BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Adanya perubahan atau retur dalam transaksi perdagangan melalui marketplace bakal menimbulkan kewajiban membuat bukti pemungutan tambahan.
Merujuk pada FAQ Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 37/2025, dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan tambahan berupa dokumen pembetulan atau dokumen pembatalan.
"Apabila pembetulan atau pembatalan dokumen tagihan menyebabkan PPh yang telah dipungut lebih besar dari yang seharusnya, maka pedagang dalam negeri wajib membuat dokumen tagihan yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh tambahan," ungkap DJP dalam FAQ tersebut, dikutip pada Senin (9/11/2026).
Bukti pemungutan tambahan harus mencantumkan selisih yang lebih dipungut dengan saldo negatif melalui sarana yang disediakan oleh marketplace selaku pihak lain yang ditunjuk untuk memungut PPh Pasal 22 sesuai dengan PMK 37/2025.
Menurut DJP, skema penerbitan bukti pemungutan tambahan merupakan kemudahan administratif bagi marketplace. Namun, hadirnya skema ini menutup potensi pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang.
Dengan demikian, bila perubahan atau retur transaksi menimbulkan kelebihan pemungutan PPh Pasal 22, satu-satunya fitur yang tersedia untuk memperbaiki kondisi dimaksud adalah membuat bukti pemungutan tambahan.
"Perbaikan data akibat retur/batal sepenuhnya diarahkan secara otomatis menggunakan fitur bukti pungut tambahan," tulis DJP pada FAQ.
Sebagai contoh, marketplace selaku pihak lain memungut PPh Pasal 22 sebesar Rp100.000 dari pedagang dalam negeri atas transaksi pada Februari. Transaksi dimaksud telah disetorkan ke kas negara dan dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi pada Maret.
Pada April, terjadi retur transaksi dengan PPh pada bukti pemungutan tambahan bernilai negatif Rp20.000. Pada bulan yang sama, marketplace juga memungut PPh Pasal 22 senilai Rp90.000.
Dalam kasus ini, pada Mei, marketplace selaku pihak lain menghitung kembali PPh Pasal 22 lalu menyetorkan selisihnya ke kas negara, yakni Rp90.000 - Rp20.000 = Rp70.000.
Sebagai informasi, DJP telah menunjuk 4 penyelenggara marketplace sebagai pihak lain yang wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% atas peredaran bruto pedagang dalam negeri. Keempat penyelenggara marketplace yang telah ditunjuk yakni Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada.
PPh Pasal 22 sebesar 0,5% yang telah dipungut bisa diklaim sebagai kredit pajak untuk PPh tahun pajak berjalan atau sebagai bagian dari pembayaran PPh final. Adapun PPh final dimaksud antara lain PPh final sewa tanah dan bangunan, PPh final jasa konstruksi, PPh final UMKM, atau PPh Pasal 15. (dik)
