesti pajak, diharapkan WNI yang belum memiliki NPWP dapat memiliki NPWP, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan membayar pajak.

"Dampaknya adalah orang yang sebelumnya tidak memiliki NPWP jadi membuat, lalu mengisi SPT. Atau yang tadinya Nihil jadi mengisi SPT dan membayar pajak," jelas Dirjen Pajak.

Dalam sambutannya, Dirjen Pajak juga berpesan kepada para konsultan pajak untuk meyakinan para klien mereka bahwa data yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk kepentingan Amnesti Pajak dijamin aman, dan tidak akan dipergunakan untuk penyidikan ataupun penyelidikan tindak pidana lain.

Baca Juga: Otoritas Fiskal Desak Pencabutan Kerahasiaan Bank

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Umum atas nama Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Kismantoro Petrus, juga melakukan penandatanganan komitmen untuk mendukung pelaksanaan kebijakan amnesti pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Keberadaan komitmen ini didasari pemahaman bahwa amnesti pajak adalah kebijakan nasional yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak, mendorong reformasi perpajakan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Penandatangan ini disaksikan oleh Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Sekretaris Jenderal Hadiyanto, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo dan para pejabat Kementerian Keuangan. (Amu)

Baca Juga: Apakah Dana Repatriasi Bakal Lari ke Luar Negeri? Ini Kata Pengusaha

"Amnesti Pajak ini bukan ditujukan hanya kepada pengusaha besar, tapi seluruh wajib pajak," ujar Ken.

Baca Juga: Soal Dana Repatriasi, Dirjen Pajak: Tidak Ada yang Mengkhawatirkan

Dengan adanya amnesti pajak, diharapkan WNI yang belum memiliki NPWP dapat memiliki NPWP, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan membayar pajak.

"Dampaknya adalah orang yang sebelumnya tidak memiliki NPWP jadi membuat, lalu mengisi SPT. Atau yang tadinya Nihil jadi mengisi SPT dan membayar pajak," jelas Dirjen Pajak.

Dalam sambutannya, Dirjen Pajak juga berpesan kepada para konsultan pajak untuk meyakinan para klien mereka bahwa data yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk kepentingan Amnesti Pajak dijamin aman, dan tidak akan dipergunakan untuk penyidikan ataupun penyelidikan tindak pidana lain.

Baca Juga: Otoritas Fiskal Desak Pencabutan Kerahasiaan Bank

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Umum atas nama Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Kismantoro Petrus, juga melakukan penandatanganan komitmen untuk mendukung pelaksanaan kebijakan amnesti pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Keberadaan komitmen ini didasari pemahaman bahwa amnesti pajak adalah kebijakan nasional yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak, mendorong reformasi perpajakan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Penandatangan ini disaksikan oleh Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Sekretaris Jenderal Hadiyanto, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo dan para pejabat Kementerian Keuangan. (Amu)

Baca Juga: Apakah Dana Repatriasi Bakal Lari ke Luar Negeri? Ini Kata Pengusaha
Topik : tax amnesty, pengampunan pajak, sosialisasi tax amnesty
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Kamis, 07 November 2019 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 11 November 2019 | 15:34 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN
Selasa, 19 November 2019 | 11:38 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK