Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Dirjen Pajak: Tax Amnesty Belum Ada Kendala

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi menyatakan  sejauh ini belum ada hambatan untuk menjalankan tax amnesty pada 1 Juli 2016 nanti.

Ken menjelaskan pihak Direktorat Jenderal  (Ditjen) Pajak akan berusaha sebaik-baiknya dalam menyukseskan program tax amnesty.

“Kalau ada kegagalan dalam menjalankan tax amnesty, itu adalah tanggung jawab saya, dan kami coba lakukan dengan baik dan sesingkatnya,” ucap Ken.

Baca Juga: Agar Dana Repatriasi Tidak Kabur, Kemenkeu Bersinergi dengan BI & OJK

Ken juga yakin program ini akan berlangsung dengan baik, sebab Indonesia memiliki sifat gotong royong yang tidak atau bahkan belum dimiliki negara lain. “Gotong royong bisa mempercepat jalannya program ini,” tambahnya.

Di samping itu, lanjut Ken, pajak sendiri tidak mencampuri asal-usul dari harta yang didapatkan wajib pajak (WP), karena pajak lebih mengarah ke total harta yang didapat harus dikurangi dengan total utang yang harus dibayar oleh WP.

“Rezim di negara lain pun menerangkan pajak tidak mengenal asal-usul penghasilan dari WP. Hal ini mempertegas dalam program pengampunan pajak ini tidak serumit yang dibayangkan,” ujarnya.

Baca Juga: Wah, Kepatuhan Formal WP Peserta Tax Amnesty Capai 92%

Menurutnya, fitur repatriasi bisa menjadi sarana investasi yang bermanfaat menyerap tenaga kerja guna mengurangi pengangguran serta menimbulkan subjek dan objek pajak yang baru. (Amu)

“Kalau ada kegagalan dalam menjalankan tax amnesty, itu adalah tanggung jawab saya, dan kami coba lakukan dengan baik dan sesingkatnya,” ucap Ken.

Baca Juga: Agar Dana Repatriasi Tidak Kabur, Kemenkeu Bersinergi dengan BI & OJK

Ken juga yakin program ini akan berlangsung dengan baik, sebab Indonesia memiliki sifat gotong royong yang tidak atau bahkan belum dimiliki negara lain. “Gotong royong bisa mempercepat jalannya program ini,” tambahnya.

Di samping itu, lanjut Ken, pajak sendiri tidak mencampuri asal-usul dari harta yang didapatkan wajib pajak (WP), karena pajak lebih mengarah ke total harta yang didapat harus dikurangi dengan total utang yang harus dibayar oleh WP.

“Rezim di negara lain pun menerangkan pajak tidak mengenal asal-usul penghasilan dari WP. Hal ini mempertegas dalam program pengampunan pajak ini tidak serumit yang dibayangkan,” ujarnya.

Baca Juga: Wah, Kepatuhan Formal WP Peserta Tax Amnesty Capai 92%

Menurutnya, fitur repatriasi bisa menjadi sarana investasi yang bermanfaat menyerap tenaga kerja guna mengurangi pengangguran serta menimbulkan subjek dan objek pajak yang baru. (Amu)

Topik : tax amnesty, pengampunan pajak, sanksi pajak
artikel terkait
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
berita pilihan
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Selasa, 18 September 2018 | 10:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 02 Mei 2018 | 10:18 WIB
KEAMANAN DATA PAJAK
Senin, 27 November 2017 | 16:13 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN
Rabu, 12 Oktober 2016 | 10:53 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 17 November 2017 | 15:18 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK