BERITA TERKINI
Ketua Banggar DPR Said Abdullah.
JAKARTA, DDTCNews - Badan Anggaran (Banggar) DPR menyampaikan dukungannya atas penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1/2020.
Dukungan ini disampaikan Ketua Banggar DPR Said Abdullah saat rapat kerja secara virtual bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua DK OJK Wimboh Santoso, dan Ketua DK LPS Halim Alamsyah.
Menurut Said, Perpu 1/2020 dibutuhkan untuk memulihkan perekonomian negara yang tertekan akibat pandemi. Pada saat yang sama, setiap langkah harus tetap dilakukan secara hati-hati. Untuk itu, Banggar DPR mendukung.
"Kami sepakat dan mendukung sepenuhnya jika setiap kebijakan harus dilakukan dengan prudent, terukur, dan dilakukan secermat mungkin. Ini agar tidak menimbulkan dampak ekonomi dan hukum di kemudian hari," katanya, Senin (4/5/2020).
Said mengatakan Banggar DPR juga akan terus mengawal proses pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi. Dia juga engingatkan Sri Mulyani agar membuat kebijakan yang sudah ditentukan oleh konstitusi negara.
Menurutnya, sejak awal Banggar DPR telah berkomitmen mendukung pemerintah melakukan tiga intervensi secara serentak, yakni mengatasi gangguan kesehatan bagi masyarakat, memberikan bantuan sosial untuk kelompok masyarakat miskin dan rentan, serta mencegah dan menangani krisis sistem keuangan yang mungkin terjadi.
"Ketiga kebijakan tersebut telah tercermin dalam Perpu 1/2020," ujarnya.
Dia berharap beleid tersebut bisa menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19. Dalam perjalanannya nanti, Said mengatakan Banggar DPR akan terus mengawasi pelaksanaan Perpu tersebut untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.
Merespons dukungan tersebut, Sri Mulyani meyakinkan bahwa penerbitan Perpu 1/2020 sudah sangat mendesak karena dampak pandemi Covid-19 telah merembet pada isu kesehatan dan keuangan.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan beleid tersebut akan menjadi bantalan agar dampak yang ditimbulkan virus Corona bisa dimitigasi, termasuk dengan memperlebar defisit anggaran hingga 5,07% terhadap PDB.
"Makanya Pak Presiden menerbitkan perpu sebagai suatu langkah memaksa agar pencegahan di bidang kesehatan tidak terhalang keraguan untuk bagaimana sisi sosial dan ekonominya," kata Sri Mulyani. (kaw)
