Sri Mulyani: Korupsi Hambat RI Jadi Negara Maju

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai tindak pidana korupsi akan menghambat upaya Indonesia menjadi negara berpendapatan maju atau high income country.

Sri Mulyani mengatakan tantangan pencegahan dan pemberantasan korupsi semakin berat di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Dia pun meminta meminta semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bersinergi untuk menekan risiko korupsi.

"Mencegah dan membangun suatu sistem yang antikorupsi secara komprehensif akan sangat menentukan suatu bangsa bisa meneruskan perjalanan menjadi sebuah bangsa yang berpendapatan tinggi, bermartabat, dan tentu memiliki kesejahteraan yang adil," katanya dalam Peluncuran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022, Selasa (13/4/2021).

Sri Mulyani mengatakan upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan atau law enforcement, melainkan juga membutuhkan edukasi dan komunikasi kepada publik.

Dalam hal ini, semua pemangku kepentingan memiliki andil yang penting untuk mendorong pendidikan antikorupsi, sekaligus membangun integritas dan sistem pendeteksi perilaku koruptif secara kuat dan dini.

Mengenai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Sri Mulyani menyebut ada 3 fokus kegiatan, yakni bidang perizinan dan tata niaga, bidang keuangan negara, serta bidang penegakkan hukum dan reformasi birokrasi.

Khusus pada fokus bidang keuangan negara, aspeknya meliputi penerimaan, belanja, pembiayaan, dan kekayaan negara. Dari sisi penerimaan, Kemenkeu terus mengembangkan berbagai aksi untuk mencegah korupsi.

Aksi itu antara lain integrasi kuota impor untuk mengoptimalkan penerimaan dan meningkatkan pengawasan importasi serta kepatuhannya. Di bidang pajak, Kemenkeu telah memanfaatkan data beneficial owner untuk menggali potensi penerimaan dan memastikan kepemilikan kewajiban pajak.

Selain aksi tersebut, ada upaya penguatan proses bisnis secara digital dengan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau core tax administration system.

Sementara dari sisi belanja, upaya pencegahan korupsi berjalan dengan mendorong semua proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa berjalan secara online untuk memastikan akuntabilitasnya.

Kemenkeu juga terus mendorong sistem pembayaran secara elektronik dalam pengadaan barang dan jasa melalui e-payment dan e-catalog. Berbagai aksi yang diharapkan mendorong munculnya budaya pencegahan korupsi yang efektif dan efisien adalah tanggung jawab kita," ujarnya.

Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara maju (high income country) pada usia 100 tahun atau 2045. Indonesia telah naik menjadi upper-middle income country pada Juli 2020, dengan pendapatan nasional bruto per kapita yang naik menjadi US$4.050, dari sebelumnya US$3.840.

Namun, akibat pandemi Covid-19, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi pendapatan nasional bruto per kapita bisa turun ke bawah US$4.045, yang menurut World Bank masuk klasifikasi lower-middle income.

World Bank memiliki empat kategori negara berdasarkan pendapatan nasional bruto per kapita, yaitu low income (US$1.035), lower-middle income (US$1.036 hingga US$4,045), upper-middle income (US$4.046 hingga US$12.535), dan high income (lebih dari US$12.535). (Bsi)