Pajak Daerah dari WP Tertentu Bisa Dibayarkan Pemerintah, Apa Saja?

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah bisa membayarkan 3 jenis pajak daerah untuk wajib pajak tertentu. Ketiga jenis pajak tersebut meliputi pajak air permukaan (PAP), pajak air tanah (PAT), dan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik (PBJT-TL).

Wajib pajak tertentu yang dimaksud adalah wajib pajak yang telah menandatangani perjanjian dengan pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau di bidang kegiatan usaha lain. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 35/2023.

“Pajak yang dapat dibayarkan oleh pemerintah ... berlaku bagi wajib pajak yang menandatangani perjanjian dengan pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau di bidang kegiatan usaha lain, yang pajak terutangnya dibebaskan dan ditanggung oleh pemerintah,” bunyi Pasal 64 ayat (2) PP 35/2023, dikutip pada Selasa (23/4/2024).

Pembayaran PAP, PAT, dan PBJT-TL oleh pemerintah itu berasal dari jumlah tertentu yang merupakan bagian penerimaan negara atas setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak. Menteri keuangan menjadi pihak yang dimandatkan melakukan pembayaran ketiga pajak atas wajib pajak tersebut.

Selanjutnya, menteri keuangan akan mengatur lebih lanjut perihal ketentuan tata cara pembayaran PBJT-TL atas wajib pajak tertentu. Pengaturan lebih lanjut tersebut akan diatur dengan peraturan menteri keuangan (PMK).

Sebagai informasi, ketentuan pembayaran PAP, PAT, dan PBJT-TL atas wajib pajak tertentu oleh pemerintah bukan merupakan ketentuan baru. Sebelumnya, ketentuan serupa telah diatur dalam PMK 9/2016 s.t.d.d. PMK 195/2017.

Merujuk pada peraturan tersebut, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ditanggung dan dibebaskan dari pajak selain pajak perseroan yang berlaku di Indonesia. Pajak tersebut termasuk pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah, yaitu pajak air permukaan, pajak air tanah, dan pajak penerangan jalan (istilah sebelum PBJT-TL).

Fasilitas tersebut diberikan berdasarkan kontrak kerja sama antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan KKKS. Ada pula fasilitas terkait dengan pajak penghasilan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan ketentuan tertentu. (sap)