BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Suryo Utomo menerbitkan pertunjuk pelaksanaan (jutlak) seleksi penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP) dan penambahan layanan aplikasi perpajakan.
Jutlak tersebut tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-48/PJ/2020. Beleid yang berlaku sejak 18 September 2020 ini terbit setelah Peraturan Dirjen Pajak PER-10/PJ/2020 terbit. Simak artikel ‘Ketentuan Diubah DJP, Cakupan Layanan PJAP atau ASP Diperluas’.
“Surat edaran direktur jenderal ini bertujuan untuk menjelaskan terminologi yang digunakan, tata cara praseleksi, tata cara seleksi, dan tata cara penambahan layanan aplikasi perpajakan,” demikian penggalan bunyi bagian tujuan dalam SE tersebut, dikutip pada Selasa (13/10/2020).
Adapun PJAP atau application service provider (ASP) adalah pihak yang ditunjuk oleh dirjen pajak untuk menyediakan jasa aplikasi perpajakan bagi wajib pajak dan dapat menyediakan jasa aplikasi penunjang bagi wajib pajak.
Dalam SE tersebut dinyatakan layanan elektronik Ditjen Pajak (DJP) terus dikembangkan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi layanan kepada wajib pajak. Pengembangan layanan elektronik DJP antara lain melalui penyediaan beberapa aplikasi.
Penyediaan aplikasi yang dimaksud mencakup pemberian nomor pokok wajib pajak (e-reg), pembuatan dan penyaluran bukti potong (e-bupot) , pembuatan dan penyaluran faktur pajak elektronik (e-faktur), serta pembuatan kode billing (e-billing).
Kemudian, ada pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk dokumen elektronik (e-SPT) dan penyaluran SPT dalam bentuk dokumen elektronik (e-filing). DJP bekerja sama dengan PJAP untuk meningkatkan dan memperluas pelayanan kepada wajib pajak dan mempertimbangan perkembangan teknologi informasi dalam penyediaan layanan perpajakan.
“Untuk menjamin keamanan dan keandalan layanan dalam kerja sama tersebut, perlu dipilih PJAP yang memenuhi kriteria yang ditentukan melalui proses seleksi yang memadai,” demikian bunyi penggalan bagian umum dalam SE-48/PJ/2020. (kaw)
