BERITA PAJAK HARI INI

Bila Laju Utang Lampaui Laju Ekonomi

Redaksi DDTCNews | Rabu, 18 Mei 2016 | 14:39 WIB
Bila Laju Utang Lampaui Laju Ekonomi

JAKARTA, DDTCNews — Utang luar negeri pemerintah yang terus mendaki pada kuartal I/2016, bahkan dengan laju lebih tinggi ketimbang pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama, menjadi perhatian sejumlah media cetak nasional di Jakarta yang terbit hari ini, Rabu (18/5).

Menariknya, pada saat yang sama pemerintah juga berencana menambah gairah para investor sukuk dengan memangkas pajak penghasilan salah satu instrumen utang tersebut. Lalu bagaimana dengan perkembangan tax amnesty? Berikut ringkasan berita selengkapnya:

  • PPh Sukuk Akan Dipangkas

Demi membuat instrumen investasi sukuk makin bergairah, pemerintah akan pangkas PPh atas sukuk.

Baca Juga:
Penerimaan Pajak Belum Optimal, Pemkab Bikin Satgas Libatkan Pemuda
  • Obligasi Valas Digenjot 30%

Untuk menghindari tarik menarik likuiditas antara pemerintah dan swasta, pemerintah akan memperbesar porsi penerbitan SBN valas menjadi 30% dari total penerbitan SBN tahun ini.

  • Utang Indonesia Terus Melejit

Pada kuartal pertama 2016 utang luar negeri (ULN) Indonesia sebesar US$316 miliar, atau tumbuh 5,7% (yoy).

  • Ekonomi Melambat, Bisnis Properti Kembang-Kempis

Tax amnesty dinanti sebagai juru selamat pergerakan ekonomi secara keseluruhan. Pasar masih menanti realisasi kebijakan tersebut untuk memantapkan keputusan pemilik modal berinvestasi.

Baca Juga:
Diskon Pajak Pasal 31E UU PPh Bisa Digunakan Tanpa Ajukan Permohonan
  • Tax Amnesty Bukan Cuma Nambah Pajak

Menkeu berpendapat tujuan tax amnesty adalah untuk menjaga supaya repatriasi cukup menguntungkan, bukan cuma nambah pajak.

  • Investor Startup Segera Dapat Insentif

Pembahasan terkait insentif fiskal untuk investor startup dibahas oleh Badan Ekonomi Kreatif dengan berkoordinasi kementrian Koordinator Bidang Perekonomian.

  • Negara Maju Rundingkan Stabilitas Ekonomi

Pemimpin negara maju yang tergabung dalam G-7 menggelar pertemuan yng akan membahs mengenai perlambatan ekonomi global dan fluktuasi mata uang global pada 20-21 Mei.

Baca Juga:
DJPK Minta Pemda Tetapkan Target Pajak Daerah dengan Analisis Tren
  • Mata Uang Negeri Kangguru Melompat

Pemangkasan suku bunga oleh Reserve Bank of Australia dari 2% menjadi 1,75% menimbulkan keyakinan pasar, bahwa ekonomi Australia lebih stabil. (Bsi)

Baca :


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 13:39 WIB PENERIMAAN PAJAK

Efek Harga Komoditas, PPh Badan Terkontraksi 29,8% di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 11:09 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Secara Neto Kontraksi 8,86 Persen di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 10:00 WIB KABUPATEN KLUNGKUNG

Penerimaan Pajak Belum Optimal, Pemkab Bikin Satgas Libatkan Pemuda

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara