PENGAMPUNAN PAJAK

Dirjen Pajak: Tax Amnesty Belum Ada Kendala

Redaksi DDTCNews | Jumat, 01 Juli 2016 | 09:36 WIB
Dirjen Pajak: Tax Amnesty Belum Ada Kendala

JAKARTA, DDTCNews – Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi menyatakan sejauh ini belum ada hambatan untuk menjalankan tax amnesty pada 1 Juli 2016 nanti.

Ken menjelaskan pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan berusaha sebaik-baiknya dalam menyukseskan program tax amnesty.

“Kalau ada kegagalan dalam menjalankan tax amnesty, itu adalah tanggung jawab saya, dan kami coba lakukan dengan baik dan sesingkatnya,” ucap Ken.

Baca Juga:
Manfaatkan! Pemkab Subang Hapus Denda dan Beri Diskon PBB-P2

Ken juga yakin program ini akan berlangsung dengan baik, sebab Indonesia memiliki sifat gotong royong yang tidak atau bahkan belum dimiliki negara lain. “Gotong royong bisa mempercepat jalannya program ini,” tambahnya.

Di samping itu, lanjut Ken, pajak sendiri tidak mencampuri asal-usul dari harta yang didapatkan wajib pajak (WP), karena pajak lebih mengarah ke total harta yang didapat harus dikurangi dengan total utang yang harus dibayar oleh WP.

“Rezim di negara lain pun menerangkan pajak tidak mengenal asal-usul penghasilan dari WP. Hal ini mempertegas dalam program pengampunan pajak ini tidak serumit yang dibayangkan,” ujarnya.

Menurutnya, fitur repatriasi bisa menjadi sarana investasi yang bermanfaat menyerap tenaga kerja guna mengurangi pengangguran serta menimbulkan subjek dan objek pajak yang baru. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 06 April 2024 | 09:30 WIB KABUPATEN SUBANG

Manfaatkan! Pemkab Subang Hapus Denda dan Beri Diskon PBB-P2

Sabtu, 30 Maret 2024 | 11:30 WIB KOTA SEMARANG

Pemkot Semarang Perpanjang Diskon PBB-P2 10 Persen

Jumat, 29 Desember 2023 | 16:00 WIB PEMILU 2024

Bicara Kepastian Hukum, Ganjar Cerita Soal Peserta Tax Amnesty

Sabtu, 09 Desember 2023 | 12:30 WIB LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK

BPK Soroti Inkonsistensi Pengurangan Sanksi Pajak Antar-Kanwil DJP

BERITA PILIHAN
Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kamis, 18 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Lapor SPT Tahunan? DJP: Tenang, Masih Bisa Pembetulan

Kamis, 18 April 2024 | 16:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

Kamis, 18 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Kamis, 18 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesehatan APBN, Bagaimana Cara Optimalkan Penerimaan Negara?

Kamis, 18 April 2024 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif

Kamis, 18 April 2024 | 14:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

Kamis, 18 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri

Kamis, 18 April 2024 | 13:48 WIB KONSULTASI PAJAK

Bayar Endorse Influencer di Media Sosial, Dipotong PPh Pasal 21?