INTEGRASI DATA PERPAJAKAN

Teken Kerja Sama, DJP Punya Akses Data Pajak Rekanan AP II

Redaksi DDTCNews
Kamis, 04 Maret 2021 | 19.02 WIB
Teken Kerja Sama, DJP Punya Akses Data Pajak Rekanan AP II

Berfoto bersama setelah penandatanganan nota kesepahaman tentang integrasi data perpajakan. (foto: AP II)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menambah daftar BUMN yang menjalin kerja sama integrasi data sebagai bagian dari transformasi digital di sektor perpajakan.

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan upaya melakukan transformasi digital tidak bisa sendirian dilakukan oleh DJP. Oleh karena itu, dia menyambut baik dengan makin banyaknya perusahaan pelat merah yang melakukan integrasi data perpajakan. Kali ini, giliran PT Angkasa Pura II (Persero) yang menjalin kerja sama integrasi data perpajakan dengan DJP.

"Terima kasih AP II. Ini karena DJP punya program tapi jika wajib pajak tidak menyambut itu, akan susah," katanya dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (4/3/2021).

Iwan menuturkan transformasi digital di sektor perpajakan menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang baik dengan wajib pajak untuk mengawal proses transformasi digital.

Presdir AP II Muhammad Awaluddin menyambut baik kerja sama integrasi data perpajakan dengan otoritas pajak. Menurutnya, kolaborasi dengan DJP menjadi momentum untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik di AP II.

Dia menuturkan integrasi data perpajakan akan meningkatkan kadar transparansi urusan perpajakan perseroan. Dengan demikian, perusahaan dapat menurunkan biaya kepatuhan dan pada gilirannya mampu meminimalisasi risiko pemeriksaan atau sengketa pajak di masa depan.

"Apa yang dilakukan AP II dan Direktorat Jenderal Pajak ini merupakan perwujudan dari komitmen dalam mendukung transparansi perpajakan di sektor usaha," terangnya.

Muhammad Awaluddin menambahkan ruang lingkup kerja sama integrasi data perpajakan tidak hanya memberikan akses DJP terhadap data keuangan perusahaan sebagai wajib pajak. Data transaksi AP II dengan pihak ketiga atau rekanan bisnis juga ikut masuk dalam cakupan kerja sama perpajakan dengan DJP.

"Integrasi data perpajakan sejalan dengan semangat transformasi digital yang dijalankan sejak 5 tahun lalu. Kami cukup agresif dan intensif dalam melakukan digitalisasi guna menghilangkan proses manual dalam bisnis dan operasional kebandarudaraan," imbuhnya. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
user-comment-photo-profile
muhammad arul prasetio
baru saja
Integrasi data perpajakan ini penting dilakukan karena sangat menguntungkan. Salah satunya, mendukung good corporate governance (GCG) dalam kaitan transparansi pengelolaan keuangan perusahaan. Di sisi lain, integrasi juga diharapkan turut mendongkrak penerimaan pajak. sehingga, langkah ini perlu diparesiasi, meski terhitung lamban.
user-comment-photo-profile
Cikal Restu Syiffawidiyana
baru saja
Terhitung lambat jika kerjasama dengan wajib pajak baru dilakukan, mengingat bahwa semangat transformasi digital sudah ada sejak 5 tahun lalu. Semoga saja kedepannya semakin cepat dan tanggap dalam pengoptimalan sistem digital guna menguntungkan segala pihak.