BERITA TERKINI
Ilustrasi suasana rapat paripurna DPR.
JAKARTA, DDTCNews – Rapat paripurna ke- 20 DPR RI menyetujui laporan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN 2018. Pelaksanaan anggaran dinilai sesuai dengan ketentuan dan dijalankan secara kredibel.
Rapat yang dipimpin oleh Utut Adianto untuk agenda pertanggungjawaban APBN 2018 minim interupsi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian dipersilahkan untuk memaparkan laporan APBN 2018 yang telah diaudit oleh BPK.
“Kami persilakan Saudari Menteri Keuangan atau yang mewakili untuk memasuki ruangan rapat. RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2018 diajukan dalam rangka memenuhi ketentuan konstitusi UUD 1945,” katanya membuka Rapat Paripurna, Kamis (4/7/2019).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian memaparkan berbagai capaian dalam pelaksanaan anggaran tahun fiskal 2018. Menurutnya pelaksanaan APBN 2018 telah memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan capaian positif dari sisi defisit anggaran yang lebih kecil dari target APBN. Adapun defisit pada tahun lalu tercatat sebesar 1,81% atau lebih rendah target dalam APBN 2018 sebesar 2,19% terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Pelaksanaan APBN 2018 dan pengelolaan perekonomian nasional sepanjang sepanjang 2018 menunjukan pencapaian yang positif,” ungkapnya.
Menurutnya, belanja negara telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal tersebut terlihat dari capaian penggunaan anggaran yang telah dicapai selama 2018. Salah satu wujud dari penggunaan anggaran itu adalah terbangunnya jalan baru sepanjang 630 kilometer.
Sementara itu, dari sisi pendapatan negara, Sri Mulyani menjelaskan adanya peningkatan setoran ke kas negara. Menurutnya, realisasi di setiap pos penerimaan, baik perpajakan maupun nonpajak, menunjukan peningkatan pada tahun lalu.
“Kinerja positif pendapatan negara ini disebabkan oleh meningkatnya penerimaan PPh, PPN, bea masuk dan bea keluar, serta PNBP,” tuturnya. (kaw)
