BERITA TERKINI
Petugas dari KP2KP Tanjung Selor saat berkunjung ke salah satu WP UMKM.
BULUNGAN, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) kembali menyasar pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam sosialisasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kali ini unit vertikal DJP, KP2KP Tanjung Selor di Bulungan, Kalimantan Utara melakukan kunjungan lapangan ke salah satu wajib pajak UMKM pembuat makanan ringan.
Kepala KP2KP Tanjung Selor Agus Setiawan menyampaikan sasaran kunjungan kali ini adalah pelaku UMKM yang sempat memenangi kejuaraan UMKM se-Kalimantan Utara. Petugas pajak pun menjelaskan kebijakan perpajakan terbaru yang dituangkan dalam UU HPP, terutama terkait PPS.
"Kami ingin mengenalkan kepada Ibu terkait kebijakan pajak terbaru, yakni adanya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) buat ibu sebagai pengguna tarif PPh final. Besaran omzet tidak kena pajak ini hingga Rp500 juta per tahun," kata Agus, dikutip dari siaran pers DJP, Selasa (8/2/2022).
Agus menambahkan, kebijakan ini merupakan dukungan pemerintah kepada pelaku UMKM agar bisa lebih berkembang. Namun, sebagai konsekuensinya pelaku UMKM juga perlu secara rutin dan cermat melaporkan omzet usahanya.
"Selain itu, ada juga kebijakan PPS bila Ibu berkenan ikut," kata Agus.
Berdasarkan UU HPP, wajib pajak orang pribadi UMKM yang membayar pajak menggunakan skema PPh final UMKM mendapatkan fasilitas batas omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta.
Dengan demikian, bila omzet wajib pajak orang pribadi UMKM ternyata kurang dari atau sama dengan Rp500 juta dalam setahun, maka wajib pajak orang pribadi UMKM tersebut tidak perlu membayar PPh final dengan tarif 0,5%.
Bila omzet wajib pajak orang pribadi UMKM dalam setahun melampaui Rp500 juta, maka hanya setiap omzet di atas Rp500 juta saja yang dikenai PPh final UMKM sesuai dengan PP 23/2018.
Sebagai contoh, bila wajib pajak orang pribadi UMKM memiliki omzet senilai Rp100 juta per bulan dan Rp1,2 miliar dalam setahun, PPh final UMKM hanya dibayar atas bagian omzet senilai Rp700 juta (dari Rp1,2 miliar dikurangi dengan Rp500 juta). Dengan tarif 0,5%, pajak yang harus dibayar senilai Rp3,5 juta dalam setahun.
Tanpa ada ketentuan batas omzet tidak kena pajak, seperti yang berlaku sebelumnya, wajib pajak harus membayar PPh final atas keseluruhan omzet. Akibatnya, beban pajak yang ditanggung UMKM mencapai Rp6 juta dalam setahun. (sap)
