Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Dirjen Pajak: Banyak WP OP Belum Lapor Seluruh Penghasilan dalam SPT

A+
A-
21
A+
A-
21
Dirjen Pajak: Banyak WP OP Belum Lapor Seluruh Penghasilan dalam SPT

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Selain peserta tax amnesty, masih banyak wajib pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan penghasilan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun pajak 2016—2019.

Dalam rapat panitia kerja (panja) bersama Komisi XI awal pekan ini, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan kondisi tersebut menjadi latar belakang usulan salah satu skema kebijakan pengungkapan aset secara sukarela dalam revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Masih banyak terdapat wajib pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan sumber penghasilan dalam SPT tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Terhadap yang bersangkutan perlu diberikan kesempatan untuk mendeklarasikan aset atau penghasilannya,” ujarnya, dikutip pada Jumat (9/7/2021).

Baca Juga: Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Suryo mengatakan pada saat ini, Ditjen Pajak (DJP) mendapat berbagai data dan informasi dalam skema automatic exchange of information (AEoI). DJP juga mendapatkan data dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) sebagai pembanding.

Suryo menyebut ada usulan skema pengungkapan aset wajib pajak orang pribadi yang diperoleh pada 2016-2019 dan masih dimiliki sampai 31 Desember 2019 tetapi belum dilaporkan dalam SPT 2019. Pengungkapan aset akan dikenakan PPh final 30% dari nilai aset atau 20% jika diinvestasikan dalam surat berharga negara (SBN).

Wajib pajak tersebut juga akan diberikan fasilitas penghapusan sanksi. Wajib pajak gagal menginvestasikan asetnya dalam SBN harus membayar 12,5% dari nilai aset jika mengungkapkan sendiri kegagalan investasi atau 15% dari nilai aset jika ditetapkan DJP.

Baca Juga: Begini Pandangan Fraksi di DPR Soal Penerapan GAAR

Suryo berharap program ini bisa dilaksanakan setengah tahun dalam periode tahun ini atau tahun depan. Jika program ini resmi diberlakukan, terhadap wajib pajak yang tetap tidak mendeklarasikan asetnya, akan terkena sanksi.

"Atas aset yang tidak ikut diungkapkan tadi, dikenakan pajak 30% ditambah sanksi per bulan," imbuhnya. Simak ‘2 Skema Rencana Kebijakan Ungkap Aset Sukarela, Ini Kata Dirjen Pajak’. (kaw)

Baca Juga: Dilakukan Serentak, DJP Sita Aset Penunggak Pajak Senilai Rp2 Miliar
Topik : revisi UU KUP, ungkap aset sukarela, SPT, SPT Tahunan, tax amnesty, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 19 September 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Pegawai Pajak Turun ke Lapangan, Dua Hal Ini Jadi Pertimbangan DJP

Minggu, 19 September 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kurang Dimanfaatkan, Aturan Supertax Deduction Terbuka untuk Direvisi

Minggu, 19 September 2021 | 06:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Data AEoI Sudah Diterima, Uji Kepatuhan Wajib Pajak Dimulai

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan