BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak mengeklaim telah membuka virtual help desk guna membantu pihak lain melakukan pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan petugas Ditjen Pajak (DJP) siap membantu pihak lain untuk memadankan NIK dengan NPWP melalui virtual help desk pada hari kerja mulai pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB.
"Virtual help desk berisi anggota-anggota kami yang bisa menjawab pertanyaan secara online, kira-kira terkait dengan isu pemadanan NIK dan NPWP," katanya, dikutip pada Senin (14/8/2023).
Pihak lain yang dimaksud ialah pihak-pihak selain DJP yang mensyaratkan penggunaan NPWP untuk kepentingan administrasi ketika memberikan pelayanan. Misal, perbankan, kementerian, dan lain sebagainya.
Hingga saat ini, lanjut Suryo, terdapat sebanyak 58,2 juta NIK yang sudah dipadankan dengan NPWP. Rencananya, NIK mulai digunakan secara penuh dalam pelaksanaan administrasi perpajakan mulai 1 Januari 2024.
Untuk diketahui, pihak lain yang menyelenggarakan layanan administrasi yang mensyaratkan NPWP harus mulai menggunakan NIK sebagai NPWP mulai 1 Januari 2024.
"Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024, pihak lain yang menyelenggarakan layanan administrasi yang mencantumkan NPWP harus menggunakan NIK sebagai NPWP dan NPWP dengan format 16 digit dalam layanan dimaksud," bunyi Pasal 11 ayat (1) huruf c PMK 112/2022.
Layanan administrasi yang dimaksud antara lain layanan pencairan dana pemerintah, ekspor dan impor, perbankan dan sektor keuangan lainnya, pendirian badan usaha, perizinan berusaha, layanan administrasi pemerintah selain oleh DJP, serta layanan lainnya yang mensyaratkan NPWP.
Menjelang implementasi NIK sebagai NPWP pada 1 Januari 2024, otoritas pajak diwajibkan untuk memberikan layanan kepada pihak lain guna membantu pihak tersebut melakukan pemadanan NIK dan NPWP.
Layanan diberikan oleh DJP secara elektronik berdasarkan permintaan dari pihak lain. Layanan yang diberikan mencakup NPWP 15 digit dan NPWP cabang serta nama wajib pajak. (rig)
