KEBIJAKAN PAJAK

Demi Pajak dan Lapangan Kerja, Jokowi Minta TNI-Polri Beri Dukungan

Dian Kurniati | Rabu, 02 Maret 2022 | 09:30 WIB
Demi Pajak dan Lapangan Kerja, Jokowi Minta TNI-Polri Beri Dukungan

Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta TNI dan Polri untuk mendukung langkah transformasi ekonomi yang tengah dilakukan pemerintah.

Jokowi mengatakan tumpuan pertumbuhan ekonomi perlu diubah dari sektor konsumsi menjadi sektor produksi, seperti hilirisasi mineral. Menurutnya, hilirisasi akan mendatangkan keuntungan, mulai dari aspek penerimaan hingga pembukaan lapangan kerja baru.

"Saya minta Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kalau ada yang namanya industri, entah itu industri nikel, industri batu bara, industri tembaga, industri emas, jaga mereka. Arena nilai tambahnya nanti ada di situ. Itu tugas kita bersama," katanya, Selasa (1/3/2022).

Baca Juga:
Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Jokowi menuturkan pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina menyebabkan ketidakpastian global. Berbagai persoalan kini muncul, seperti gangguan pada rantai pasok, kelangkaan bahan pangan, hingga lonjakan inflasi di sejumlah negara.

Dalam kondisi tersebut, ia menilai transformasi ekonomi makin mendesak. Nanti, sejumlah kebijakan pemerintah juga diarahkan untuk mendukung langkah transformasi ekonomi, seperti melarang ekspor komoditas mentah.

Jokowi menyebut hilirisasi dan industrialisasi akan menghasilkan nilai tambah sehingga berdampak pada pembukaan lapangan pekerjaan serta pembayaran perpajakan seperti PPh dan PPN di dalam negeri. Negara juga bisa mendapat tambahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Menurut presiden, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan langkah hilirisasi dan industrialisasi, meskipun berisiko menghadapi gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

"Nikel dulu, oke. Meskipun kita masih dibawa ke WTO, digugat oleh Uni Eropa. Enggak apa-apa. Kalau kita tidak berani mencoba seperti itu, tidak berani melakukan seperti itu, sampai kapan pun yang kita kirim hanya bahan mentah dan kita enggak dapat apa-apa," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 18:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara