PEMILU 2024

Datang di MK, Sri Mulyani Sebut Bansos Tak Melonjak Jelang Pemilu

Muhamad Wildan | Jumat, 05 April 2024 | 10:11 WIB
Datang di MK, Sri Mulyani Sebut Bansos Tak Melonjak Jelang Pemilu

Menkeu Sri Mulyani.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pola realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) cenderung sama setiap tahun, tidak melonjak menjelang pemungutan suara pada Pemilu 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan realisasi belanja perlinsos hinga Februari 2024 hanya senilai Rp37,9 triliun, tak jauh berbeda bila dibandingkan realisasi belanja perlinsos hingga Februari pada tahun-tahun sebelumnya.

"Tidak terdapat pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada 2023 di mana perbedaan signifikan adalah pada realisasi bansos Kemensos yang cukup rendah pada 2 bulan pertama karena penataan kembali kerja sama Kemensos dengan perbankan," ujar Sri Mulyani dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).

Baca Juga:
Posisi Utang Pemerintah Capai Rp8.262,1 Triliun pada Akhir Maret 2024

Dengan demikian, Sri Mulyani berkesimpulan pola pembayaran perlinsos dan bansos tidaklah berbeda bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Anggaran perlinsos telah dianggarkan dalam APBN 2024 sesuai pembahasan di DPR. Pola realisasinya tidak berbeda bila dibandingkan dengan periode 6 tahun sebelumnya," ujar Sri Mulyani.

Terkait dengan pagu anggaran perlinsos pada 2024, Kemenkeu mencatat anggaran perlinsos tidak meningkat secara signifikan.

Baca Juga:
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Terkontraksi 4,5% pada Kuartal I/2024

Anggaran perlinsos pada Kemensos naik dari Rp74,3 triliun pada 2023 menjadi senilai Rp75,6 triliun pada 2024 karena penyaluran bantuan makanan untuk lansia, penyandang disabilitas, dan yatim piatu.

Selanjutnya anggaran perlinsos pada kementerian selain Kemensos naik darp Rp69,3 triliun menjadi Rp80,5 triliun karena kenaikan unit cost program Indonesia pintar (PIP), tambahan penerima kartu Indonesia pintar kuliah (KIPK), iuran jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), dan bantuan iuran untuk peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU).

Adapun anggaran perlinsos pada anggaran bendahara umum negara (BU) naik dari Rp332,5 triliun pada 2023 menjadi Rp340,7 triliun pada 2024 karena kenaikan alokasi subsidi pupuk dan subsidi bunga KUR.

"Dengan demikian, tidak ada perubahan khusus pada 2024 di dalam anggaran bansos maupun perlinsos kecuali perubahan yang telah disampaikan," ujar Sri Mulyani. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 30 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Catat! 9 Kelompok Barang Kiriman Ini Kena Bea Masuk 15 - 30 Persen

Selasa, 30 April 2024 | 12:06 WIB PAJAK PENGHASILAN

Angsuran PPh Pasal 25 WP Masuk Bursa dan Lain yang Buat Lapkeu Berkala

Selasa, 30 April 2024 | 11:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Aturan Impor Barang Kiriman PMI Bakal Hanya Mengacu pada PMK 141/2023

Selasa, 30 April 2024 | 11:08 WIB PAJAK PENGHASILAN

Begini Aturan Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Bank

BERITA PILIHAN
Selasa, 30 April 2024 | 17:44 WIB KERJA SAMA PERPAJAKAN

Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, DJP Teken Kerja Sama dengan TNI

Selasa, 30 April 2024 | 17:00 WIB PAJAK PENGHASILAN

Kapan Sisa Lebih Badan atau Lembaga Nirlaba Pendidikan Jadi Objek PPh?

Selasa, 30 April 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Pekerja Migran Perlu Pahami Aturan Barang Kiriman Agar Bebas Bea Masuk

Selasa, 30 April 2024 | 15:55 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

DJP Jakbar: Penerimaan Pajak Konstruksi dan Real Estat Tumbuh 25,5%

Selasa, 30 April 2024 | 15:47 WIB PERMENDAG 7/2024

Pemerintah Resmi Hapus Batasan Barang Bawaan dari Luar Negeri

Selasa, 30 April 2024 | 15:30 WIB PENERIMAAN CUKAI

Setoran Cukai Minuman Alkohol Tumbuh 6,58 Persen pada Kuartal I/2024

Selasa, 30 April 2024 | 15:09 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Gagal Submit SPT-Y? DJP Tawarkan Cara Ini