Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Dirjen Pajak Sebut Perbaikan Administrasi Signifikan Dorong Kepatuhan

1
1

Dirjen Pajak Robert Pakpahan. (foto: DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Perbaikan administrasi masih menjadi arah kebijakan Ditjen Pajak tahun ini. Pilihan ini disebut mempunyai dampak signifikan untuk kerek kepatuhan wajib pajak.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan perbaikan dalam ranah administrasi tidak bisa dipandang sebelah mata. Proses bisnis yang lebih ramah kepada wajib pajak mempunyai peran vital dalam meningkatkan kepercayaan wajib pajak.

“Administrasi mempunyai dampak signifikan untuk memengaruhi wajib pajak karena ada kemudahan untuk bayar dan lapor,” katanya di Kantor Ditjen Pajak, Selasa (19/2/2019).

Baca Juga: Persepsi Terhadap Pajak Jadi Penentu Kepatuhan

Melalui perbaikan aspek administrasi ini, dia berharap angka sengketa dapat ditekan serendah mungkin. Dengan demikian, pola relasi antara wajib pajak dan fiskus dapat semakin baik di masa mendatang.

Lebih lanjut Robert menjelaskan beberapa rencana otoritas pajak yang dilakukan efektif mulai tahun ini. Salah satunya adalah penyederhanaan kewajiban menyampaikan SPT melalui beleid PMK 09/03/2018 yang kemudian diturunkan dalam Perdirjen No.3/2019.

Inti dari beleid ini adalah kemudahan dalam menyampaikan SPT, seperti tidak perlunya melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP). Kemudian, SPT dengan status nihil tidak wajib lapor. Ini berlaku untuk SPT PPh 25 dan SPT Masa PPh 21/26 nihil, kecuali Masa Desember.

Baca Juga: Perkuat Edukasi Pajak, Kanwil DJP Sumbar & Jambi Gandeng UNP

Rangkaian perbaikan administrasi tersebut, menurut Robert, berujung pada pola relasi yang lebih baik antara fiskus dengan wajib pajak. Akan ada biaya adminstrasi yang rendah dari sisi wajib pajak. Pada saat yang bersamaan, biaya untuk meningkatkan kepatuhan dari sisi wajib pajak juga ikut turun.

“Kalau menyampaikan SPT tanpa setoran itu menunjukan adanya trust kepada wajib pajak. Ini hal yang sederhana tapi sangat membantu kepercayaan WP, jadi keinginan untuk patuh itu ada. Sehingga ini [perbaikan administrasi] menjadi signifikan,” jelasnya. (kaw)

Baca Juga: Pencairan Piutang Pajak Belum Optimal, Ini Alasan DJP

“Administrasi mempunyai dampak signifikan untuk memengaruhi wajib pajak karena ada kemudahan untuk bayar dan lapor,” katanya di Kantor Ditjen Pajak, Selasa (19/2/2019).

Baca Juga: Persepsi Terhadap Pajak Jadi Penentu Kepatuhan

Melalui perbaikan aspek administrasi ini, dia berharap angka sengketa dapat ditekan serendah mungkin. Dengan demikian, pola relasi antara wajib pajak dan fiskus dapat semakin baik di masa mendatang.

Lebih lanjut Robert menjelaskan beberapa rencana otoritas pajak yang dilakukan efektif mulai tahun ini. Salah satunya adalah penyederhanaan kewajiban menyampaikan SPT melalui beleid PMK 09/03/2018 yang kemudian diturunkan dalam Perdirjen No.3/2019.

Inti dari beleid ini adalah kemudahan dalam menyampaikan SPT, seperti tidak perlunya melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP). Kemudian, SPT dengan status nihil tidak wajib lapor. Ini berlaku untuk SPT PPh 25 dan SPT Masa PPh 21/26 nihil, kecuali Masa Desember.

Baca Juga: Perkuat Edukasi Pajak, Kanwil DJP Sumbar & Jambi Gandeng UNP

Rangkaian perbaikan administrasi tersebut, menurut Robert, berujung pada pola relasi yang lebih baik antara fiskus dengan wajib pajak. Akan ada biaya adminstrasi yang rendah dari sisi wajib pajak. Pada saat yang bersamaan, biaya untuk meningkatkan kepatuhan dari sisi wajib pajak juga ikut turun.

“Kalau menyampaikan SPT tanpa setoran itu menunjukan adanya trust kepada wajib pajak. Ini hal yang sederhana tapi sangat membantu kepercayaan WP, jadi keinginan untuk patuh itu ada. Sehingga ini [perbaikan administrasi] menjadi signifikan,” jelasnya. (kaw)

Baca Juga: Pencairan Piutang Pajak Belum Optimal, Ini Alasan DJP
Topik : kepatuhan formal, SPT, Ditjen Pajak, Robert Pakpahan
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Senin, 18 Maret 2019 | 16:49 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 18 September 2018 | 10:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI